Indonesia IPTIpedia Country Representatives

I say thank you to Mr. Paul Sanderson, President of the International Property Tax Institute (IPTI) which has given me the confidence to become a Professional Advisory for IPTIpedia for Indonesia. PTIpedia Country Representatives are from both the public and private sectors and assists in Obtaining and updating information relevant to the current tax regimes and practices in their respective jurisdictions. Data is updated on a semi-annual basis.

IPTI advocates the global promotion of effective and efficient property tax policy and practice.  With a strong commitment to facilitating the provision and exchange of key information and sharing best practice, IPTI is focussed on developing the most comprehensive knowledge base concerning property tax including policy, legislation, administration, communication, education, valuation, taxation, collection and enforcement See: http://www.ipti.org/iptis-vision/).

 

IPTI

See at: http://www.ipti.org/advisory-professionals/

SISMIOP: Sang Sistem Pengelola Administrasi Data PBB P2

Mengelola PBB P2 tidak akan lepas dari aspek pelayanannya. Sedangkan aspek pelayanan tidak akan lepas dari beberapa penetapan kebijakan dengan tujuan mempermudah Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya sehingga kepatuhan dapat dimaksimalkan dengan segala kemudahan yang diberikan, dan pada akhirnya target penerimaan tercapai. Kebijakan itu antara lain adalah penetapan sistem pemungutan yang proaktif dan kooperatif melakukan penghitungan, penetapan pajak terutang dan  mendistribusikan berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang diisi oleh Wajib Pajak atau verifikasi pihak fiskus di lapangan. Pemerintah Daerah melalui Kelurahan/Desa bahkan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sampai ketangan Wajib Pajak dan juga menerima pembayarannya. Kebijakan lain yang perlu diperhatikan adalah dalam hal penyetoran pajak terutang. Selain dapat melalui petugas pemungut kelurahan/desa, juga kedepannya dapat dilakukan di Bank yang menyelaggarakan e-payment seperti halnya ATM dan internet banking.
Untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan PBB P2, Pemda perlu juga tetap menerapkan sistem administrasi perpajakan modern yang selama ini telah digunakan oleh pemerntah pusat yaitu yang disebut dengan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP). Dengan tetap menggunakan SISMIOP yang telah didukung dengan teknologi komputerisasi maka diharapkan dapat menunjang peningkatan penerimaan PBB P2 yang nantiny akan dikelola pleh Pemda. SISMIOP merupakan jantungnya PBB P2 karena SISMIOP mengintegrasikan seluruh aspek pengelolaan administratif yang dapat mengolah informasi data objek dan  subjek pajak melalui komputerasi, mulai dari proses pendataan, penilaian, penagihan, penerimaan dan pelayanan. Proses perhitungan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terhutang yang dihitung oleh Fiskus diakomodir dengan SISMIOP yang dapat mengolah informasi data objek dan subjek pajak secara terorganisir dengan baik melalui proses komputerasi, sehingga diharapkan dapat menunjang peningkatan penerimaan. Apa saja yang akan diserahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemda sehubungan dengan pendaerahan PBB P2 ini ?
  1. Basis data PBB P2,
  2. Aplikasi SISMIOP,
  3. Soft copy peta.
Dalam proses pengalihan PBB P2 nanti Pemda perlu memahami bahwa tidak semua perangkat pendukung SISMIOP akan diserahkan. Pemda perlu menginvestasikan beberapa perangkat IT agar SISMIOP tersebut dapat berjalan dengan baik. Pemerintah pusat hanya akan memberikan beberapa soft ware seperti pada gambar berikut ini sisanya Pemda mesti mengadakannya sendiri.
Adapun spesifikasi dan jumlah minimal perangkat IT yang harus diadakan oleh Pemda sendiri adalah sebagai berikut ini.
Kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian dan subjek PBB P2 yang  up to date dengan mengintegrasikan semua aktivitas administrasi ke dalam satu wadah SISMIOP, diharapkan pelaksanaannya dapat lebih seragam, sederhana, cepat, dan efisien. Dengan demikian akan dapat tercipta pengenaan pajak yang lebih adil dan merata, peningkatan realisasi potensi/pokok ketetapan, peningkatan tertib administrasi dan peningkatan penerimaan pajak. Disamping itu dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak. Fiskus perlu selalu menjaga akurasi data objek dan subjek pajak agar memenuhi unsur relevan, tepat waktu, andal, dan mutakhir, sehingga basis data tersebut di atas perlu dipelihara dengan baik.
Pengertian Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP), Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak adalah :
“Sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dengan bantuan computer sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian) pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, STTS, DHKP, dan sebagainya), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak melalui Pelayanan Satu Tempat.”
Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa SISMIOP merupakan sistem administrasi yang mengintegrasikan seluruh pelaksanaan kegiatan PBB P2 berbasis komputer, mulai dari pengumpulan data, pemberian identitas, pemrosesan, pemeliharaan, sampai pencetakan hasil keluaran. SISMIOP terdiri dari 5 (lima) unsur dan beberapa subsistem yaitu:
  1. Nomor Objek Pajak (NOP). Merupakan nomor unik yang menunjukkan identitas tiap-tiap objek pajak. Format penomoran NOP terdiri dari 18 digit.
  2. Blok. Blok ditetapkan menjadi suatu areal pengelompokkan bidang tanah terkecil untuk digunakan sebagai petunjuk lokasi objek pajak yang unik dan permanen. Untuk menjaga kestabilan, batas-batas suatu blok harus ditentukan berdasarkan suatu karakteristik fisik yang tidak berubah dalam jangka waktu yang lama. Untuk itu, batas-batas blok harus memanfaatkan karakteristik batas geografis permanen yang ada, jalan bebas hambatan, jalan arteri, jalan lokal, jalan kampung/desa, jalan setapak/lorong/ gang rel kereta api, sungai, saluran irigasi, saluran buangan air hujan (drainage), kanal, dan lain-lain.
  3. Zona Nilai Tanah (ZNT). Merupakan pengelompokan kepemilikan tanah dalam suatu blok peta yang memiliki nilai indikasi rata-rata (NIR) yang sama. Format penomoran ZNT mulai dari AA sampai dengan ZZ. ZNT nomor AA mengindikasikan kelompok kepemilikan tanah dengan nilai tertinggi pada blok peta tersebut. ZNT nomor ZZ mengindikasikan kelompok kepemilikan tanah dengan nilai terendah pada blok peta tersebut.
  4. Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB). Merupakan daftar biaya yang dibuat untuk mempermudah melakukan penilaian bangunan. Penentuan DBKB disesuaikan dengan harga dan upah yang berlaku pada masing-masing kabupaten/kota.
  5. Program Komputer (Computer assested valuation/CAV). SISMIOP, sebagai pedoman administrasi PBB P2 merupakan sistem administrasi yang mengintegrasikan seluruh pelaksanaan kegiatan PBB P2. Karena jumlah objek pajak yang dikelola sangat banyak maka diperlukan sebuah teknologi komputer yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja sistem perpajakan yang sangat membutuhkan kecepatan, keakuratan, kemudahan dan tingkat efisiensi yang tinggi. Untuk menunjang kebutuhan akan sistem teknologi informasi perpajakan tersebut maka sejak tahun 1996 SISMIOP telah memasukkan Program Komputer sebagai salah satu unsur pokoknya.
Disamping itu dalam upaya mengoptimalkan fungsi-fungsi organisasi baik dalam bidang pengadministrasian, pelayanan, dan pengambilan keputusan serta dengan memanfaatkan teknologi informasi, telah pula dikembangkan sistem-sistem penunjang SISMIOP lainnya berupa Sistem Informasi Payment On-line System (POS), Sistem Informasi Geografis (SIG) dan Pelayanan Informasi Telepon (PIT).
  1. Payment On-line System (POS). POS PBB merupakan suatu aplikasi pendukung SISMIOP yang berfungsi untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak yang berhubungan dengan pembayaran PBB dan pemantaunnya. POS PBB mulai diimplementasikan pada bulan Agustus 1999 di DKI Jakarta. Dengan adanya aplikasi ini, wajib pajak dapat melakukan pembayaran PBB P2 di setiap tempat di wilayah indonesia tanpa terikat dengan wilayah administrasi. Selain itu, dengan aplikasi ini akan menunjang monitoring arus penerimaan PBB P2 ke kas Negara dari Kantor Pelayanan dan bank tempat pembayaran. Bahkan untuk saat ini sistem POS sudah mulai berkembang ke arah pembayara melalui internet banking.
  2. Sistem Informasi Geografis (SIG). SIG PBB P2 adalah suatu sistem yang dirancang terintegrasi dengan SISMIOP dengan menekankan pada analisa secara parsial (keruangan) yang selama ini belum dapat ditangani oleh aplikasi SISMIOP. Secara umum aplikasi ini akan mendukung fungsi administrsi PBB P2 yang mencakup kegiatan pemantauan operasional, manajemen, pengambilan keputusan dan evaluasi kerja. Aplikasi ini membantu visuaisasi SISMIOP dalam tampilan spasial, sehingga manajemen pengambilan keputusan dapat lebih mudah dilakukan.
  3. Pelayanan Informasi Telepon (PIT). PIT PBB P2 adalah salah satu sistem aplikasi pendukung SISMIOP yang berfungsi untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak terutama yang berkaitan dengan informasi atas objek pajak yang dimiliki wajib pajak yang bersangkutan melalui telepon atau mesin faksimili. Informasi yang dapat disajikan melalui PIT antara lain informasi jumlah ketetetapan PBB terutang, ststus pembayaran, informasi objek PBB seperti luas tanah, luas bangunan, kelas tanah dan bangunan dan informasi lainnya.
SISMIOP merupakan sebuah sistem manajemen PBB P2 yang terintegrasi. Untuk membentuknya memerlukan beberapa tahapan pekerjaan sebagai berikut ini.
  1. Pendaftaran Objek dan Subjek Pajak. Asas perpajakan nasional adalah self assessment, yaitu suatu asas yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya di bidang perpajakan. Dalam pengenaan PBB P2, salah satu pemberian kepercayaan tersebut adalah dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan sendiri objek pajak yang dikuasai/dimiliki/dimanfaatkan ke Direktorat Jenderal Pajak atau tempat-tempat lain yang ditunjuk dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).
  2. Pendataan Objek dan Subjek Pajak. Pendataan subjek dan objek PBB P2 dilaksanakan oleh KPP Pratama atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak dan selalu diikuti dengan kegiatan penilaian atau sering dikenal dengan pendaftaran secara jabatan. Pendataan dilakukan dengan tetap menggunakan formulir SPOP dan dilakukan sekurang-kurangnya untuk satu wilayah administrasi desa/kelurahan.
  3. Penilaian. Mengingat jumlah pajak yang sangat banyak dan menyebar diseluruh Indonesia, sedangkan jumlah tenaga penilai dan waktu penilaian dilakukan yang tersedia sangat terbatas, maka penilaian dilakukan dengan dua cara yaitu :
    a. Penilaian Massal
    Dalam sistem ini NJOP bumi dihitung berdasarkan NIR yang terdapat pada setiap ZNT, sedangkan NJOP bangunan dihitung berdasarkan DBKB. Perhitungan penilaian missal dilakukan terhadap objek pajak dengan menggunakan program komputer (CAV).
    b. Penilaian Individu
    Penilaian individual diterapkan untuk objek pajak umum yang bernilai tinggi, baik objek pajak umum maupun khusus yang telah dinilai dengan CAV namun hasilnya tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya karena keterbatasan aplikasi program. Proses penilaiannya adalah dengan memperhitungkan seluruh karakteristik dari objek pajak tersebut.
  4. Pemberian Identitas Objek Pajak (NOP). Pemberian nomor identitas objek pajak selalu berkaitan dengan kegiatan pengumpulan data, baik melalui kegiatan pendaftaran maupun pendataan. Nomor Objek Pajak (NOP) adalah nomor identifikasi objek pajak.
  5. Perekaman Data.
    a. Perekaman ZNT dan DBKB
    Perekaman ZNT dilakukan dengan memasukan kode masing-masing ZNT beserta NIR-nya ke dalam aplikasi. Perekaman DBKB dilakukan dengan memasukkan harga bahan bangunan dan upah pekerja dari setiap wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Perekaman ZNT dan DBKB harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan perekaman SPOP.
    b. Perekaman SPOP
    SPOP yang sudah diadministrasikan diserahkan kepada masing-masing Operator Data Entry untuk direkam.
  6. Pemeliharaan Basis Data. Pemeliharaan basis data merupakan suatu kegiatan memperbaharui atau menyesuaikan basis data yang telah terbentuk sebelumnya melalui kegiatan verifikasi/penelitian yang dilakukan oleh KPP Pratama dan/atau laporan dari wajib pajak yang bersangkutan dalam rangka akurasi data. Pemeliharaan basis data SISMIOP dilakukan dengan cara :
    a. Pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh petugas fiskus berdasarkan laporan yang diterima dari wajib pajak dan atau pejabat/instansi terkait yang pelaksanaannya melalui prosedur Pelayanan Satu Tempat (PST).
    b. Aktif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh fiskus dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek dan subjek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan nilai jual objek pajak dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan, pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pembentukan basis data.
  7. Pencetakan Hasil Keluaran. Pencetakan hasil keluaran berupa :
    a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
    Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB P2 yang terutang kepada wajib pajak.
    b. Surat Tanda Terima Setoran
    Surat Tanda Terima Setoran adalah surat yang digunakan untuk menyatakan bahwa wajib pajak telah melunasi pembayaran pajaknya sesuai tahun pajak yang bersangkutan. Surat Tanda Terima Setoran diperoleh wajib pajak jika wajib pajak telah melunasi pembayaran pajaknya melalui Bank/Kantor Pos dan Giro yang tertera dalam SPPT.
    c. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP)
    Merupakan daftar himpunan yang memuat rincian data nama wajib pajak, letak objek pajak, NOP, besar serta pembayaran pajak terutang yang dibuat per desa/ kelurahan.
  8. Pemantauan Penerimaan/Pembayaran. Pembayaran pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dapat dilakukan oleh wajib pajak melalui :
    a. Bank atau kantor pos dan giro tempat pembayaran yang tercantum pada SPPT
    b. Petugas pemungut PBB Desa/Kelurahan yang ditunjuk resmi
    c. Tempat Pembayaran Elektronik.
  9. Pelayanan Satu Tempat. Sistem pelayanan satu tempat merupakan tata cara pelayanan urusan PBB P2 kepada wajib pajak/masyarakat pada tempat yang telah ditentukan dan mudah dijangkau oleh wajib pajak/masyarakat.

Peluang dan Tantangan Devolusi PBB P2 Bagi Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Sumbarja

Tidak lama lagi masyarakat Indonesia akan dihadapkan pada perubahan besar dalam pengelolaan pajak, bahkan dibeberapa daerah mulai tahun lalu sudah merasakan perubahan itu. Seiring dengan era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, mau tidak mau suka tidak suka hal ini akan terjadi. Salah satunya adalah dengan didevolusinya dua jenis pajak pusat yaitu BPHTB dan PBB P2 menjadi pajak daerah.

 

BPHTB sudah sejak 1 Januari 2011 lalu resmi dikelola oleh pemerintah daerah, sedangkan untuk PBB P2 akan dilakukan secara bertahap sampai tahun 2014 nanti tergantung dari kesiapan daerah itu sendiri.

Wacana untuk pendaerahan PBB P2 sebenarnya sudah bergulir sejak lama. Bahkan menurut situs BPPK ide pendaerahan itu sudah ada sejak tahun 60-an, ketika dahulu PBB P2 lebih dikenal dengan Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) yang saat itu masih dikelola oleh Direktorat Jenderal Moneter. Namun mengingat kondisi saat itu tidak memungkinkan  maka wacana tersebut hanya baru sebatas ide saja. Namun tidak disadari dalam perjalanannya wacana itu terus bergulir sampai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Berdasarkan Undang-undang PDRD ini, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah. Pelimpahan pengelolaan PBB P2 kepada pemerintah daerah menurut pasal 182 ayat 1 UU PDRD akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada 1 Januari 2014.

Perlu diketahui bahwa sebelum berlakunya UU PDRD, PBB P2 merupakan pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat namun demikian hasilnya seluruhnya diberikan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian tentunya pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang sangat besar terhadap pajak ini. Pola tax sharing seperti ini memang dahulu sangat diperlukan terutama sebagai salah satu sumber penyeimbang pendapatan daerah, sesuai dengan salah satu fungsi pajak itu sendiri yaitu sebagai pengatur (reguleren). Namun seiring dengan berkembangnya rezim otonomi daerah dimana daerah diminta untuk lebih mandiri dalam mengelola sumber-sumber pendapatannya maka pola bagi hasil tersebut menurut pengagas UU PDRD ini sudah tidak relevan lagi.

Pendaerahan PBB P2 menurut beberapa penggagasnya, diharapkan akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaannya. Hal ini dinilai akan dapat terwujud bila pengelolaan PBB P2 diserahkan kepada masing-masing pemegang otonomi. Pada gilirannya diharapkan akan membawa iklim demokrasi yang lebih baik karena berakar langsung pada kondisi konkrit di daerah yang bersangkutan.

Pembiayaan kebutuhan daerah yang selalu meningkat setiap tahunnya yang selama ini masih sebagian besar dibiayai dari dana transfer DAU dan DAK dari pemerintah pusat dianggap kurang mencerminkan bentuk kemandirian daerah. Hal ini  pada akhirnya tidak memberikan insentif bagi daerah untuk menggunakan anggaran secara efisien. Jika sebagian besar pembiayaan kebutuhan daerah diperoleh dari DAU dan DAK, maka otomatis peran pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahannya dianggap menjadi kurang dewasa. Diharapkan bila PAD dari sektor pajak semakin meningkat maka tentunya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak tersebut akan semakin tinggi, dan kesadaran untuk membayar pajak daerah serta retribusi daerah atas pelayanan publik yang langsung akan mereka nikmati juga akan makin tinggi.

Bersamaan dengan itu pemerintah daerah akan terdorong untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat karena setiap pembebanan tertentu kepada masyarakat memerlukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Argumen lainnya yang dilontarkan sehubungan dengan proses pengalihan ini adalah bahwa objek pajak properti lebih bersifat immobile, dalam arti tidak dapat dipindahkan ke daerah lainnya, sehingga lebih pantas apabila dijadikan pajak daerah.

 

Gambar 1. Skema pengalisan seluruh kewenangan pemungutan PBB P2

Sebenarnya jika dilihat dari proses pemungutannya sejak dulu pemerintah daerah telah terlibat aktif terutama dalam hal penyampaian SPPT PBB P2 kepada wajib pajak dan pelaksanaan penagihan yang dilakukan secara bersama-sama dengan dibentuknya tim intensifikasi penagihan PBB P2. Namun demikian peran daerah tersebut sebenarnya tidak bisa dikatakan secara otomatis bahwa daerah mampu mengelola pajak ini dengan baik seperti yang selama ini dilakukan oleh pemerintah pusat. Masih perlu banyak hal yang harus dipertimbangkan, seperti masalah teknis administratif, SDM, struktur organisasi, teknologi informasi dan hal-hal lainnya. Demikian juga masalah bagaimana menjaga kesinambungan penerimaan Negara (fiscal sustainability) dan beban pajak masyarakat. Untuk itu perlu perhatian dan persiapan serius bagi pemda yang nantinya akan mengelola PBB P2. Masyarakat sangat berharap jangan sampai upaya pendaerahan PBB  P2 itu justru menjadi tidak produktif dan akan semakin menambah beban masyarakat dan pemda itu sendiri.

Jika ditinjau dari sisi pengalihan penerimaan sebenarnya tidak semua daerah akan menikmati pertumbuhan PAD dari PBB P2. Dari hasil analisa perhitungan perubahan penerimaan PBB P2 akibat dari berlakunya UU 28 tahun 2009, hanya akan dinikmati oleh kota-kota besar saja yang dalam waktu dekat akan mengalami penambahan penerimaan dari proses devolusi ini. Perhatikan skema pembagian penerimaan PBB P2 sebelum UU PDRD berlaku.

 

Gambar 2. Skema bagi hasil PBB P2 menurut UU PBB

Menurut UU PBB, pemerintah Kabupaten/Kota akan menerima penerimaan PBB P2 sebesar 64,8% ditambah:

  1. Bagi rata penerimaan (6,5% dibagi seluruh jumlah Kabupaten/Kota di Indonesia),
  2. Insentif bagi pemda Kabupaten/Kota yang capaian realisasi penerimaannya 100% (3,5% dibagi menurut proporsi capaian penerimaan),
  3. Sebagian dari biaya pemungutan.

Tambahan dari ke tiga item di atas itu saja ditahun 2010 paling tidak akan mencapai 2,5-3 miliar setahun. Dengan berlakunya UU PDRD maka skema bagi hasil di atas menjadi tidak berlaku lagi. Pemda Kabupaten/Kota akan murni menerima seluruh penerimaan PBB P2 untuk setiap tanah dan atau bangunan yang hanya berada di lokasinya saja menjadi PAD tanpa perlu dibagi lagi ke daerah lain dan Propinsi. Dengan demikian terbuka peluang tambahan penerimaan dari PBB P2 sebesar 35,2%. Apakah semua daerah akan merasakan hal yang sama ? Mari kita kaji lebih jauh.

Dari hasil simulasi menggunakan data realisasi penerimaan PBB P2 tahun 2010 berdasarkan skema bagi hasil pada gambar 2, kemudian dibandingkan dengan realisasi penerimaan PBB P2 setelah penerapan UU PDRD untuk studi kasus Provinsi Sumbar dan Jambi menghasilkan pola perubahan yang berbeda.

Tabel 1. Simulasi realisasi penerimaan PBB P2 berdasarkan UU PBB dan UU PDRD

Sumber: Data diolah dari realisasi penerimaan PBB P2 tahun 2010

Untuk Provinsi Sumbar dengan diberlakukannya UU PDRD dalam jangka pendek kemungkinan hanya 3 daerah saja yang akan mengalami peningkatan penerimaan PBB P2, sedangkan 16 Kabupaten/Kota lainnya akan mengalami penurunan penerimaan. Secara keseluruhan penerimaan PBB P2 untuk Provinsi Sumbar akan mengalami penurunan sekitar 5,03%. Kemudian untuk Provinsi Jambi dari hasil simulasi diperoleh hasil yang bertolak belakang. Dalam jangka pendek hanya 3 daerah saja yang akan mengalami penurunan penerimaan PBB P2, sedangkan 8 Kabupaten/Kota lainnya akan mengalami peningkatan penerimaan. Secara keseluruhan penerimaan PBB P2 untuk Provinsi Jambi akan mengalami peningkatan sekitar 0,86% atau tidak jauh berbeda ketika penerapan UU PBB sebelumnya.

Mengapa dikedua provinsi ini mengalami perbedaan pola penerimaan yang cukup signifikan sehubungan dengan penerapan UU PDRD ? Jika dilihat dari kondisi wilayah, untuk provinsi Sumbar sebagian besar daerahnya masing sangat mengandalkan penerimaan PBB P2 dari bagi rata 6,5% dan insentif 3,5%. Artinya terjadi ketimpangan yang sangat besar antara realisasi penerimaan murni dan tambahan bagi hasil dari daerah lain. Akibatnya ketika penerapan UU PDRD seluruh bagi rata yang selama ini diperoleh dari bagian daerah lain sebesar 2,5-3 miliar setahun akan hilang.

Kondisi berbeda terjadi di Provinsi Jambi. Provinsi Jambi ternyata selama ini merupakan salah satu provinsi yang menyalurkan sebagian penerimaan PBB P2 ke daerah lain. Sehingga ketika penerapan UU PDRD, untuk sebagian besar Kabupaten/Kota di provinsi ini justru dalam jangka pendek sudah dapat menikmati peningkatan penerimaan PBB P2. Hal ini juga bisa dilihat dari pertumbuhan sektor properti di kedua provinsi tersebut yang cukup mencolok.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah masalah biaya pengololaan PBB P2 (collection cost). Biaya pengelolaan yang selama ini ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat dengan berlakunya UU PDRD maka pemerintah daerah secara otomatis akan menanggungnya. Artinya dimungkinkan ada daerah yang biaya pengelolaannya nanti akan lebih besar dibandingkan dengan hasil pemungutannya.

Bagaimana cara menyiapkan ketetapan PBB ?

PBB P2 pada dasarnya adalah pajak atas objek berupa tanah dan atau bangunan. Berbeda dengan BPHTB yang lebih bersifat self asessment dimana pajak ini tidak akan terjadi bila tidak ada perubahan kepemilikan atas properti yang dimiliki oleh wajib pajak. Sehingga pemda sebagai pengelola BPHTB lebih bersifat mengawasi peralihan kepemilikan atas properti tanah dan atau bangunan beserta pengawasan pembayarannya. Sedangkan PBB P2 merupakan pajak properti ini lebih bersifat official asessment. Artinya ketetapan pajaknya harus dipersiapkan terlebih dahulu oleh pemerintah daerah sebelum ditagihkan ke wajib pajak atas properti tanah dan atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai.

Apa saja yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah daerah agar PBB P2 ini dapat dipungut ? Tentunya ada beberapa variabel yang perlu diperhatikan seperti ilustrasi gambar di bawah ini.

Gambar 3. Formula perhitungan ketetapan PBB menurut UU PDRD

 Untuk menyusun ketetapan PBB P2 ada 3 variabel inti yang perlu dipersiapkan baik oleh pemerintah daerah sendiri maupun bersama-sama dengan DPRD. Ketiga variabel tersebut antara lain:

  1. Tarif à Tarif pajak ditetapkan dengan Perda sebesar maksimal 0.3%,
  2. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) à NJOPTKP ditetapkan dengan Perda sebesar paling rendah 10 juta rupiah,
  3. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) à NJOP diatur melalui peraturan Bupati/ Walikota.

Perhitungan ketetapan PBB P2 dalam UU PDRD ini sedikit berbeda dibandingkan dengan UU PBB lalu. Perbedaan terlihat terutama pada penerapan tarif (maksimal 0.3%) dan NJOPTKP (minimal 10 juta rupiah). Tarif efektif yang dulu berlaku ada 2 yaitu 0.1% untuk objek pajak yang NJOP-nya lebih kecil dari 1 miliar rupiah dan 0.2% apabila NJOP-nya lebih besar atau sama dengan 1 miliar rupiah.

Pemda perlu hati-hati dalam menentukan tarif ini karena setiap daerah diberikan kebebasan untuk menetapkan besaran tarif tersebut, sehingga kedepan kemungkinan besar akan ditemui variasi tarif PBB P2 antar daerah. Diperlukan kajian yang sangat mendalam untuk menentukan berapa besar tarif PBB P2 yang akan diterapkan agar pokok ketetapan PBB P2 yang dimiliki selama ini tidak mengalami penurunan dan masyarakat tidak bergejolak setelah ketetapan PBB P2 diluncurkan. Untuk menetapkan kedua variabel ini tentunya pemerintah Kabupaten/Kota tidak bisa bekerja sendiri, perlu membicarakannya dengan DPRD sebagai pihak legislator yang kemudian dituangkan dalam bentuk Perda.

Variabel yang bisa langsung dikontrol sendiri oleh pemerintah Kabupaten/Kota adalah dalam hal menetapkan besarnya NJOP tanah dan bangunan. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah suatu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. NJOP ini ditetapkan sebagai dasar untuk pengenaan PBB P2 terhadap suatu objek bumi dan atau bangunan.  Apabila tidak diperoleh harga transaksi jual beli, maka NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP Pengganti. Yang dimaksud dengan :

  • Perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu obyek pajak dengan cara membandingkannya dengan obyek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya,
  •  Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu obyek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh obyek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik obyek tersebut.
  • Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu obyek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi obyek pajak  tersebut.

Selama ini penentuan besarnya NJOP dan klasifikasinya sebagai dasar pengenaan PBB diatur melalui Peraturan (Keputusan) Menteri Keuangan, dan yang berlaku hingga saat ini adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.04/1998. Namun karena ketentuan ini sudah sangat lama, dan sudah tidak memadai lagi untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengenaan PBB, maka Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan ketentuan ini Klasifikasi NJOP Bumi sektor P2 dibagi menjadi 100 Klas, dengan nilai Klas tertinggi yaitu Klas 001 dengan NJOP sebesar Rp 68.545.000/m2 dan nilai Klas terendah yaitu Klas 100 dengan NJOP sebesar Rp 140/m2. Sedangkan Klasifikasi NJOP Bangunan sektor P2 menurut ketentuan ini dibagi menjadi 40 Klas, dengan nilai Klas tertinggi yaitu Klas 001 dengan NJOP sebesar Rp 15.250.000/m2 dan nilai Klas terendah yaitu Klas 40 dengan NJOP sebesar Rp 50.000/m2. Tentunya setelah menjadi pajak daerah apabila masih menginginkan metode perhitungan NJOP yang sama, ketentuan klasifikasi NJOP ini menjadi tidak berlaku lagi dan pemda perlu melakukan replikasi aturan tersebut kedalam peraturan Bupati/Walikotanya.

Sebelum dinilai dan ditentukan NJOP-nya, setiap objek berupa tanah dan bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh subjek pajak perlu didata terlebih dahulu. Proses pendataan berupa pengumpulan data yang berkenaan dengan objek dan subjek pajak dimaksud dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (LSPOP). Proses pendataan ini dapat dilakukan secara langsung oleh fiskus atau pun wajib pajak yang datang sendiri dan melaporkannya ke kantor pajak setempat.

Setelah ketiga variabel tersebut dapat ditentukan barulah ketetapan PBB per objek pajak dapat dihitung dan ditetapkan dalam surat ketetapan yang disebut dengan Surat Pembertahuan Pajak Terhutang (SPPT). Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

Bagaimana cara memungut PBB P2 ?

Tahap selanjutnya setelah pemda kabupaten/kota menghitung besaran PBB P2 yang nantinya akan tertuang dalam SPPT, langkah selanjutnya adalah melakukan proses penetapan SPPT. Tentunya karena jumlah objek pajak yang dikelola sangat banyak untuk provinsi Sumbar saja sekitar 2 juta SPPT dan provinsi Jambi sekitar 910 ribu SPPT, maka tidak mungkin dikerjakan secara manual. Untuk itu perlu dikelola dengan menggunakan sebuah sistem manajemen teknologi informasi. Teknologi informasi yang telah dipakai selama ini disebut dengan sistem manajemen informasi objek pajak (SISMIOP). Setelah seluruh SPPT tercetak, tahap selanjutnya adalah melakukan distribusi SPPT ke seluruh wajib pajak melalui channel Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW.

Proses selanjutnya adalah mengadministrasikan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Saluran pembayaran PBB P2 selama ini dapat dilakukan melalui bank-bank tempat pembayaran yang ditunjuk atau dapat pula melalui sistem jaringan ATM dan internet banking. Tentunya sistem pembayaran yang sudah berjalan selama ini tidak akan dapat berfungsi lagi bila pemda Kabupaten/Kota tidak membuat kerjasama baru, karena per tanggal 31 Desember jam 17.00 WIB sebelum tahun pengalihan seluruh rekening penampungan penerimaan dan kerjasama bank akan secara otomatis dihentikan.

Dalam jangka waktu tersebut wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan beberapa jenis pelayanan sehubungan dengan SPPT yang telah diterbitkan. Pelayanan yang dimaksud dapat berupa keberatan atas SPPT, pengurangan atas ketetapan karena ketidakmampuan bayar, pembetulan data, pembatalan SPPT, mutasi SPPT, penerbitan baru dan lain-lain.

Apabila jatuh tempo 6 bulan setelah SPPT diterima terlampaui dan wajib pajak belum melakukan pembayaran PBB P2, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota adalah melakukan proses penagihan aktif (law enforcement). Tentunya ada beberapa prosedur yang harus dilalui sebelum sampai pada proses penagihan secara aktif oleh fiskus.

Apa yang haru dipersiapkan ?

Untuk dapat mengelola PBB P2 tersebut pemerintah daerah Kabupaten/Kota perlu melakukan persiapan yang matang. Beberapa hal yang harus segera disiapkan adalah antara lain:

  1. Regulasi (Peraturan dan SOP).

Regulasi yang perlu segera disiapkan adalah berupa peraturan daerah (perda) tentang PBB P2. Perda PBB P2 yang telah disusun perlu dibahas dan disahkan terlebih dahulu oleh DPRD. Kemudian Perda tersebut disampaikan ke Provinsi dan setelah itu dimintakan persetujuan ke Menteri Keuangan cq. Menteri Dalam Negeri. Setelah perda disetujui selanjutnya pemda akan membuat surat pemberitahuan ke Menkeu cq. Mendagri tentang permintaan pendaerahan PBB P2 paling lambat 31 Juni sebelum tahun pengalihan.

Perlu diketahui bahwa per tahun pengalihan, seluruh peraturan pendukung dan SOP yang mengatur tentang pengelolaan PBB P2 yang selama ini dipakai oleh pemerintah pusat sudah tidak berlaku lagi seiring matinya UU PBB. Oleh karena itu pemda perlu melakukan replikasi aturan-aturan pendukung tersebut kedalam peraturan Bupati/Walikotanya. Peraturan pendukung yang perlu dibuat minimal menyangkut:

  1. Klasifikasi NJOP,
  2. Tata cara pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek pajak,
  3. Tata cara penerbitan SPPT,
  4. Tata cara pembetulan dan pembatalan,
  5. Tata cara pengajuan pengurangan, keberatan, banding dan  peninjauan kembali atas keputusan keberatan,
  6. Tata cara penagihan dengan surat paksa dan pelaksanaan penagihan seketika sekaligus,
  7. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran PBB P2,
  8. Tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak,
  9. Tata cara pelayanan,

2. Organisasi, SDM dan pelatihannya,

Organisasi tatalaksana pengelola PBB P2 tentunya akan mengalami perubahan ketika dikelola oleh pemda. Cara paling efisien adalah dengan melakukan maching terhadap fungsi-fungsi pengelolaan PBB P2 yang selama ini ada di Dirjen Pajak ke dalam organisasi di pemda itu sendiri. Paling tidak organisasi yang akan dibentuk atau dikembangkan pemda nantinya berisi 5 fungsi seperti digambarkan dalam skema berikut ini.

Fungsi baru yang perlu dibentuk dalam organisasi pemda adalah fungsi pendataan dan penilaian. Sedangkan fungsi lainnya bisa dimaksimalkan dengan fungsi-fungsi organisasi yang selama ini telah ada, tentunya dengan terlebih dahulu melakukan transfer knowledge dan upgrade ilmu bagi pengelolanya nanti.

Berbicara tentang organisasi tentunya akan langsung terkait dengan SDM pengelolanya. Paling tidak diperlukan SDM yang mampu menangani 3 bidang baru yaitu:

  • 2 orang D1/D3 bidang IT,
  • 5 orang D3/S1 bidang Pendataan dan Penilaian,
  • 4 orang D1/D3 bidang Pelayanan umum PBB P2,

Terkait dengan SDM yang perlu dilakukan setelahnya adalah melakukan pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari 3 tahap:

  • Pendidikan dan pelatihan pengelolaan PBB P2 secara umum,
  • Pendidikan dan pelatihan PBB P2 lebih spesifik (pendataan, penilaian, penetapan dan lain-lain),
  • Pemagangan di KPP Pratama.

Gambar 4. Fungsi organisasi pengelola PBB P2

3. Sarana dan prasarana.

Sarana dan prasara yang perlu disiapkan oleh pemda Kabupaten/Kota paling tidak meliputi 3 aspek antara lain:

  • Tempat Pelayanan yang akan menerima paling tidak 19 jenis pelayanan dan tempat penerima pembayaran PBB P2,
  • ATK yang meiputi blangko SPPT, blangko STTS, blangko DHKP, ribbon HS printer, blangko pendukung lain seperti SPOP, LSPOP dan Pelayanan,
  • Perangkat IT yang meliputi hardware, software, data dan dokumentasi.

Keseluruhan sarana dan prasarana tersebut tentunya disesuaikan dengan kebutuhan pemda masing-masing. Kebutuhan tersebut sangat tergantung pada jumlah data yang akan dikelola.

Gambar 5. Prasarana IT untuk pengelolaan PBB P2

4. Kerjasama dengan pihak terkait.

Kerjasama dengan pihak-pihak terkait perlu dibangun kembali oleh pemda setampat mengingat kerjasama yang selama ini terjalin antara pihak-pihak tersebut dengan Dirjen Pajak akan segera berakhir seiring dengan beralihnya PBB P2 ke pemda. Kerjasama yang perlu dibangun adalah antara lain dengan:

  • Bank penerima pembayaran, termasuk pembukaan rekening penerimaan PBB P2 di bank yang sehat dan pembukaan payment point. Perlu juga dipikirkan untuk tetap dikembangkan payment online system (POS) seperti yang selama ini sudah berjalan,
  • Kas daerah,
  • BPN,
  • PPAT Notaris,
  • Kantor lelang.

5. Sosialisasi.

Sosialisasi peralihan pengelolaan perlu sedini mungkin dilakukan terutama kepada pihak-pihak sebagai berikut:

  • Internal Pemda (lurah, camat, petugas pemungut, RT/RW dan petugas lainnya), DPRD, Propinsi,
  • Bank-bank penerima pembayaran,
  • Instansi terkait à BPN, Notaris PPAT, Kantor lelang,
  • Asosiasi properti à REI dll,
  • Asosiasi Notaris,
  • Developer properti,
  • Pemuka masyarakat,
  • Masyarakat umum.

6. Anggaran.

Bagian yang sangat penting lainnya adalah penganggaran atas seluruh persiapan yang telah direncanakan di atas. Anggaran perlu segera disiapkan dalam APBD pemda masing-masing. Anggaran yang dibutuhkan antara lain untuk keperluan:

  • Pengadaan Sarana Pelayanan,
  • Pengadaan ATK,
  • Pengadaan IT (hardware dan software),
  • Pengadaan POS,
  • Pelatihan SDM,
  • Sosialisasi dan launching.

Apa dampak yang mungkin terjadi dengan adanya pengalihan ini ?

Pengalihan pengelolaan PBB P2 ke pemerintah daerah tentunya akan menimbulkan dampak tertentu bagi pemerintah daerah maupun masyarakat yang bersangkutan. Namun demikian diharapkan dampak yang timbul akan lebih bersifat positif. Diharapkan dengan adanya pengalihan pengolaan PBB P2 ini maka:

  1. Akurasi data objek dan subjek PBB P2 akan semakin meningkat karena pemerintah daerah tentunya lebih menguasai wilayahnya dibandingkan dengan aparat pemerintah pusat,
  2. Pemda diharapkan lebih memiliki keberanian dalam melakukan penyesuaian NJOP karena penentuan NJOP yang dilakukan pemerintah pusat selama ini dinilai masih banyak yang under value;
  3. Pemberdayaan local taxing power melalui kewenangan penuh daerah dalam penentuan tarif dan pengelolaan administrasi pemungutan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas,

Namun demikian perlu juga dicermati bahwa dengan PBB P2 yang akan dikelola sendiri oleh pemda maka otomatis pemda harus mengeluarkan biaya baik biaya untuk investasi awal maupun biaya operasional per tahun sehingga perlu dilakukan kajian cost and benefit yang optimal. Disamping itu dengan tidak adanya lagi pola bagi rata penerimaan keseluruh wilayah Indonesia maka kemungkinan kesenjangan penerimaan PBB P2 antar daerah akan semakin melebar terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan. Hal ini disebabkan karena disparitas potensi pajak properti antara kota dan desa masih cukup jauh.

Daerah yang semula hanya mengandalkan bagi hasil PBB P2 dari pemerintah pusat akan cenderung mengabaikan pemungutan PBB P2 karena dianggap sistem administrasinya yang sulit, kompleks dan biaya pengeloaannya tinggi  sedangkan penerimaan pajaknya kecil. Sementara itu untuk daerah perkotaan dan industri akan semakin gencar menggenjot potensi pajak propertinya baik dengan cara menyesuaian NJOP maupun dengan cara menaikkan tarifnya untuk meningkatkan PAD-nya. Sehingga dimungkinkan akan terjadi keberagaman kebijakan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Keberagaman tersebut dapat terlihat dari perbedaan penerapan besaran tarif dan NJOPTKP. Keberagaman penerapan kebijakan tersebut tentunya dapat menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat.

Kita semua tentunya berharap agar proses devolusi ini berjalan baik dan berkesinambungan dengan kebijakan sebelumnya. Artinya konsistensi penerapan kebijakan sebelum dan setelah devolusi harus benar-benar terjaga siapapun yang mengelola, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya gejolak sosial di masyarakat. Disamping itu akurasi data objek dan subjek pajak yang sudah ada akan semakin meningkat dan terjaga dengan baik. Kualitas pelayanan terhadap permasalah penetapan PBB P2 yang mungkin timbul akan semakin baik. Terakhir tentunya stabilitas penerimaan pajak sebagai salah satu penopang PAD daerah akan tetap terjaga.

Bimtek Pengalihan Pengelolaan PBB P2 oleh Pemprov Jambi

Menjelang pelaksanaan pengelolaan PBB P2 oleh 3 wilayah Kabupaten di provinsi jambi yaitu Kab. Muaro Jambi, Kab. Batang Hari dan Kab. Muaro Bungo pada tahun 2013 maka pada tanggal 9 sd. 13 Juli 2013 telah dilakukan bimbingan teknis yang merupakan kerjasama antara DPKA provinsi Jambi.dg. Kanwil DJP Sumbar Jambi.

Bimtek ini diikuti oleh 11 Kab/Kota yang berada di wilayah prov. Jambi. Dengan kegiatan ini diharapkan akan memberikan pembekalan awal bagi calon petugas yg kelak akan menangani PBB P2.

Acara ini sebenarnya sudah beberapa kali dilakukan dan sudah merupakan program rutin yg dirancang dari awal oleh kanwil DJP Sumbarja. Acara ini dibuka oleh Asisten 3 prov jambi dan Kakanwil DJP Sumbarja.

image

image

The Indonesian Property taxes for professional

“This book is already available in Gramedia Shop”….

Preview

When you hear about the word tax, usually every adult will tend to be possessive and dodge, as if the tax is a scourge for all people. But did you know that the successful development of a country depends on the tax? Tax is one form of shared responsibility between government and society. Tax is an obligation as well as forms of devotion and the role of citizens in order to take part carry out national development.

Would you believe that was the history of taxes has been started since the time of Pharaoh? and even real tax issues have existed since long in the history of mankind. Well, supposedly created tax reportedly due to the human need to live in groups because the dependence of each other. How to live in a group or organization like this which then creates country. With the formation of the state is then required to finance the expenditure of resources together, so we need a way to mobilize the resources one way of taxes.
Tax is generally a compulsory fee levied by the government of the people in this case taxpayers to meet routine expenditure and development funding state without obtaining remuneration directly. Understanding tax according to Law No. 28 of 2009 on Local Taxes and Levies (PDRD) Article 1, are:

“The contribution required to state (regional) owed by the personal or entity that is enforceable under the Act by not getting benefits directly and used for countries (regions) for greatest benefit and prosperity of the people”.
Besides, there are also other fees with the same goal which is called a levy. However, retribution is the local charges as payment for services or a specific licensing granted by the local government for the benefit of the individual or entity. Example: Parking Levy, Levy Mineral Sands and others.
From some sense we understand it turns out it can be concluded that there are five main elements in the definition of taxes, namely fees / charges, levied must be based on the Act, can be enforced, do not accept counter achievement directly and used to finance general government spending.
You should know that the tax actually has several functions not only as a source of state revenues (budgeted function) used to finance the construction but also to other functions such as:

  • The allocation function which serves as a source of tax revenues the state which is then used to be allocated for routine spending.
  • Regulatory function is the tax function that is used as a tool to set or achieve certain goals.

If the view of those who bear the burden of the tax base can be directly or indirectly.with the understanding as follows. Direct taxes are taxes that are charged to taxpayers after the issuance of Notice of Tax (SPT), which imposed a periodic basis within a specified period. Examples are income tax (income tax), property tax (PBB), street lighting tax, motor vehicle taxes, and so forth. While Indirect Taxes are taxes imposed on the taxpayer at a particular time or when there is a taxable event, such as value added tax, import tax under the name of motor vehicles and others.
Viewed from whom the tax collector, the tax can be differentiated into or state tax center tax and local taxes. Called by the central tax, if the tax levied by the central government. Examples of central taxes is the income tax, VAT, VAT and Stamp Duty.Meanwhile, local taxes, if tax collection is carried out by local governments. Examples of local taxes is the spectacle tax, advertisement tax, Motor Vehicle Tax, property tax, Contributions cleanliness, Levy terminal, parking levies, levies excavation of sand and others.
Besides, if we look at the types of taxes according to their properties so we too can differentiate into various tax subjective and objective. Taxes say manifold subjective, if the taxes imposed taking into account the state of the taxpayer. In this case the determination of the amount of tax must have objective reasons related to ability to pay the taxpayer. Examples of this type is the individual income tax. While the objective type tax, if the tax is imposed based on the object held regardless of the taxpayers themselves. Examples of this type of tax is the VAT, property tax, VAT for luxury goods.

Property Taxes

What exactly is meant by property? Generally, property can be defined with everything thing we can have. Property itself can be grouped into four types: real property, personal property, businesses property and financial interests. According to the Standard Assessment of Indonesia (SPI) property is defined as a legal concept that covers all the interests, rights and benefits of ownership. On the understanding that we can distinguish between the physical control of land and or buildings in this thing called the real estate and legal ownership or control of the juridical-called real property.

For those of you who engaged in the business world certainly will not escape from the problem of taxation. Similarly, in any buying or selling property would contain tax payment obligations. Taxes will be charged to the buyer and seller of property.

Why is physical control and mastery over the land legally and / or buildings need to be taxed? This is not independent of property tax functions as one of the sources of state revenue (budgeted function) used to finance the development and regulatory functions in which the property tax is used as a tool to regulate development property market.

Such as buying property activities are carried out individually or through a developer or property developer, will contain the consequences of liability that is the aspect of taxes to be imposed on the government to you. However usually the property tax has been included in the sale price if you buy a property through a developer / property developer. The amount of tax depends on the type, value, extent and location of properties to be transacted.

Below are the types of property tax charged to both buyers and sellers of properties will be discussed in this book include:

  1. Land and Building Tax (LBT).  The LBT is an inherent property taxes levied on its object each year and subject to all taxpayers (property owners). Initially, this tax is a tax that the administration was handled by the central government but the entire revenues distributed to the regions with a certain proportion. In subsequent developments with the enactment of Law No. 28 of 2009 on PDRD then starting in 2014 all the tax management process will be undertaken by local governments.
  2. Duty on Land and Building Acquisition. This charge imposed on all property transactions, both new and old properties purchased from the developer or individual. This tax was initially equal status with the UN which is the process of tax administration was handled by the central government but the entire revenues distributed to the regions with a certain proportion, whereas with the enactment of Law No. 28 of 2009 on PDRD the start of 2011 the entire process of managing this tax will carried out by local governments.
  3. Income Tax. Income Tax imposed on the seller’s individual or entity.
  4. Value Added Tax. This tax is only charged once when buying a new property, either from developers or individuals. If buying property from developers, for the payment and reporting is usually done through the developer. But if you buy from someone, payments made after the transaction itself. Besides, this tax is also imposed on housing construction, which is conducted solely by the individual or entity.
  5. Luxury Goods Sales Tax. Luxury sales tax charged only to property purchased from the developers and meet the criteria as a luxury item. Luxury sales tax does not apply to transactions between private individuals.

Schematic flow of property transactions tax on to explain that in case of transfer of land, then the landowner will pay a final tax on income from transfer of rights to land and or building (Article 4 paragraph (2)) of 5% and buyers, both individuals or developers will pay Duty on Land and Building Acquisition by 5% as well. If then the developer develop the land into:

  • Lot ready to build and sell to consumers A, then the consumer will pay BPHTB A 5% and VAT at 10%,
  • Apartment / town house with certain criteria B and sell it to consumers, then consumers will pay BPHTB B 5%, VAT at 10% and 20% luxury sales tax,
    Housing and sell to the consumer C, then the consumer will pay BPHTB C at 5%, VAT at 10% and 20% luxury sales tax (if it fulfills the criteria required.)
  • If the customer then A build buildings and entry criteria required on the lots he had bought from developers such as yourself then obliged to pay VAT Activities Build Your Own 4%. If then the consumer B renting apartments / town houses that have been bought from the developer to the consumer D, then the consumer B must pay a final income tax of Article 4 paragraph (2) by 10%. Conversely, if B then do not rent it but menjualknya to consumer E then E customer will pay BPHTB 5% and consumer B will pay income tax by 5%.

However, when then-party developers to develop the land into housing and get in on the specific criteria required, and then sell them to consumers C, then the consumer will pay BPHTB C at 5%, VAT at 10% and 20% luxury sales tax.