Manajemen Pengelolaan PBB P2: Mempersiapkan Pokok Ketetapan

1Diskusi mengenai hal ini silakan menghubungi via email: eddiwahyudi@gmail.com, PIN BBM: 2849E829

Tak terasa tahun 2013 merupakan tahun terakhir PBB P2 dikelola oleh pemerintah pusat. Sementara tidak lama lagi mulai 1 Januari 2014 masyarakat Indonesia akan dihadapkan pada perubahan besar dalam tata pengelolaan pajak properti. Seiring dengan era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, mau tidak mau hal ini akan terjadi. Salah satunya adalah dengan didevolusinya PBB P2 menjadi pajak daerah sebagai amanah dari UU No. 28 Tahun 2009 dimana proses devolusinya akan dilakukan secara bertahap sampai tahun 2014 nanti tergantung dari kesiapan daerah itu sendiri.

Wacana untuk pendaerahan PBB P2 sebenarnya sudah bergulir sejak lama. Bahkan menurut situs BPPK ide pendaerahan itu sudah ada sejak tahun 60-an, ketika dahulu PBB P2 lebih dikenal dengan Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) yang saat itu masih dikelola oleh Direktorat Jenderal Moneter. Namun mengingat kondisi saat itu tidak memungkinkan  maka wacana tersebut hanya baru sebatas ide saja. Namun tidak disadari dalam perjalanannya wacana itu terus bergulir sampai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Berdasarkan Undang-undang PDRD ini, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang sebelumnya merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah. Pelimpahan pengelolaan PBB P2 kepada pemerintah daerah menurut pasal 182 ayat 1 UU PDRD akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada 1 Januari 2014. Sesuai dengan fungsi pajak itu sendiri yaitu:

  1. Fungsi Alokasi dimana pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan keuangan negara yang kemudian digunakan untuk dialokasikan bagi pengeluaran rutin.
  2. Fungsi regulasi adalah fungsi pajak yang digunakan sebagai alat untuk mengatur atau mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Pendaerahan PBB P2 menurut beberapa penggagasnya, diharapkan akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaannya. Hal ini dinilai akan dapat terwujud bila pengelolaan PBB P2 diserahkan kepada masing-masing pemegang otonomi. Pada gilirannya diharapkan akan membawa iklim demokrasi yang lebih baik karena berakar langsung pada kondisi konkrit di daerah yang bersangkutan. 

Bagaimana cara menyiapkan ketetapan PBB ?

PBB P2 pada dasarnya adalah pajak atas objek berupa tanah dan atau bangunan. Berbeda dengan BPHTB yang lebih bersifat self asessment dimana pajak ini tidak akan terjadi bila tidak ada perubahan kepemilikan atas properti yang dimiliki oleh wajib pajak. Sehingga pemda sebagai pengelola BPHTB lebih bersifat mengawasi peralihan kepemilikan atas properti tanah dan atau bangunan beserta pengawasan pembayarannya. Sedangkan PBB P2 merupakan pajak properti ini lebih bersifat official asessment. Artinya ketetapan pajaknya harus dipersiapkan terlebih dahulu oleh pemerintah daerah sebelum ditagihkan ke wajib pajak atas properti tanah dan atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai.

Pahami profile Pokok Ketetapannya

1Simulasikan Ketetapan PBB P2 nya.

2

Berapa Collection Ratio dan Coverage Ratio Optimalnya ?

3

4 Strategi Optimalisasi Pokok Ketetapan:

  1. Tingkatkan Coverage Ratio dengan kegiatan Pendataan wilayah yang belum dikenakan PBB P2,
  2. Tingkatkan Asessment Ratio melalui kegiatan penilaian,
  3. Tingkatkan Collection Ratio   dengan cara meningkatkan kegiatan penagihan aktif (law enforcement),  mempermudah pembayaran (on line), mengurangi kebocoran dg pengawasan,
  4. Optimalisasi kebijakan lainnya seperti: penyesuaian tarif  (dinaiikan/dibuat progressif/dibuat gradasi lapisan) dan menurunkan NJOPTKP.

Semoga bermanfaat…

Diskusi mengenai hal ini silakan menghubungi via:

email: eddiwahyudi@gmail.com, PIN BBM: 2849E829

Advertisements

Devolusi BPHTB Menjadi Pajak Daerah: Sebuah Catatan Pembelajaran

Selama ini BPHTB menurut UU 20 Tahun 2000, 80% penerimaannya langsung diberikan kepada daerah. Sedangkan sisanya dibagi rata ke seluruh pemerintah kabupaten/kota. Di tahun 2010, seluruh kabupaten/kota masing-masing menerima bagi hasil dari BPHTB sebesar Rp. 3,4 miliar.

Dengan mulai berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 di tahun 2011, maka penerimaan pajak melalui bagi hasil dari BPHTB tidak ada lagi. Otomatis pemerintah kabupaten/kota hanya mengandalkan penerimaan BPHTB dari transaksi murni yang terjadi di wilayahnya.

Selengkapnya dapat dibaca di Berita Pajak Edisi No.05/XLIV/Juli-Agustus 2011…

Mulai 1 Januari 2011 BPHTB Telah Resmi Menjadi Pajak Daerah

Seiring dengan euforia otonomi daerah melalui pola desentralisasi fiskal maka Insya Allah mulai tanggal 1 Januari tahun 2011, pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau yang biasa dikenal dengan BPHTB akan resmi sepenuhnya menjadi pajak daerah (local tax). Pengalihan wewenang pemungutan atau devolusi BPHTB dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Dengan demikian per tanggal 1 Januari 2011 Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) sudah tidak lagi melayani pengelolaan pelayanan BPHTB, sehingga wajib pajak yang akan melaporkan pembayaran BPHTB sehubungan dengan proses transaksi properti yang dilakukannya akan langsung ditangani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

Untuk diketahui selama ini pelaksanaan pemungutan BPHTB dilakukan oleh Pemerintah Pusat namun demikian seluruh penerimaan pajaknya diberikan kembali ke Pemerintah Daerah melalui pola bagi hasil. Namun demikian dengan memperhatikan Pasal 180 angka 6 UU PDRD yang menyebutkan bahwa UU UU No. 20 tahun 2000 tentang BPHTB tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini maka tahun 2010 merupakan tahun terakhir bagi Pemerintah Pusat untuk mengelola BPHTB. Selanjutnya, mulai 1 Januari 2011 sangat tergantung dari kesiapan dan minat Kabupaten/Kota untuk menentukan, apakah pengelolaan BPHTB di wilayahnya akan dilaksanakan atau tidak. Dengan pengalihan ini diharapkan BPHTB akan menjadi salah satu sumber PAD yang cukup potensial bagi daerah tertentu, dibandingkan dari keseluruhan penerimaan pajak-pajak daerah selama ini ada.

Disamping itu menurut teori pajak properti internasional yang selama ini dipakai oleh para penggagas UU ini adalah bahwa property tax cenderung lebih bersifat lokal. Fisibilitas dan immobilitasnya menjadi salah satu alasan penting mengapa BPHTB lebih cenderung menjadi pajak daerah. Apalagi jika dikaitkan dengan unsur pelayanan masyarakat, dimana akuntabilitas dan transparansi menjadi isu yang paling disoroti di era otonomi daerah. Pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa beban pajak properti sering dikaitkan langsung dengan pelayanan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah daerah, misalnya dalam menyediakan/memelihara sarana-prasarana, sehingga secara logika wajar bila pajak properti dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Namun kenyataannya apakah demikian ? Hal ini masih menimbulkan tanda tanya khusus untuk kasus di Indonesia dan perlu pembuktian untuk beberapa tahun kedepan.

Tabel 1. Jumlah penerimaan BPHTB per Kabupaten/Kota Tahun 2009

Jika dianalisa lebih jauh jumlah penerimaan BPHTB per Kabupaten/Kota yang nilai ketetapannya diatas 2 miliar rupiah berjumlah 189 (38,4%) sisanya sejumlah 303 Kabupaten/Kota penerimaan BPHTB nya dibawah 1 miliar rupiah. Artinya dengan asumsi biaya investasi PBB-P2 dan BPHTB sebesar 1-1,5 miliar rupiah dan biaya operasional sekitar 1 miliar rupiah per tahun (karena kedua jenis pajak ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, meski untuk PBB-P2 masih ada waktu pengalihannya sampai dengan tahun 2014) maka dalam waktu dekat kecil kemungkinan daerah tersebut akan memungut BPHTB. Rasanya hal ini malah bisa dijadikan insentif sekaligus daya tarik bagi masyarakat untuk mengembangkan propertinya di daerah tersebut. Masalah ini pula yang menjadi concern Menteri Keuangan Agus Martowardojo, dalam keterangan pers di kantornya, Jalan Wahidin, Jakarta, Selasa, 28 Desember 2010 seperti dilansir oleh Vivanews.com, karena menurutnya akan terjadi potensial loss bagi negara apabila sebagian daerah tidak memungut pajak ini.

Tentunya untuk bisa melakukan pemungutan BPHTB, Pemerintah Daerah yang bersangkutan harus terlebih dahulu memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengaturnya, jika tidak memiliki Perda maka Pemerintah Daerah tidak boleh memungut BPHTB. Dengan demikian masyarakat yang akan membeli properti di daerah yang belum memiliki Perda BPHTB tidak perlu membayar pajak tersebut alias gratis karena Perda yang misalnya nanti baru ditetapkan setelah 1 Januari 2011 tidak dapat berlaku surut. Masyarakat juga perlu menyadari bahwa kedepannya akan terjadi keberagaman sistem dan pola pemungutan BPHTB di 492 Kabupaten/Kota, dimana disetiap Pemerintah Daerah diberikan kebebasan untuk mengelola sesuai dengan kemampuannya. Menurut hasil survey kesiapan daerah yang dilakukan oleh Kemenkeu per tanggal 23 Desember 2010 dari 492 daerah yang akan memungut BPHTB, terdapat sekitar 160 daerah yang sudah siap memungut pajak itu (indikator kesiapan adalah Perda sudah siap). Sisanya sebanyak 108 daerah sedang dalam proses penyiapan Perda dan 224 daerah masih belum ada informasi.

Tabel 2. Hasil survey kesiapan daerah dalam memungut BPHTB tahun 2011

Yang dimaksud dengan pengalihan wewenang pemungutan sebenarnya adalah merupakan pengalihan seluruh rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang,  pelaksanaan kegiatan penagihan pajak terhadap Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal menurut UU PDRD adalah money follows functions, yaitu fungsi pokok pelayanan publik didaerahkan tentunya masih dengan dukungan pembiayaan pusat melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah. Jika dilihat secara seksama inti dari Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 adalah antara lain:

  1. Pengenaan pajak yang close list, artinya Pemda tidak diperkenankan memungut jenis pajak lain selain yang disebutkan dalam UU tersebut,
  2. Perubahan pola pengawasan yang semula bersifat represif  menjadi ke arah preventif dan korektif,
  3. Terdapat sanksi bagi daerah apabila melanggar,
  4. Mulai memperkenalkan adanya earmarking system, artinya pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis pajak dan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan yang bersangkutan,
  5. Terdapat pengalihan hak pemungutan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Tabel 3. Penambahan Jenis Pajak Baru

Adapun tujuan penyempurnaan dari UU PDRD adalah:

  1. Memperbaiki Sistem Pemungutan pajak dan retribusi daerah,
  2. Meningkatkan Local Taxing Power melalui:
    1. Perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah,
    2. Penambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah (termasuk pengalihan PBB dan BPHTB menjadi Pajak Daerah),
    3. Menaikkan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah,
    4. Memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada daerah.
  3. Meningkatkan Efektifitas Sistem Pengawasan dengan cara:
    1. Mengubah sistem pengawasan,
    2. Mengenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan PDRD.
  4. Meningkatkan Sistem Pengelolaan melalui penyempurnaan:
    1. Sistem bagi hasil pajak Provinsi,
    2. 2. Pengembangan sistem earmarking,
    3. Memberikan insentif pemungutan.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang memberikan diskresi tarif dan perluasan basis pajak, maka diharapkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhannya akan jauh meningkat. Daerah juga akan lebih mudah dalam menyesuaikan jumlah dan sumber pendapatannya. Dalam hal pengaturan perpajakannya juga terdapat beberapa perbedaan antara Undang-undang BPHTB Nomor 20 Tahun 200 dengan yang tertera dalam Undang-undang PDRD. Perbedaan tersebut dapat dirangkum dalam tabel sebagai berikut ini.

Tabel 4. Perbedaan mendasar antara UU BPHTB dengan UU PDRD

Dalam rangka mempersiapkan pengelolaan BPHTB kepada pemerintah kabupaten/kota ini, maka menurut menurut pasal 182 angka 2 UU PDRD diatur bahwa Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri bersama-sama mengatur tahapan persiapan pengalihan BPHTB sebagai Pajak Daerah dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini. Untuk pelaksanaan persiapan tersebut telah diterbitkan pula Peraturan Bersama (Perber) antara Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53/2010 tentang tahapan persiapan pengalihan BPHTB sebagai pajak daerah. Menindaklanjuti Perber tersebut kemudian pula telah diatur proses peralihan BPHTB dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak melalui Peraturan Dirjen Pajak Nomor 47/PJ/2010 dan untuk mengakomodasi penataan struktur organisasi Pemda sehubungan dengan pengalihan pajak ini maka diterbitkan pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56/2010.

Persoalan yang mungkin akan timbul dari proses devolusi ini adalah antara lain dari segi kemampuan aparat daerah terutama dalam penentuan basis pajak dan pelayanan masyarakatnya. Selain itu, terbuka kemungkinan kecilnya kemauan politik daerah untuk mengenakan tarif yang memadai dan/atau menerapkan sanksi yang keras berhubung terkait langsung dengan kepentingan politik penguasa yang bersangkutan di daerah.

Hal lain yang juga kemungkinan dapat menjadi masalah adalah masih terbatasnya pengalaman daerah dalam pengembangan sistem informasi dan pengembangan infrastruktur penunjang. Kesulitan-kesulitan itu pula yang barangkali menyebabkan sebagian daerah masih lebih suka kalau pajak ini tetap menjadi pajak pusat sementara daerah cukup menunggu bagiannya saja.

Gambar 1. Dampak devolusi BPHTB secara nasional danmanfaat devolusi BPHTB bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Berupa peningkatan PAD.

Jika kita lihat dari sisi penerimaan BPHTB, sebenarnya Pemerintah Pusat hanya akan kehilangan penerimaan sekitar 7,4 triliun rupiah (1%) saja dari total penerimaan pajak di APBN. Namun dari sisi Pemerintah Daerah khususnya bagi daerah yang penerimaan BPHTB-nya kecil, maka dengan devolusi ini akan berdampak negatif terhadap PAD-nya. Karena selama ini seluruh Pemda Kabupaten/Kota akan menerima bagi rata sekitar 2 miliar rupiah per tahun. Nah mulai tahun 2011 penerimaan pajak dari bagi rata ini tidak akan diperoleh lagi. Menurut data realisasi penerimaan BPHTB tahun 2009, diperkirakan kemungkinan hanya 89 Kabupaten/Kota (18%) saja yang penerimaan BPHTB-nya akan lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, sisanya akan mengalami penurunan penerimaan.

Tetapi dari sisi pelayanan, dengan jauh berkurangnya Wajib Pajak yang dilayani oleh Pemerintah Pusat, maka diharapkan pelayanan perpajakan akan jauh lebih baik. Pelayanan yang baik akan meningkatkan kepatuhan perpajakan, yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak. Dilimpahkannya pengelolaan BPHTB kepada Kabupaten/Kota, bukanlah sekadar untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pengeluarannya, tetapi juga dalam rangka mengefektifkan pengelolaan administrasi dan pelayanannya. Pemerintah Kabupaten/Kota tentu akan lebih memahami seluk beluk daerahnya serta mengetahui pula apa yang terbaik bagi daerahnya. Dari sisi pelayanan kepada Wajib Pajak, pengelolaan BPHTB diharapkan akan menjadi lebih baik.

Semoga demikian adanya, selamat dan sukses bagi Pemda Kabupaten/Kota yang akan mengelola BPHTB per 1 Januari 2011.

The Indonesian Property taxes for professional

“This book is already available in Gramedia Shop”….

Preview

When you hear about the word tax, usually every adult will tend to be possessive and dodge, as if the tax is a scourge for all people. But did you know that the successful development of a country depends on the tax? Tax is one form of shared responsibility between government and society. Tax is an obligation as well as forms of devotion and the role of citizens in order to take part carry out national development.

Would you believe that was the history of taxes has been started since the time of Pharaoh? and even real tax issues have existed since long in the history of mankind. Well, supposedly created tax reportedly due to the human need to live in groups because the dependence of each other. How to live in a group or organization like this which then creates country. With the formation of the state is then required to finance the expenditure of resources together, so we need a way to mobilize the resources one way of taxes.
Tax is generally a compulsory fee levied by the government of the people in this case taxpayers to meet routine expenditure and development funding state without obtaining remuneration directly. Understanding tax according to Law No. 28 of 2009 on Local Taxes and Levies (PDRD) Article 1, are:

“The contribution required to state (regional) owed by the personal or entity that is enforceable under the Act by not getting benefits directly and used for countries (regions) for greatest benefit and prosperity of the people”.
Besides, there are also other fees with the same goal which is called a levy. However, retribution is the local charges as payment for services or a specific licensing granted by the local government for the benefit of the individual or entity. Example: Parking Levy, Levy Mineral Sands and others.
From some sense we understand it turns out it can be concluded that there are five main elements in the definition of taxes, namely fees / charges, levied must be based on the Act, can be enforced, do not accept counter achievement directly and used to finance general government spending.
You should know that the tax actually has several functions not only as a source of state revenues (budgeted function) used to finance the construction but also to other functions such as:

  • The allocation function which serves as a source of tax revenues the state which is then used to be allocated for routine spending.
  • Regulatory function is the tax function that is used as a tool to set or achieve certain goals.

If the view of those who bear the burden of the tax base can be directly or indirectly.with the understanding as follows. Direct taxes are taxes that are charged to taxpayers after the issuance of Notice of Tax (SPT), which imposed a periodic basis within a specified period. Examples are income tax (income tax), property tax (PBB), street lighting tax, motor vehicle taxes, and so forth. While Indirect Taxes are taxes imposed on the taxpayer at a particular time or when there is a taxable event, such as value added tax, import tax under the name of motor vehicles and others.
Viewed from whom the tax collector, the tax can be differentiated into or state tax center tax and local taxes. Called by the central tax, if the tax levied by the central government. Examples of central taxes is the income tax, VAT, VAT and Stamp Duty.Meanwhile, local taxes, if tax collection is carried out by local governments. Examples of local taxes is the spectacle tax, advertisement tax, Motor Vehicle Tax, property tax, Contributions cleanliness, Levy terminal, parking levies, levies excavation of sand and others.
Besides, if we look at the types of taxes according to their properties so we too can differentiate into various tax subjective and objective. Taxes say manifold subjective, if the taxes imposed taking into account the state of the taxpayer. In this case the determination of the amount of tax must have objective reasons related to ability to pay the taxpayer. Examples of this type is the individual income tax. While the objective type tax, if the tax is imposed based on the object held regardless of the taxpayers themselves. Examples of this type of tax is the VAT, property tax, VAT for luxury goods.

Property Taxes

What exactly is meant by property? Generally, property can be defined with everything thing we can have. Property itself can be grouped into four types: real property, personal property, businesses property and financial interests. According to the Standard Assessment of Indonesia (SPI) property is defined as a legal concept that covers all the interests, rights and benefits of ownership. On the understanding that we can distinguish between the physical control of land and or buildings in this thing called the real estate and legal ownership or control of the juridical-called real property.

For those of you who engaged in the business world certainly will not escape from the problem of taxation. Similarly, in any buying or selling property would contain tax payment obligations. Taxes will be charged to the buyer and seller of property.

Why is physical control and mastery over the land legally and / or buildings need to be taxed? This is not independent of property tax functions as one of the sources of state revenue (budgeted function) used to finance the development and regulatory functions in which the property tax is used as a tool to regulate development property market.

Such as buying property activities are carried out individually or through a developer or property developer, will contain the consequences of liability that is the aspect of taxes to be imposed on the government to you. However usually the property tax has been included in the sale price if you buy a property through a developer / property developer. The amount of tax depends on the type, value, extent and location of properties to be transacted.

Below are the types of property tax charged to both buyers and sellers of properties will be discussed in this book include:

  1. Land and Building Tax (LBT).  The LBT is an inherent property taxes levied on its object each year and subject to all taxpayers (property owners). Initially, this tax is a tax that the administration was handled by the central government but the entire revenues distributed to the regions with a certain proportion. In subsequent developments with the enactment of Law No. 28 of 2009 on PDRD then starting in 2014 all the tax management process will be undertaken by local governments.
  2. Duty on Land and Building Acquisition. This charge imposed on all property transactions, both new and old properties purchased from the developer or individual. This tax was initially equal status with the UN which is the process of tax administration was handled by the central government but the entire revenues distributed to the regions with a certain proportion, whereas with the enactment of Law No. 28 of 2009 on PDRD the start of 2011 the entire process of managing this tax will carried out by local governments.
  3. Income Tax. Income Tax imposed on the seller’s individual or entity.
  4. Value Added Tax. This tax is only charged once when buying a new property, either from developers or individuals. If buying property from developers, for the payment and reporting is usually done through the developer. But if you buy from someone, payments made after the transaction itself. Besides, this tax is also imposed on housing construction, which is conducted solely by the individual or entity.
  5. Luxury Goods Sales Tax. Luxury sales tax charged only to property purchased from the developers and meet the criteria as a luxury item. Luxury sales tax does not apply to transactions between private individuals.

Schematic flow of property transactions tax on to explain that in case of transfer of land, then the landowner will pay a final tax on income from transfer of rights to land and or building (Article 4 paragraph (2)) of 5% and buyers, both individuals or developers will pay Duty on Land and Building Acquisition by 5% as well. If then the developer develop the land into:

  • Lot ready to build and sell to consumers A, then the consumer will pay BPHTB A 5% and VAT at 10%,
  • Apartment / town house with certain criteria B and sell it to consumers, then consumers will pay BPHTB B 5%, VAT at 10% and 20% luxury sales tax,
    Housing and sell to the consumer C, then the consumer will pay BPHTB C at 5%, VAT at 10% and 20% luxury sales tax (if it fulfills the criteria required.)
  • If the customer then A build buildings and entry criteria required on the lots he had bought from developers such as yourself then obliged to pay VAT Activities Build Your Own 4%. If then the consumer B renting apartments / town houses that have been bought from the developer to the consumer D, then the consumer B must pay a final income tax of Article 4 paragraph (2) by 10%. Conversely, if B then do not rent it but menjualknya to consumer E then E customer will pay BPHTB 5% and consumer B will pay income tax by 5%.

However, when then-party developers to develop the land into housing and get in on the specific criteria required, and then sell them to consumers C, then the consumer will pay BPHTB C at 5%, VAT at 10% and 20% luxury sales tax.