2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)


Tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia, maka hampir semua orang pernah atau akan melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Setiap kali mendengar atau akan melakukan transaksi jual beli rumah pastilah terbesit pertanyaan dalam benak kita, bagaimanakah sebenarnya prosedur pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan? Apakah setiap transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan dikenakan pajak? Berapakah besarannya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terjawab setelah anda membaca tulisan ini.

Sampai dengan 27 Mei 1997 (keluarnya UU Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Banguan/BPHTB) tidak ada dasar hukum yang jelas untuk pemungutan pajak atas pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan. Bahkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1950 yang menggantikan semua peraturan pertanahan di Indonesia juga tidak mengatur pengenaan bea balik nama atas jual beli tanah dan atau bangunan. UU BPHTB kemudian diperbaharui kembali dengan dikeluarkannya UU No.20 tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 21 tahun 1997 tentang BPHTB. Namun demikian seiring dengan semangat otonomi daerah seperti halnya PBB, maka BPHTB pun pada tahun 2011 akan menjadi pajak daerah dengan diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009.

Filosofi BPHTB

Filosofi utama yang melandasi pajak ialah peran serta masyarakat dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat melalui peningkatan penerimaan Negara dengan cara pengenaan pajak. Mengapa BPHTB dinamai Bea, bukan Pajak ?

Tidak banyak yang tahu mengapa BPHTB dinamai dengan bea dan bukan pajak. Ternyata ada beberapa ciri khusus yang membuatnya dinamai bea.

  • Ciri pertama, saat pembayaran pajak terjadi lebih dahulu daripada saat terutang. Contohnya, pembeli tanah bersertifikat sudah diharuskan membayar BPHTB sebelum terjadi transaksi (sebelum akta dibuat dan ditandatangani). Hal ini terjadi juga dalam Bea Meterai. Siapapun pihak yang membeli meterai tempel berarti ia sudah membayar Bea Meterai, walaupun belum terjadi saat terutang pajak.
  • Ciri kedua adalah frekuensi pembayaran bea terutang dapat dilakukan secara insidentil ataupun berkali-kali dan tidak terikat dengan waktu. Misalnya membeli (membayar) meterai tempel dapat dilakukan kapan saja, demikian pula membayar BPHTB terutang. Hal ini tentunya berbeda dengan pajak, yang harus dibayar sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan dikenakan terhadap orang atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan atas suatu hak atas tanah dan atau bangunan ini bisa diartikan bahwa orang atau badan tersebut mempunya nilai lebih atas tambahan atau perolehan hak tersebut. Dimana tidak semua orang mempunyai kemampuan lebih untuk mendapatkan tanah dan atau bangunan.

Pengertian dan Dasar Hukum BPHTB

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas  perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Dasar hukum BPHTB adalah Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Kemudian pajak ini masuk dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD Pasal 85 sampai dengan Pasal 93. Peraturan terkait lainnya antara lain:

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 111 s.d. 114 tahun 2000,
  2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2004 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2006,
  3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 14/PMK.03/2009.

Subjek BPHTB,

Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan dengan kata lain adalah pihak yang menerima pengalihan hak baik itu badan mapupun orang pribadi. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak.

Objek BPHTB

Objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan yaitu terhadap peristiwa hukum atau perbuatan hukum atas transaksi/peralihan haknya yang meliputi pemindahan hak dan pemberian hak baru Perolehan hak tersebut meliputi;

a. Pemindahan hak

  1. Jual beli,
  2. Tukar menukar,
  3. Hibah yaitu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu,
  4. Hibah wasiat, yaitu suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku setalah pemberi hibah meninggal dunia,
  5. Waris yaitu pengalihan hak yang dilakukan terhadap tanah dan atau bangunan dalam garis keturunan lurus,
  6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, yaitu pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi atau kepada badan hukum lainnya,
  7. Pemisahan yang menyebabkan peralihan, yaitu pemindahan sebagian hak bersama  atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama,
  8. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut,
  9. Penunjukkan pembeli dalam lelang, yaitu penetapan pemenang lelang oleh pejabat lelang sebagaimana yang tercantum dalam risalah lelang,
  10. Penggabungan usaha, yaitu penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan  berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung,
  1. Peleburan usaha, yaitu penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut,
  2. Pemekaran usaha, yaitu pemisahan suatu usaha menjadi dua usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa likuidasi badan usaha yang lama,
  3. Hadiah, yaitu suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah.

b. Pemberian hak baru.

  1. Kelanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak,
  2. Diluar pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.

Jenis-Jenis Hak atas Tanah

Diatur dalam UU Pokok Agraria (UU No. 5 / 1960):

  1. Hak milik, yaitu hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah,
  2. Hak guna usaha , yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku,
  3. Hak guna bangunan, adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria,
  4. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain sesuai dengan perjanjian, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Diatur dalam UU Rumah Susun (UU No. 16 / 1985):

  1. Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang bersifat bagian bersama benda bersama, tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan  yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan,

Diatur dalam PP No. 8 Tahun 1953:

  1. Hak pengelolaan yaitu hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaanya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

Objek yang Tidak Dikenakan BPHTB,

Yang bukan merupakan objek yang dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh :

  1. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik,
  2. Negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum,
  3. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan,
  4. Orang pribadi atau badan karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama,
  5. Karena wakaf atau warisan,
  6. Untuk digunakan kepentingan ibadah.

Dasar Pengenaan BPHTB

Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).

dpp bphtb

Jika NPOP sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 9 tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan maka DPP yang dipakai adalah NJOP.

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)

Selanjutnya didalam pasal 7 UU BPHTB, pemerintah menentukan suatu batas nilai perolehan tidak kena pajak yang disebut Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). Ketentuan pasal 7 ini dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah dan yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2000 tanggal 1 Desember 2000 yang kemudian ditindaklanjuti lagi dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 tanggal 14 Desember 2000. Keputusan Menteri Keuangan ini kemudian mengalami perubahan dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.03/2008 tanggal 22 Februari 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak BPHTB. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.03/2008 ini berisikan ketentuan sebagai berikut:

  1. untuk perolehan hak karena waris , atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, ditetapkan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah),
  2. untuk perolehan hak Rumah Sederhana Sehat (RSH) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 03/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR bersubsidi, dan Rumah Susun Sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 7/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Rumah Susun Bersubsidi, ditetapkaan sebesar Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah),
  3. untuk perolehan hak baru melalui program pemerintah yang diterima pelaku usaha kecil atau mikro dalam rangka Program Peningkatan Sertifikasi Tanah untuk Memperkuat Penjaminan Kredit bagi Usaha Mikro dan Kecil, ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
  4. untuk perolehan hak selain perolehan hak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, ditetapkan paling banyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah),
  5. dalam hal NPOPTKP yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf d lebih besar daripada NPOPTKP yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka NPOPTKP untuk perolehan hak sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan sama dengan NPOPTKP sebagaimana ditetapkan pada huruf d,
  6. dalam hal NPOPTKP yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf d lebih besar daripada NPOPTKP yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka NPOPTKP untuk perolehan hak sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan sama dengan NPOPTKP sebagaimana ditetapkan pada huruf d. Besarnya NPOPTKP ditetapkan secara regional, maksudnya adalah NPOPTKP tersebut ditetapkan per daerah tingkat II (Kabupaten/Kota) dengan mempertimbangkan usulan dari Kepala Daerah yang bersangkutan.

Sedangkan menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD pasal 85 ayat (4), (5) dan (6) besarnya NPOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 60.000.000,00 untuk setiap wajib pajak. Kemudian untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat NPOPTKP ditetapkan paling rendah Rp. 300.000.000,00. NPOPTKP menurut UU PDRD tersebut akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Tarif BPHTB

Tarif BPHTB menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 Pasal 5 adalah sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP). Sedangkan menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD Pasal 88 disebutkan bahwa tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Cara Penghitungan BPHTB

Perhitungan BPHTB berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 Pasal 8 adalah sebagai berikut:

tatif bphtb

Sedangkan perhitungan BPHTB menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 89 adalah sebagai berikut:

tarif bphtb baru

Saat terutangnya BPHTB

Menurut ketentuan pasal 9 ayat (1) UU BPHTB No. 20 Tahun 2000 menyatakan bahwa saat terutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah sebagai berikut :

saat bphtb

Pajak terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak, dengan kata lain saat terutang pajak BPHTB adalah merupakan saat untuk wajib membayar pajak.

Tempat Terutangnya BPHTB

Tempat pajak terutang adalah di wilayah Kabupaten, Kota, atau Propinsi yang meliputi letak tanah dan atau bangunan.

Pembayaran BPHTB

Pajak yang terutang dibayar ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau Tempat Pembayaran lain  yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan Surat Setoran  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (SSB).

Ketetapan BPHTB

Direktorat Jenderal Pajak (menurut UU No. 20 Tahun 2000) atau Kepala Daerah (menurut UU No. 28 Tahun 2009) dalam jangka waktu 5 tahun sesudah terutangnya BPHTB setelah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan lapangan ataupun kantor dan dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea (SKB) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD):

  1. Lebih bayar (LB), apabila pajak yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang,
  2. Nihil (N), apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak terutang,
  3. Kurang bayar (KB) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lainnya ternyata jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.
  4. Kurang bayar tambahan (KBT) apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap (novum) yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang kecuali WP melapor sebelum pemeriksaan.

Terhadap jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKBKB tersebut dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan (sehingga maksimal 48%) terhitung sejak tanggal terutangnya pajak. Sedangkan terhadap kekurangan pajak yang terutang dalam SKBKBT dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut, namun demikian jika WP melaporkan sendiri sebelum dilakukan pemeriksaan maka kenaikan tersebut tidak dikenakan. Jangka waktu pelunasan SKB tersebut adalah 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya surat ketetapan.

Surat Tagihan BPHTB (STB)

Menurut UU No. 20 Tahun 2000 Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan STB apabila;

  1. Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar,
  2. Dari hasil pemeriksaan kantor surat setoran BPHTB terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung,
  3. Wajib pajak dikenakan sanksi berupa denda dan atau bunga,
  4. Sanksi administrasi dikenakan bunga sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak terutangnya pajak.

Sanksi  administrasi berupa bunga 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dapat dikenakan apabila hasil pemeriksaan menyatakan kurang bayar, sanksi ini dihitung mulai saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB).

Hak WP untuk Keberatan BPHTB

Dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya SKP yang dapat dibuktikan dengan cap pos, Wajib pajak dapat mengajukan keberatan terhadap:

  1. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan Kurang Bayar (SKBKB),
  2. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT),
  3. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan Lebih Bayar (SKBLB),
  4. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan Nihil (SKBN).

Syarat pengajuan keberatan;

  1. Diajukan secara tertulis dalam bahas Indonesia,
  2. Mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan yang jelas dengan mengemukakan data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan oleh fiskus tidak benar,

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. DJP harus memberi keputusan atas keberatan apakah diterima, ditolak atau bahkan menambah besarnya pajak terutang dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat ketetapan diterima.

Hak WP untuk Banding BPHTB

Apabila permohonan keberatan ditolak, WP masih dapat mengajukan upaya Banding ke Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya SK Keberatan yang dapat dibuktikan dengan cap pos. Pengadilan Pajak harus memberi keputusan atas banding apakah diterima, ditolak atau bahkan menambah besarnya pajak terutang dalam jangka waktu paling lama 12 bulan.

Apabila pengajuan keberatan atau  permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran pajak akan dikembalikan  dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak  sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan  atau  Putusan Banding tersebut.

Hak WP untuk Pengurangan

Selain hak WP untuk mengajukan keberatan terhadap SKP, WP juga dapat mengajukan pengurangan dalam hal:

  1. Kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan wajib pajak, yaitu:
  2. Wajib pajak orang pribadi yang mempunyai hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis,
  3. Wajib pajak badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan dan telah menguasai tanah dan atau bangunan secara fisik lebih dari 20 tahun yang dibuktikan dengan pernyataan wajib pajak dan keterangan dari pejabat pemerintah daerah setempat,
  4. Wajib pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah,
  5. Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan RS dan RSS yang diperoleh lansung dari pengembang.
  6. Kondisi  wajib pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu, yaitu:
  7. Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti rugi dibawah nilai jual objek pajak,
  8. Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus,
  9. Wajib pajak yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga wajib pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah,
  10. Wajib pajak bank mandiri yang memperoleh hak atas tanah yang berasal dari bank bumi daya, bank dagang negara, bank pembangunan Indonesia, bank ekspor impor dalam rangkaian proses penggabungan usaha,
  11. Wajib pajak penggabungan usaha atau peleburan usaha dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh persetujuan nilai buku dalam rangka penggabungan usaha dari DJP,
  12. Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran banjir dan tanah longsor paling lama 3 bulan setelah penandatanganan akta,
  13. Wajib pajak orang pribadi veteran, TNI dan pensiunan , janda/dudanya yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah dinas pemerintah,
  14. Tanah atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial dan pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan mislanya tanah dan atau bangunan yang digunakan antara lain untuk panti asuhan.

Pengurangan akan diproses dalam waktu paling lama 3 bulan (apabila proses dilakukan di KPP Pratama) dan 6 bulan (apabila proses dilakukan di Kantor Pusat Dirjen Pajak) sejak tanggal diterima permohonan pengurangan BPHTB. Bagi WP yang memenuhi syarat dapat menghitung sendiri besarnya pengurangan sebelum melakukan pembayaran BPHTB. Contohnya untuk kasus waris dan hibah wasiat, dimana pembayaran menggunakan SSB setelah dikurangi dengan pengurangan dilakukan terlebih dahulu baru pengajukan permohonan pengurangan ke KPP Pratama.

Dalam Surat Setoran Bea diberi tanda “pengurangan dihitung sendiri” dan jumlah setoran BPHTB setelah pengurangan. Dalam hal ini WP tetap mengajukan permohonan pengurangan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Bila permohonan pengurangannya ditolak/dikabulkan namun dalam pembayaran BPHTB-nya masih kurang bayar maka terhadap WP tersebut akan dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan dari kekurangan bayar tersebut, maksimum 24 bulan. Terhadap BPHTB kurang bayar (SKBKB) tidak dapat diajukan pengurangan kembali.

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Wajib pajak dapat mengajukan usul  permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak kepada DJP, antara lain berupa:

  1. Pajak yang dibayar lebih besar daripada seharusnya terutang,
  2. Pajak yang dterutang yang dibayarkan oleh wajib pajak sebelum akta ditandatangani, namun perolehan hak atas tanah atau bangunan tersebut batal.

Berdasarkan kondisi di atas maka pengembalian kelebihan pembayaran dapat diberikan karena:

  1. Pengajuan permohonan pengurangan yang dikabulkan baik sebagian ataupun seluruhnya,
  2. Pengajuan keberatan atau banding yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya, maka jumlah pengembalian akan ditambahkan bunga 2%/bln maksimal 24 bulan,
  3. Pajak yang dibayar lebih besar dari yang seharusnya terutang atau sudah terlanjur bayar tetapi proses perolehan haknya dibatalkan, maka terlebih dahulu akan dilakukan dilakukan proses pemeriksaan (Pasal 22) jumlah pengembalian akan ditambahkan bunga 2%/bln maksimal 24 bulan apabila pengembalian telah lewat 2 bulan,
  4. Perubahan peraturan perundang-udangan.

Pengajuan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak tersebut diajukan oleh WP ke DirJen Pajak. Kemudian DirJen Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak diterimanya permohonan harus memberikan keputusan. Terhadap pengembalian pajak tersebut WP dapat melakukan restitusi atau kompensasi.

Kewajiban Ber NPWP dalam proses BPHTB

Sebagai upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kewajiban perpajakan maka salah satu upaya yang dilakukan oleh DJP adalah melalui transaksi jual beli properti. Untuk itu DJP perlu memonitor setiap pemenuhan kewajiban perpajakan WP yang akan dipantau melalui mekanisme pencantuman NPWP. Dasar hukum proses ini adalah Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-35/PJ/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Kewajiban Pemilikan NPWP Dalam Rangka Pengalihan Hak Atas Tanah/Bangunan.

Dalam hal ini berarti bahwa baik penjual maupun pembeli wajib memiliki NPWP kecuali:

  • —  Bagi pembeli, tidak wajib mencantumkan NPWP jika NJOP atau NPOP di bawah Rp60.000.000,-
  • —  Bagi penjual, tidak wajib mencantumkan NPWP jika PPh Final terutangnya di bawah Rp3.000.000,-.
  1. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas  perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Prinsip dasar BPHTB adalah Self assessment, yaitu Wajib Pajak menghitung dan menyetorkan pajak terutang dan melaporkannya ke KPP Pratama,
  2. Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan,
  3. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan yaitu terhadap peristiwa hukum atau perbuatan hukum atas transaksi/peralihan haknya yang meliputi pemindahan hak dan pemberian hak baru,
  4. Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP),
  5. Batas nilai perolehan tidak kena pajak disebut Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP),
  6. Tarif BPHTB menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 adalah sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak Kena Pajak (NPOPKP). Sedangkan menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD ditetapkan paling tinggi sebesar 5% dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  7. Perbandingan penerapan BPHTB antara UU No.20 Tahun 2000 dengan UU No. 28 Tahun 2009:

beda bphtb

 

Advertisements

217 Responses to 2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

  1. Diana Putri says:

    Terimakasih atas informasi tentang pajak ini, sangat lengkap dan bermanfaat.

  2. Mila Jani says:

    salam selamat pagi pak edi,
    infonya sangat bermanfaat,kebetulan saya sedang mengurus surat2 kepemilikan rumah atas nama orang tua saya purnawirawan tni ad,ada hal yang saya ingin tanyakan untuk menyelesaikan bphtb kami dikenakan sangat lumayan besar sekitar Rp 19 juta dikarenakan penghitungan mengacu pada njop pada tahun 2015 sedangkan kami melakukan pengikatan jual beli pada tahun 2006 apakah ada peraturan untuk pengurangan biaya bphtb kepada Ayah saya yg pensiunan ad usia ayah saya saat ini 76 tahun.terima kasih sebelumnya.

  3. irwan says:

    selama siang pak kayaknya ada kesalagan penulisan tanggal sampai dengan 27 mei 1997 karena berlakunya undang-undang BPHTP berlaku pada tanggal 29 mei 1997 dan efektif pada tanggaal 1 januari 1998 terima kasih

  4. ramadhan says:

    mohon pencerahan: antara pemberian hak baru dan konversi hak pada uu bphtb penjelasnnya gimana ya……ada satu wp badan sudah melakukan pembebasan lahan dan sudah membayar bphtb saat transaksi, kemudian setahun kemudian wp tersebut mengajukan hak baru berupa hgb, saat di bpn pihak bpn minta bphtb harus dibayar dulu baru bisa diberikan hak hgb nya,,, bagaimana cara menyikapinya> trksh

  5. andry says:

    salam selamat pagi pak edi,
    begini saya kerja di bidang pbb dan bphtb ,kebetulan pada saat ini ada wp yang mengajukan keberatan bphtb untuk itu mereka mohon bphtb dinihilkan karena dengan alasan tidak mampu dalam hal ekonomi. tpi yang jadi permasalahannya kejadian tahun 2010 sedangkan mengajukan keberatan tahun sekarang. bagaimana tanggapan dan petunjuknya.
    terimakasih dan wassalam.

  6. Iduy says:

    selamat pagi pak edi,
    saya mau sharing, kemarin perusahaan tempat sy bekerja akan membayar BPHTB atas tanah-tanah yang sudah dibebaskan.Tetapi ketika akan membayar,petugas memberikan informasi bahwa tidak semua objek pajak ini dikurangi sebesar Rp.60.000.000 (NPOPTKP nya). Alasannya :
    1. Setiap Wajib Pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu kali dalam satu Tahun Pajak.
    2. Apabila Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu Objek Pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan Objek Pajak lainnya.

    Sedangkan untuk yg lainnya berlaku normal (Nilai transaksi x 5%).Sementara objek pajak yang akan kita bayarkan adalah sejumlah 100 objek pajak dengan nilai transaksi yang beragam. Mohon penjelasannya.Sebelumnya saya ucapkan terimakasih.

  7. tris says:

    salam bpk Edy,,,
    apakah BPHTB yang telah disetorkan dapat dilakukan restitusi apabila jual beli batal setelah AKta ditanda tangani dan diberi nomor oleh nataris???

  8. tris says:

    Bapak mohon bantuan nya untuk penjelasan bagaimana cara menghitung BPHTB karena Tukar Menukar dan siapa saja yang dikenakan BPHTB dan PPh ? trimakasih banyak atas bantuan bapak….

  9. finan says:

    terima kasih untuk penjelasannya pak, apakah saya bisa mendapatkan penjelasan mengenai apa saja jenis transaksi bphtb yang tidak perlu melalui ppat?namun langsung saja ke bpn?

  10. rendy says:

    Selamat pagi pak edi, sya berterima kasih atas info dan ilmu nya…. mhon izin sebelumnya saya ingin mengajukan pertanyaan pak, apakah perlu mengajukan permohonan utk pengurangan BPHTB sedangkan sudah dikeluarkannya Surat keptusan walikota ttg pemberian pengurangan pembayaran BPHTB scra kolektif ? Terima kasih sebelumnya pak..

  11. lenny says:

    malam pak edi. saya beli tanah dalam satu komplek perumahan. bangunan saya bangun sendiri tapi imb dari pengelola. sekarang cicilan tanah saya sudah lunas dan sudah ada bangunan rumah. sekarang dari pengelola sudah tagih saya bphtb dan selisih pajak. bphtb saya lihat dari info bapak diatas sudah benar perhitungannya dari pengelola. tapi apakah make sence saya ditagih selisih pajak: njop-harga beli tanah 3tahun lalu exc ppn x 5%. waw fantastis biaya legalitas peralihan hak beli tanah ini pak…

  12. Ardhi Firman says:

    Bpk. Eddhi Yth.
    Ayah sya (Alm.) mempunya 3 rumah di tiga tempat dalam satu komplek perumahan. Beliau mempunyai 3 ahli waris (Ibu saya, kakak saya dan saya). Rencananya akan dibalik nama dengan rincian sbb :
    – rumah yg pertama a.n bertiga
    – rumah yg kedua a.n kakak saya, dan
    – rumah yg ketiga a.n saya

    skenario dri Notaris yg sya percayakan :
    – Rumah pertama dibalik nama A.N BERTIGA atas DASAR WARIS
    – Rumah yg kedua dibalik nama a.n bertiga atas dasar waris KEMUDIAN DIBALIK NAMA KE KAKAK SAYA ATAS DASAR APHB
    – Rumah yg ketiga dibalik nama a.n bertiga atas dasar waris KEMUDIAN DIBALIK NAMA KE SAYA ATAS DASAR APHB

    Permasalahan timbul ketika mengurus pembayaran BPHTB waris, Dispenda hanya memberikan NPOPTKP (Rp. 300jt) kepada rumah pertama saja, sedangkan BPHTB rumah kedua dan rumah ketiga tidak diberikan NPOTKP, sehingga BPHTB nya menjadi besar.
    Mohon saran dari Bp. Eddhi, bagaimana agar BPHTB rumah kedua dan ketiga dapat diberikan NOPTKP.
    Demikian, terima kasih.

    Ardhi (Bojonggde/Bogor)

  13. nurul laili says:

    malam bpk eddy,sy mau tanya apakah proses ganti nama PT (hanya merubah pasal 1 anggaran dasar PT) terhutaang BPHTB?
    trimakasih

  14. Fatma says:

    Siang pak,

    Mau bertanya saya sudah dpat surat keputusan dari bpn untuk bayar bphtb ketika smpai ke bagian pajak saya ada denda adm 2% keterangan petugas pajak saya telat 3 bulan semenjak surat keputusan bpn terbit, pdhl baru terbit bulan 6 kmrn dan disurat keputusan disebutkan selambat lambatnya 9 bulan semenjak dikeluarkan keputusan, apakah saya harus tetap bayar dendanya pak

  15. Anthony says:

    kalau karena waris bisa ada hak utk pengurangan BPHTB ga? Terus NPOPnya bisa menggunakan DPP yg ada dalam kuitansi dengan pembeli ga pak (bukan dng NJOP)?

  16. nina rusdini says:

    Siang pak maaf mau tanya bphtb khan harus dibayarkan sebelum akad , kalau akad batal terjadi apakah pph dan bphtb kami bisa dikembalikan ya dan brp lama kira2 proseanya

  17. Rahman says:

    Saya mau tanya pak,
    Saya melakukan pembelian tanah tanpa bangunan pada tahun 2013.
    Pada tahun ini saya dalam proses penyelesaian sertifikat tanah melalui PRONA,
    ketika ingin mengambil sertifikat Persyratannya harus melunasi BPHTB.
    Pertanyaannya : saya dikenakan tarif berdasarkan NJOP yang sudah ada bangunan, padahal pada saat pembelian hanya sebidang tanah

  18. Salatieli Laoli says:

    Yth. Bapak Eddhi,
    ada satu perusahaan yang memperoleh izin prinsip dari pemerintah. Selanjutnya perusahaan tersebut mengelola tanah dan mendirikan bangunan diatasnya untuk perumahan karyawan. Pertanyaannya, apakah Bangunan tersebut dikenakan BPHTB disaat perusahaan tersebut memperoleh Hak Guna Usaha (HGU)? Mohon Penjelasannya Pak. Sebelumnya terimakasih atas penjelasannya.

  19. Galuh Nirmala Pradhyanti says:

    selamat siang pak, saya ingin mengurus kepemilikan tanah dari AJB ke sertifikat. AJB berlangsung pada tahun 1985, apakah kami masih terkena kewajiban untuk membayar BPHTB?? dan apakah kami dapat meminta keringanan untuk nilai BPHTB?? terima kasih

  20. mila says:

    pak …kalau misal saya beli tanah banyak terus pengurangannya itu dikenakan hanyak sekali atau pertransaksi pengurangannya ( pengurangan 60.000.000 ) ????

  21. rika reliana says:

    Saya masih bingung penghitungan BPHTB ini pak eddhi. Misalkan saya membeli sebidang tanah/kavling belum sertifikat seharga 15juta pada tahun 2012, dan dibuatlah surat pelepasan hak atas tanah yang ditandatangani camat setempat. PBB masih dibayarkan pada tanah induk (PBB tanah induk sekitar Rp160ribu), dengan kata lain tanah saya belum membayar PBB. Kemudian pada tahun 2013, diatas tanah itu saya membangun rumah. Pada tahun 2015 saya baru tahu bahwa PBB dan BPHTB itu harus dibayarkan, sehingga pada tahun 2015 ini saya mengurus PBB untuk tanah tersebut dengan NJOP Rp130 juta untuk tanah dan bangunan tersebut (PBB Rp130ribu), dan pada tahun yang sama saya ingin mengurus BPHTB nya juga. Bagaimana cara menghitung BPHTB nya? apakah:
    1. 5%x(NPOP-NPOPTKP) nilai transaksi pada tahun 2012
    2. 5%x (NJOP-NPOPTKP) NJOP PBB tanah induk tahun 2012
    3. 5%x (NJOP-NPOPTKP) NJOP PBB tahun 2015
    Mohon pencerahannya?

  22. andi says:

    saya mau tanya pak…tahun 2012 saya beli tanah kosong sehrga 58juta rupian dengan luas 500m2, setelah 2 tahun kemudian saya bangun rumah diataas tersebut dan selanjutnya saya mau BBN sertifikat ke nama saya, permasalahan nya saya diminta bayar BPHTB sebesar 7juta rupiah. padahal seharus nihil … mohon solusinya pak

  23. Sumindar says:

    Yth pa Edy , saya punya Ajb tanah tahun 2011 dan Ssb Bphtbnya Dr PPAT hanya COPY yg diberikan serta tdk dilakukan validasi . Bagaimana penyelesaiannya untuk mendapatkan Ssb BPHTB tersebut karena Dibutuhkan untuk SHM pertama dan mutasi PBB . Mohon penjelasan Pa Edy dan tks . Salam (sumindar)

  24. Yanti says:

    Yth, Pak Eddy,
    saya beli rumah ke developer Januari 2010 , , tanda tangan ppjb Februari 2012
    dgn nilai pengikatan (harga unit +PPN) Rp.472.900.000.
    serah terima unit September 2013. sertifikat baru pecah / jadi awal th 2015 dan PBB masih an. developer.
    Mohon penjelasan sbb:
    1. kewajiban saya utk bayar PBB dimulai dari kapan?
    2. utk perhitungan BPHTB, yg dipakai nilai pengikatan atau NJOP PBB saat tanda tangan akta jual beli di hadapan notaris?
    Terima kasih Pak sebelumnya.
    Salam, (Yanti.)

    • 1. Setelah proses serah terima,
      2. Saat terhutang bphtb adl saat dittd nya akta

      • yanti says:

        Selamat siang Pak Eddy,

        Terima Kasih untuk penjelasannya,
        Pak, untuk nilai objek pajak pada perhitungan BPHTB yg dipakai nilai pengikatan atau NJOP PBB saat dttdnya akta? ato NJOP PBB tahun sebelumnya, sebab NJOP PBB tiap tahun berbeda, dan nilainya lebih tinggi dari Nilai Pengikatan di PPJB.

        Mohon penjelasan, terima kasih sebelumnya.
        salam. yanti.

      • Pada saat ditandatanganinya akta
        ..

  25. Rizal says:

    Mohon pencerahan pak. Saya ini mau ambil KPR, ternyata harga pembelian dari developer tersebut belum termasuk BPHTB, BBN, PNBP dan biaya akad. Sedangkan uang saya nilainya hanya cukup untuk DP rumah 20%. Kalau untuk BBN, PNBP dan biaya akad saya masih bisa mengusahakan. Tapi kalau BPHTB, ini nilainya sangat besar. Apakah bisa kita menunda pembayarannya? Karena saya baca tulisan bapak diatas “BPHTB itu seperti materai yang bisa kapan saja”. Atau kalau pun harus segera, apakah bisa dengan sistem angsuran?

  26. Firdaus says:

    Pak Edy, saya mau tanya apakah pembelian tanah oleh PT KAI yang dipergunakan untuk jalur rel kereta api dapat dikenakan BPHTB?

  27. azizahera says:

    pak edi, saya punya tanah hibah di jaksel, akan saya sertifikatkan tapi kendala ada pada BPHTB yg kalau saya hitung dr rumusnya diatas maka hasilnya sangat sangat memberatkan karena nominal yg sangat besar apalagi rencana akan saya jual shg saya harus bayar pph juga. pertanyaannya:
    1. pembayaran BPHTB bisa dicicil atau tidak?
    2. saran p edi, tanah saya sertifikatkan dl lalu dijual atau langsung saja sy jual tanpa sertifikat?

    • 1. Tidak ada mekanisme pencicilan BPHTB,
      2. Jika akan dijual lg sebaiknya tdk disertipikatkan dulu. Hanya masalahnya nanti yg ttd ajb bukan anda tp penjual terdahulu

    • azizahera says:

      tp begini p edy, status tanah ini masih tanah girik. pada perihal salah satu suratnya tertulis “rekomendasi permohonan hak atas tanah negara”. saya rasa belum pernah ada jual beli. berkaitan dg jawaban p edy poin 2 “ttd oleh penjual terdahulu” maka bagaimana seharusnya? padahal kakek dan ayah saya sudah tidak ada.. terima kasih..

  28. Tony kho says:

    Malam pak edi , saya mau tanya , sy membeli sebuah rumah seharga 3 mlyr , tetapi di akta jual beli cuma ditulis 1,1 mlyr , supaya pembayaran bphtb nya tdk banyak , apakah kalau ada yang melaporkan saya bisa kena denda ?

  29. Tony kho says:

    Selamat malam pak edy yang baik , sy mau tanya apa sangsinya bila saya ketahuan memanipulasi harga rumah yang saya beli , misalnya harga sebenarnya 3 milyar , trus di akte jualbeli hanya di cantumkan harga 1,1 milyar saja , untuk menghindari bayar pajak bphtb , mohon petunjuknya , makasih

  30. Tonykho says:

    Selamat malam pak eddi , saya mohon petunjuknya , baru 2x ini saya ada membeli rumah seharga 3 milyar , tetapi oleh penjual di akte jual beli hanya di cantumkan 1,1 milyar , katanya supaya bayar pajaknya tidak banyak . apakah saya busa kena sangsi bila ada yang melaporkan hal tersebut ?

  31. Dewi Wardah says:

    Selamat siang Pak Eddhi saya Dewi,,saya ingin bertanya,,tanah yang saat ini ditempati oleh keluarga adalah tanah warisan turun temurun (tanah negara) krg lbih sdh 50 tahun ditempati, jadi tidak tau tagihan BPHTB nya berapa,,saat ini rencana mau dibuat sertifikat,,bagaimana cara mengetahui tagihan BPHTB nya pa??apakah tagihan BPHTB nya masih berlaku???terimakasih.

  32. Dewi Wardah says:

    Selamat sore pak eddy maaf bisa dijelaskan bagaimana status hukum atas tanah yg dijual dalam keadaan sengketa???dan bagaimana status hukum atas sertifikat tanah tersebut???

  33. bakri says:

    Met siang pak .edi…maw nanya istri saya dapat HIBAH dari kakek…thun akta hibah 2008…. nah peetanyaannya brapa kah nilai NPOPTKP untuk thun 2008…. dan apakah istrisayaa kena SSP pratama..sekian trimakasih

  34. Tata julian says:

    Kalo boleh sama contoh soalnya supaya bisa sambil mengenal & mengetahui lebih banyak kasusnya ?

  35. zulham says:

    pemberian hak baru. nilai transaksi lebih tinggi dari njop. maka yang digunakan apa nilai transaksi atau nilai njop ?

  36. wiida says:

    selamat pagi pak Edhi, mohon di bantu, saya menjual tanah dan rumah bulan ini, tapi pembeli tidak langsung mengurus AJB karena kendala keuangan,tapi sertifikat hak milik atas rumah dan tanah tsb sudah saya serahkan ke pembeli. karena tidak tau kapan pembeli akan mengurus AJB.bisa kah saya tetap melakukan pembayaran pajak penjual (BPHTB) sekarang?

  37. Yudi says:

    Mohon pencerahannya Pak Eddhi,
    Saya beli rumah baru typt 36/72 pada tahun 2010 sebesar Rp.268.000.000 dan sampai tahun 2016 saya belum mendapatkan / terjadi akte jual – beli (AJB) , kami hanya memiliki bukti kwitansi pembelian rumah saja dan bukti serah terima rumah , kami membelianya secara cash keras, pihak pengembang/developer menagih biaya BPHTB pada tahun 2013 sebesar Rp.12.800.000 dan pada bulan januari 2016 menagih kembali BPHTB sebesar Rp.16.000.000, yang saya tanyakan , apakah biaya BPHTB ada dendanya/sangsinya sedangkan kami belum pernah menandatangani AJB, terimakasih infromasinya

  38. dona says:

    Slmt pagi pak edy…bagaimana kalo kejadiannya kpr atas nama suaminya tp di SHM minta dibuat atas nama istrinya sementara bphtb sdh disetorkan an.suami..bgmn mengurusnya pak…mohon penjelasannya…makasih pak edy

  39. susanto says:

    Siang Pak
    Saya beli rumah dan Tanah dibatam pada tahun 2000-saat itu sudah tanda tangan akta ajb dan sudah bayar bphtb seninai Rp 1,518,000 pada Oktoberr 2000 notaris – dan Tapi tahun 2016 sekarang saya mau proses Sertifikat Rumah HGB . Apakah saya perlu bayar lagi kekurangan BPHTB ? – Saya dilampirkan PBB tahun 2015 yang Baru

  40. susanto says:

    Siang Pak
    saya beli rumah pada tahun 2000 -Akta AJB di notaris dan sudah bayar BPHTB pada tahun 2000 – Sekarang tahun 2016 saya mau ngrusus sertifikat rumah HGB -Apakah saya perlu bayar lagi BPHTB ?

  41. HAris Juandi says:

    Yth Bp Edi , mohon penjelasan apakah pengadaan tanah untuk sarana olahraga dan kepemudaan yang di beli pemerintah daerah dikenakan juga BPHTB nnya ?nilai pengadaan 500.000.000, terima kasih

  42. Jamal says:

    Selamat siang Pak Eddy, saya mau tanya, saya memiliki sebidang tanah yang baru saya buat sertifikat HGB dan dikenakan BPHTB, jika masa waktu HGB berakhir apakah saya harus membayar BPHTB lagi.
    Tanah saya ada bangunan toko di depan dan rumah dibelakang, apakah hanya dapat dibuat HGB tidak boleh SHM

  43. Dian says:

    Salam kenal pak edi..istri saya akan mendapatkan hibah berupa rumah dr orang tuanya..lokasi di kota bandung..apakah bphtb terutang memperoleh pengurangan 50%?bagaimana prosedurnya? Tq atas perhatiannya

  44. Ava says:

    Selamat pagi pak, mohon bantuannya kami mempunyai shgb atas nama 4 orang ibu dan 3 anak, sekarang kami ingin meningkatkan ke hak milik.tapi ibu saya sekarang sudah meninggal.apa.yang harus dilakukan? Biaya biaya apa saja yang akan keluar? Luasan tanahnya 600 meter, njop total 6 m.

  45. Nurul Hayati says:

    Selamat Pagi Pak Edi, dengan ada beritanya pemerintah menurunkan rate 1% untuk BPHTB sudahkah bisa digunakan perhitungannya untuk jual beli saat ini? Terima kasih sebelumnya,.

    http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160302121447-78-114810/tarif-pph-dan-bphtb-untuk-dire-disepakati-05-dan-1-persen/

  46. Nurul Hayati says:

    Selamat Pagi Pak Edi, dengan ada berita terbaru mengenai tarif baru 1% untuk BPHTB dari yang di sepakati pemerintah, http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160302121447-78-114810/tarif-pph-dan-bphtb-untuk-dire-disepakati-05-dan-1-persen/.

    Apakah bisa langsung di terapkan saat jual beli saat ini Maret 2016? Terima kasih banyak sebelumnya.

  47. ruslan says:

    selamat malam pak…
    pak edhi saya sedang ngurus sertifikat tanah prona orang tua,cuma kemaren saya di panggil pihak kelurahan saya mesti membayar uang ke kas negara sebesar 7 jt lebih,
    apakah kalo kita ikut program prona memang ada yg harus di bayar,?

    Mohon penjelasan nya.

  48. yth pak eddy mohon tanya apakah di thn 2016 ini akan ada penurunan pajak BPHTB dll utk kasus waris /turun wairs ya? kalau utk jual beli khan sudah diumumkan mmg akan turun sesuai peraturan pemerintah menjadi 1persen ya ? mhn bantuan pak. Salam hormat: infohomebisnis@gmail.com

    http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/03/02/144123326/Darmin.Pemerintah.Tidak.Akan.Paksa.Pemda.Turunkan.BPHTB

    JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah mematok target penurunan PPh final menjadi 0,5 persen dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi maksimal 1 persen untuk sektor properti.

  49. infohome says:

    yth pak eddy mohon tanya apakah di thn 2016 ini akan ada penurunan pajak BPHTB dll utk kasus waris /turun waris ya? kalau utk jual beli khan sudah diumumkan mmg akan turun sesuai peraturan pemerintah menjadi 1persen ya ? mhn bantuan pak. Salam hormat: infohomebisnis@gmail.com

    http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/03/02/144123326/Darmin.Pemerintah.Tidak.Akan.Paksa.Pemda.Turunkan.BPHTB

    JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah mematok target penurunan PPh final menjadi 0,5 persen dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi maksimal 1 persen untuk sektor properti.

  50. Tulus. Setiabudi says:

    Selamat malam pak,
    Saya ingin tanya apakah saya harus bayar BPHTB rumah atas nama saya yg di beli pada tahun 80 th dari pengembang pluit untuk pembuatan permohonan hak sertifikat di jakarta utara,.lalu apakah saya harus datang ke KPP untuk membuat surat bebas BPHTB.

    Terima kasih atas perhatiannya.

    Tulus. Setiabudi

  51. Tulus. Setiabudi says:

    mohon penjelasan, maksudnya betul, harus bayarBPTHB atau bisa minta surat bebas BPHTB

    terima kasih atas perhatiannya.

    Tulus . setiabudi

  52. Basory says:

    Mohon penjelasan, saya baru membayar bphtb, ternyata katanya kurang bayar,dikarenakan rumah ada 2 lantai, mohon infonya apakah ada peraturan pemerintah dengan tersebut. Terima kasih.basory

    • Dasar pengenaan BPHTB adalah harga perolehan atas tanah dan atau bangunan nya… jika hrg perolehan lebih besar dr NJOP maka dipakai hrg perolehan, jika sebaliknya nya maka dipakai NJOP atas tanah dan bng…

  53. hadi says:

    Siang pak, sy tertarik dengan kalimat “Saat terhutang bphtb adalah saat ditandatangani nya akta ” saya membeli rumah dan keluar AJB oleh notaris thn 2012 dan ternyata di tahun 2016 ini sy ingin bayar BPHTB manakah yg menjadi dasar perhitungan BPHTB tsb…. NJOP tahun 2012 atau 2016? Saya sdh ke ktr yg berwenang ternyata sy dikenakan perhitungan tahun 2016 dgn penjelasan karena sy telat dan tetap kena denda 48%, mohon bantuan dasar hukum pengenaan 2016 bila memang benar. Terima kasih pak

  54. susanto says:

    Malam Pak

    Terima Kasih untuk penjelasannya,

    Saya beli rumah pada tahun 2000 ,sudah ttd akta jual beli dan bayar BPHTB (PBB Tahun 2000) Dinotaris Oktober 2000

    Sekarang lagi saya permohonan pendaftaran SK Sertifikat rumah di BPN BATAM . Apakah saya harus bayar lagi BPHTB (berdasarkan faktur PBB tahun 2016) kurang bayar ? BAYAR 2 KALI BPHTB

    Terima Kasih Pak

  55. rina says:

    Infonya bermanfaat sekali pak. Sambil sy mau menanyakan utk perhitungan BPHTB HIBAH itu utk mnghitung luas tanah dan bangunan dilihat acuannya dr PBB terbaru atau dr IMB terbaru? Tks pak mohon dijawab..

  56. Andi says:

    Sore pak Edi, saya ingin tanya, apabila ada transaksi jual beli yang batal namun bphtb nya sudah dibayarkan, apakah bphtb yang sudah dibayarkan dapat di substitusikan ke pembeli yang baru? Mohon informasinya.. Terima kasih

  57. nursidi says:

    selamat pagi pak eddy, mohon petunjuk….. untuk pembayaran pph dan bphtb wilayah menteng jakarta pusat itu dilakukan di kantor dispenda atau kpp pak ? dan pehitungannya dari NJOP atau nilai transaksi ? terima kasih sebelumnya

  58. donardi januar says:

    assalamualaikum wrwb….met malam saya sedang menunggu proses pecah PBB,,nomer NOP akan keluar bln agustus th 2016,pertanyaannya,apakah saya bisa melakukan pelunasan SSP/BPHTB yg AJBnya ditanda tangani april 2015,,? trimakasih atas jawabanya,,,wasalam..

  59. Djena Gunawan says:

    Sore pak..
    Saya membeli tanah di kec.Cisauk Kab. Tangerang dengan surat AJB tahun 2005. Pada waktu itu tidak ada pembayaran SSP/SSB. Jika sekarang sy hendak membuat SHM, apakah SSP yang dikenakan tetap 5% x NJOP ?
    dan untuk BPHTB apakah perlu dibayar, karena peraturan BPHTB dimulai tahun 2011. Terima kasih sebelum nya atas bantuan nya.

  60. Djena Gunawan says:

    Sore Pak,
    Saya membeli tanah AJB tahun 2005, pada saat itu blm ada pembyran Pajak maupun BPHTB. Sekarang tahun 2016 saya hendak mengajukan SHM ke BPN. Bagaimana perhitungan Pajak dan BPHTB nya ? apakah dikenakan denda ?
    Terima kasih atas bantuan nya

  61. dindin heryadin says:

    1. kita punya beberapa titik tanah warisan dari alm nenek /kakek , apakah kena BPHTB ? 2.kemudian kita mau bayar tuh pajaknya tapi dah lama entah taun berapa terakhir bayar pajaknya ? mohon petunjuknya . Trim.

  62. niko says:

    malam pak eddhi,
    saya ingin menanyakan untuk pengurusan dari surat girik ke shm
    saya dan keluarga sudah menempati tanah ini dari tahun 1980 sampai sekarang.
    surat atas tanah pun dibuat pada tahun 1980 di kecamatan.

    rencana nya saya ingin mengurus shm untuk tanah ini.
    yang ingin saya tanyakan apakah,
    1. apakah akan dikenakan BPHTB untuk tanah ini ketika mengurus SHM?
    2. apakah ada pembebasan untuk pembayaran BPHTB tersebut?

  63. agus wahyudi says:

    malam pak,
    saya mau tanya maksud saat di tandatanganinya akta itu apa ajb pak thanks

  64. meilia says:

    pak mau tanya, saya kan baru beli sawah 100jt, saya kena biaya balik nama habis 13, 5jt padahal itu balik nama petok d. lha yg masalah disini, sdh 4 bln ajb nya belum keluar. kira2 kalau mau ngurusi sendiri urutannya seperti apa lalu bayar ssb nya dimana?apakah bisa di kecamatan? makasih

  65. Edwin says:

    Mohon pencerahan pak, sy akan beli rumah harga 450jt, akad jual beli dilakukan oleh pembeli dan penjual sj blm melibatkan notaris, karena dana lg mepet, apakah bisa pajak penjualan, bphtb, akad jual beli melalui notaris kami lakukan setelah dana sdh mencukupi?

  66. Stefi says:

    Slmt siang Pak, sy mau tnya ttg BPHTB yg kurang bayar. Bln Juni 2015 sy sudah melunasi rumah, ternyata saya masih ada kurang denda 2 juta. Saya baru ingat Januari 2016 kalau sy punya sisa denda pembayaran rumah, saya baru bayarkan dendanya bulan Maret 2016 kemarin. Yang mau sy tanyakan:
    1. apakah ada peraturan baru utk BPHTB thn 2016? Seperti yang dikatakan developer pd saya. Rmhnya di kabupaten bekasi.
    2. Karna peraturan baru tsb yg menyatakan BPHTB dihitung berdasarkan besarnya uang sy bayarkan ke developer tsb, jadi jumlah BPHTB saya kurang bayar hanya karna denda 2 juta yg sy sebutkan diatas, jadi oleh developer BPHTB sy harus mengikuti peraturan baru.
    Mohon pencerahannya Pak, karna sy benar2 bingung.

  67. Stefi says:

    Slmt Siang Pak,
    Saya mau tanya BPHTB kan mengenai pajak yg berarti disetor ke kas negara, apakah Management (pihak pengelola) berhak merubah peraturan ttg BPHTB? Seperti penjelasan Bapak diatas ttg BPHTB menurut UU no 28 thn 2009, BPHTB dihitung sbb: max 5% x (NPOP-NPOPTKP). Tapi peraturan BPHTB itu oleh pihak pengelola di perumahan saya jadi: 5% x Jumlah uang yang sudah disetorkan ke developer. Mohon penjelasannya Pak, saya jadi bingung! Terimakasih sebulmnya!

  68. EkoC says:

    Selamat siang Pak Eddi, saya mau tanya, saya beli rumah dg harga 254 jt, oleh notaris saya diberi form penetapan harga yg ditentukan(disahkan Dispenda) sebagai perhitungan BPHTB sebesar 200 jt, dalam pikiran saya seharusnya saya bayar 7 jt utk BPHTB (dengan dasar hrga 200jt dikurangi NPOPTKP 60jt dikali 5%), namun ketika saya konfirmasi ke developer/penjual saya diharuskan bayarBPHTB full sekitar 9 jt dengan dasar harga transaksi jual beli (254 jt). Yg saya tanyakan *apakah saya sdh benar jika bayar 7 jt utk BPHTB dg dasar 200jt sbagaimana harga yg disahkan dispenda? dan dasar perhitungan NPOPTKP apakah hanya digunakan untuk pengurang pajak pembeli saja, bagaimana dg penjual apa ada pengurangan NPOPTKP juga? Trima kasih banyak atas jawabannya Bapak

  69. Ekoizzme says:

    Selamat siang Pak Eddi, saya mau tanya, saya beli rumah dg harga 254 jt, oleh notaris saya diberi form penetapan harga yg ditentukan(disahkan Dispenda) sebagai perhitungan BPHTB sebesar 200 jt, dalam pikiran saya seharusnya saya bayar 7 jt utk BPHTB (dengan dasar hrga 200jt dikurangi NPOPTKP 60jt dikali 5%), namun ketika saya konfirmasi ke developer/penjual saya diharuskan bayarBPHTB full sekitar 9 jt dengan dasar harga transaksi jual beli (254 jt). Yg saya tanyakan *apakah saya sdh benar jika bayar 7 jt utk BPHTB dg dasar 200jt sbagaimana harga yg disahkan dispenda? dan dasar perhitungan NPOPTKP apakah hanya digunakan untuk pengurang pajak pembeli saja, bagaimana dg penjual apa ada pengurangan NPOPTKP juga? Trima kasih banyak atas jawabannya Bapak

  70. Ari Willy says:

    Slamat Siang Pak Eddhi, apakah sekarang sudah tidak perlu validasi SSBPHATB http://www.bpn.go.id/Publikasi/Pidato-Kepala-BPN-RI/sambutan-kepala-badan-pertanahan-nasional-republik-indonesia-3527. tetapi saya tidak mendapat aturan main yang menyatakan tidak perlu. dan di BPN sendiri petugas masih meminta validasi. mohon penjelasan

  71. fherry says:

    Slamat siang pak…pak sy mau tanya.sy punya tanah pak dari hasil jual beli pribadi.kemudian pada tahun 1988 tanah tersebut saya buatkan AJB mengatas namakan punya saya.kemudian pada tahun 2016.tanah sy tersebut terkena pembebasan oleh pemerintah untuk pasilitas kepentingan umum….yg jadi pertanyaan sy apakah sy wajib membayar bphtb kl untuk di bebaskan oleh pemerintah??…mohon prncerahan nya??….trimakasih

  72. edi mahyudi says:

    Selamat siang Pak, mohon penjelasan. Bila AJB ditandatangani tahun 1998 kemudian BPHTB baru akan dibayarkan di tahun 2016 ( karena saat proses di BPN diharuskan membayar BPHTB). Nilai Transaksi / NJOP tahun 1998 adalah Rp.27.000 per meter dan NJOP tahun 2016 sekitar 500.000 per meter. Pertanyaannya, apakah BPHTB yang akan dibayarkan di tahun 2016 atas AJB yang di tandatangan tahun 1998 dihitung menggunakan harga transaksi dengan Nilai Transaksi/NJOP yang tahun 1998 yaitu 27.000 per meter atau dikenakan dengan NJOP tahun 2016 yaitu 500.000 per meter. mohon tidak dijawab dengan “Saat terhutang bphtb adalah saat ditandatangani nya akta pak…”

  73. tito santana says:

    Salam Pak Eddhi,
    JIka ayah sebagai pemilik tanah / bangunan meninggal, otomatis tanah / bangunan diwariskan ke istri (atau anak). Apakah istri / anak harus bayar BPHTB untuk mempunyai hak milik atas tanah / bangunan tersebut?
    Agar bisa melakukan penjualan atau digadaikan ke bank

  74. andri says:

    menurut peraturan BPN, klo setelah urus cek sertipikat, bayar pajak penjual & validasi pajak itu selese tdk boleh lebih dari sebulan, kalo lewat sebulan dikenakan biaya dari awal lg,sedangkan ajb blm bkin apa betul seperti itu

  75. Endang Rusman says:

    Slamat malam pak eddy .. sy mau tanya .. SY mau bayar bphtb memangnya harus ada SK dulu dari BPN dan pas sy mau ajukan SK nya dari BPN bilang harus menyerahkan dokumen yg di perlukan dan nanti di berikan Surat Tanda Terima Penyerahan Dokumennya dan baru SK BPN Nya turun untuk BPHTB nya .. disini sy urus tanah dari GIRIK ke SERFITIKAT HAK MILIK tapi sbelum nya pemohon masih ada dan skarang Atas nama pemohon sdah meninggal dunia .. sy mohon penjelasannya dan bagaimana ? Trima ksh

    • Endang Rusman says:

      Slamat sore pak eddy .. sy mau tanya persyaratan untuk byr BPHTB harus ada SK dari BPN dan sbelum SK keluar sy harus punya SURAT TANDA TERIMA PENYERAHAN DOKUMEN dari BPN juga dan stelah sy BYR apa kelanjutannya dan sy membuat SURAT TANAH GIRI KE SERFITIKAT HAK MILIK dan sbelumnya pemohon(orang tua sy) masih ada dan skarang pemohonnya sdah meninggal bagaimana sy kelanjutan apa nanti SERFITIKAT NYA ATAS NAMA ORANG TUA SY atau bagaimana sy mohon penjelasannya trima ksh

  76. dewi marga says:

    Selamat sore pak eddy, mhn pencerahan, alm ayah sy beli rumah 1981, & thn 1997 sdh mjd HM, ibu sy, kakak & adik sy (kami 3 bersaudara & masing2 sdh menikah) sepakat akan mengganti nama sertiikat rumah tsb mjd atas nama sy, mhn pencerahanny pak, krn dr BPN mnt bukti byr SSB, sy melihat dr PBB 2016, NJOP (utk perhitungan PBB) 116.248.000, NJOP (sbg dasar pengenaan PBB) 126.248.000, & NJOPTKP 10.000.000, krn kami tdk menemukan bukti BPHTB, hanya akta & ajb, sedangkan notaris yg membuat akta jg sdh tutup
    Mohon dpt dijelaskan pak, terima kasih

  77. noviehidayat says:

    Selamat sore pak Eddy.
    Saya ada permasalahan ttg BPHTB. Saya membeli rumah dari developer pada tahun 2010. Pada saat itu semua kewajiban (BPHTB dll) sudah dibayarkan.
    Lalu pada tahun 2014 saya ditelpon oleh pihak developer bahwa AJB utk rumah saya baru mau dibuatkan. Maka saya harus melunasi PBB yang waktu itu memang belum saya bayarkan dari tahun 2011. Saya sudah bayarkan juga semua PBB tersebut. Sekarang mereka menagih lagi selisih BPHTB dan PPh. Ketika saya lihat perhitungannya mereka menghitung NJOP berdasarkan PBB tahun 2016. Apa memang begitu perhitungannya? Mohon penjelasannya. Terimakasih.

  78. Efendi says:

    Selamat siang Pak Eddy yang baik. Salam sejahtera buat Bapak.
    Maaf Pak, pertanyaan saya agak melenceng.
    Saya mau menanyakan apakah ada UU atau PP perihal Tarif/Uang Pemasukan Perihal Perpanjangan HGB diatas HPL?
    Saat ini kami 72 unit ruko HGB diatas Hak Pengelolaan menghadapi masalah untuk memperpanjang HGB kami.
    Adapun kami dimintai oleh walikota kota Palopo Prov.Sulawesi Selatan biaya yg besarx mencapai 1 Milyar/unit ruko. Sedangkan NJOP ruko kami hanya 72jt.
    Mohon pencerahanx Pak.
    Terima kasih.
    Salam Hormat Kami

    Perhimpunan Pedagang Ruko Sawerigading Kota Palopo.

  79. erna says:

    selamat siang
    pak eddhie yang berbaik hati membagi informasi

    saya mau bertanya ,sedikit menceritakan kronologisnya :
    ayah saya ada di kasi sebuah rumah oleh kakek saya , berhubung kakek saya sudah meninggal otomatis surat hak rumah nya jatuh di tangan paman pertama saya (anak 1 kakek) , Nah setelah paman saya meninggal di akte tersebut turun ke istrinya paman , sampai juga istri paman juga sudah meninggal baru lah diambil alih oleh anak nya .
    disini mereka suruh kita cepat membuat Surat Balik Nama , yang menjadi pertanyaan saya :
    1. apakah kita ada kena BPHTB , ?
    2. berarti kita harus buat AJB dulu baru bisa balik nama ya pak ?
    3. berarti kita harus membayar biaya AJB dan Biaya BPHTB ?

    mohon info ya pak , maklum kita org awam butuh info yang mendukung .
    terima kasih sebesar besarnya pak .

  80. Endang Rusman says:

    Slamt siang pak eddhi … masalah nya begini … BAPAK SY urus tanah dari girik ke serfitikat hak milik atas NAMA BAPAK SY dan IBU SY sdah meninggal 3 tahun yg lalu dan Sy urus dari awal dan Pas mau pengurus untuk PENINGKATAN HAK MILIK … BAPAK SY (PEMOHON) meninggal dunia dan apakah bisa untuk kelanjutannya nanti SERFITIKAT nya atas nama BAPAK SY selaku PEMOHON …. Sy mohon tolong Penjelasan … trima kasih sebelumnya

  81. Budi says:

    Selamat siang pak Eddy, saya mau tanya apakah bisa nama di akta tanah ditambahkan nama lain. Jika bisa apakah dikenakan biaya bphtb?
    Jika rumah yg saya beli di tahun 2000 tapi pake nama orang lain dan sekarang saya ikut tax amnesti dan mengalihkan nama di akta. Apakah harus bayar bphtb lagi?
    Terima kasih

    • Kalau nantinya akan dibalik namakan ke anda ya memang ada BPHTB yg harus dibayar. Pph nya bs bebas kalau aset tsb anda ikutkan Amnesti Pajak

      • Anthony Pakolo says:

        Dear pak Eddi, Bila saya beli tanah saat ini apakah PPh untuk transaksi tsb bisa dibebaskan dengan memasukkannya ke permohonan tax amnesty? Kalau bisa yg bermohon tax amnesty itu pemilik sebelumnya atau saya selaku pembeli ya pak? Mohon pencerahannya. Thanks & regards,

        Anthony

      • Amnesti Pajak hanya utk aset yg diperoleh per 31 des 2015 kebelakang saja…

  82. Inchi says:

    Selamat siang pak Eddhi.
    Ayah saya (Alm) memiliki rumah dgn SHM atas nama Ayah. Saya, ibu & adik (1 org) telah mengurus surat keterangan waris dari kecamatan & kelurahan. Kemudian kami mengurus SKB PPhfinal di KP (krn warisan) dan membayar BPHPT dikantor dinas pendapatan daerah ( mendptkan pengurangan 300 jt) sebagai dasar utk pembuatan Akta Pembagian Harta Bersama (APHB). Ibu & adik sy memberikan hak waris rumah kpd saya untuk membuat SHM atas nama saya. Yang ingin sy tanyakan Pak Eddhy:
    1. Untuk perubahan APHB menjadi SHM atas nama sy msh di kenakan BPHPT ya? Dan perhitungannya brp ya pak ?(NJOP PBB 2016: Rp 553.756.000 dan pbyrn BPHPT waris Rp 12.687.800)
    2. Untuk perhitungan SKB PPh final di gunakan utk BPN, KP atau di Dinas Pendapatan?
    Terimakasih atas pencerahannya.

  83. anthony says:

    salam pak Eddhi,
    Saya ada properti yang dulu atas nama 2 org, namun org tersebut sdh lepaskan hak atas properti tersebut apakah pengurusan pergantian nama menjadi 1 org dikenakan bphtb.
    dan cara perhitungannya seperti apa? lokasi di jakarta

  84. Patresia eriyanti says:

    Sy mendapat tanah hibah dr kakek sy. Apakah tanah hibah tsb dibebaskan dr bphtb dan pph

  85. Patresia eriyanti says:

    Sy mendapat tanah hibah dr kakek. Sy mau balik nama. Apakah tanah hibah tsb kena bphtb dan pph

  86. nulroutes says:

    malam pak mau nanya….
    kalo nilai object jual beli rumah seharga 60.000.000, bebas biaya BPHTB ya pak… apakah penjual bebas biaya Pajak Penjual juga… harga jual beli rumah sudah keluar surat SSPD-BPHTB dari KKP Pratama.. terima kasih pak…

  87. Subekti says:

    Mas, saya bertanya :
    Saya domisili di Sidoarjo, rumah saya di Bandung yang njop= 350 juta rupiah, akan saya balik nama ke anak saya.
    Pajak apa saja dan berapa total biaya yang harus saya keluarkan?
    Demikian terima kasih saya menunggu jawaban

  88. SlametR says:

    Yth. Pak Eddhi Wahyudi

    saya saat ini lagi pengajuan KPR alhamdulillah sudah di approved sama pihak bank, SPK sudah turun dan dalam waktu dekat ini rencananya akan akad.
    Mohon pencerahannya kira-kira berapa biaya yang harus saya siapkan selain DP dan biaya bank, seperti biaya notaris,

    Untuk biaya BPHTP itu apa sudah termasuk komponen biaya yang tercantum dalam bank atau masuk ke biaya notaris?

    Terimakasih

  89. Fuad says:

    Saya membeli sebidang tanah di bulan Juli 2013 sesuai dengan yang tercantum dalam AJB dari Notaris. Sekarang di tahun 2016 saya berniat untuk merubah AJB menjadi sertifikat. Ternyata saya belum membayar BPHTB. Menurut Pak Eddhi Wahyudi bahwa BPHTB dibayarkan sesuai dengan ttd AJB. Mohon konfirmasi apakah perhitungan BPHTB dibayar menurut NJOP 2013 (sesuai AJB) atau NJOP 2016 (sesuai waktu pembayaran)? Jika 2013, apakah ada denda?

  90. Rudy says:

    Selamat Siang Pak Eddhi,

    Maaf saya mau tanya sekarang berapa rate untuk biaya BPHTB ? apakah masih 5% atau 2,5%?
    seperti peraturan pemerintah (PP) yang sudah ditanda tangani oleh Pak Joko Widodo, no.34 thn 2016 tertanggal 8 agustus 2016. tentang PPh Final penjualan tanah dan bangunan sebesar 5% dari NJOP menjadi 2,5% yang berlaku 1 bulan sejak PP ditandatangani( 9 September).
    apakah tanggal 9 september pasti akan berubah menjadi 2,5%?
    Makasih atas kesempatannya Pak Eddhi.

  91. Jessie says:

    Siang Pak Eddhi,

    Mau tanya apabila pelaporan nilai objek jual beli dilaporkan dibawah 60.000.000 dimana nilai NJOP memang sangat kecil (dibawah 5.000.000) namun harga aset sebenarnya di atas 500.000.000, apakah hal itu akan menjadi masalah? Sebelumnya hal ini berhubungan dengan pelaporan tax amnesty dimana saya ingin melaporkan nilai harga sebenarnya atas aset yang telah saya beli. Pada saat pelaporan dan pengecekan, AR pajak tidak mendapati record aset saya untuk pembayaran bphtb. Mohon saran dan solusinya. Thank you.

  92. dedi says:

    pak Eddhi, saya mau tanya bagaimana hal nya perhitungan pajak sertifikat objek tanah dan bangunan atas nama 4 nama?

  93. mpuss says:

    Keren pak tulisannya :D

  94. Muara says:

    Makasi banyak pak atas rilis d atas

    • Ahmad says:

      Pak eddhi..saya membeli tanah kavling secara kredit dan lunas 2016…dgn seharga 120jt(12×20)saya cuma mendapatkan buku kutipan register C desa..yg saya tanyak kira2 brp biaya BPHTB soalnya saya mau urus AJB…dikabupaten gresik yg dibuat patokan harga pasaran dilapangan(1jt permeter)…2.5%(penjual)5%(pembeli)….matur suwon

  95. Marvin S says:

    Pak Eddhi, saya mau tanya bphtb perda tangerang skrg Kena brp persen ya? Saya bisa tau brp persen nya di website Atau tanya ke mana?
    Terima kasih

  96. Vina says:

    Pak Eddhi, saya ingin tanyakan mengenai peraturan baru per sep 2016 ini yg mengatakan kalau BPHTB dr 5% menjd 2.5%. Apakah ini berlaku pd saat proses pembuatan AJB? Bgmn kalau pihak developer ttp bersikeras kenakan 5%? Kemudian pertanyaan berikutnya ktnya ada jg peraturan baru utk rmh dgn nilai 2M ke bwh biaya utk pembuatan sertifikat nihil dan hanya perlu byr 300rb. Apakah ini berlaku pd saat pembuatan AJB? Mohon tanggapannya. Trm ksh

  97. sugeng hariyadi says:

    Perusahaan kami sedang pengurusan HGU, rencana hak atas tanah untuk perkebunan klapa sawit apakah pembayaran BPHTB dengan NJOPnya memakai tarif PBB? sedangkan tanahnya masih hutan lindung? Mohon Infonya terima kasih

  98. ari says:

    pak mau tanya apakah pajak bpthb ini jadi di hapuskan , saya dengar bahwa pajak ini akan di hapuskan?

  99. Putik Restu Fauzi says:

    MANTAP… Lengkap sekali

  100. Pirman says:

    Maaf pak. Mau tanya. Bagamana cara menghitung bphtb pemberian hak baru dari kelanjutan pelepasan hal. Misal pada saat pelepasan hak dari si a, b, dan c atau beberapa pemilik jumlah keseluruhan sekitar 50 ha. Pada saat terjadi pelepsan sudah terbayar bphtbx dan ada yang tidak karena nihil, kemudian sy penerima pelepasan bermohon untuk penerbitan sertipikat hgb. Setelah bpn menerbitkan surat keputusan penetapan hak yang saya mohon apakah saya dikenakan bphtb untuk pendaftaran di bpn dan nilai sppt sudah berubah, mohon tanggapanya pak.

  101. Pirman says:

    Mohon pencerahan pak. Contoh kasus subyek badan hukum membeli tanah untuk rencana perumahan status tanah sebagian tanah negara dan sebagian tanah milik. Dari tanah negara menggunakan pengoperan pengalihan tanah garapan dari pemilik awal. Dari tanah milik menggunakan akta pengalihan pada saat pengalihan ada bukti bphtbnya. Sebagian tidak ada nihil. Dari pemilik awal ada sebanyak 100 orang lebih ini terjadi pada tahun 2010. Setelah dimohon untuk sertipikat hgb ke bpn pada tahun yang berbeda. Pertanyaan saya apakah dikenakan lagi bphtb setelah sk pemberian hak baru sejak tanggal ttd sk tersebut dan bagaimana cara menghitungnya

  102. slmt sore
    pak eddhi
    saya mau tanya mengenai pajak hibah tanah & bangunan , peraturan yang berlaku saat ini seperti apa pajaknya ( hibah dari ibu ke anak kandung)

  103. Tiar Sutadi says:

    Yth, Pak Eddhi

    Apakah punya contoh surat permohonan restitusi BPHTB ?

    Terima kasih

  104. boy says:

    Selamatsore pak edy..
    Mohon maaf pa sy sedikit mau sharing, ada problem spt ini pa” sy membuat surat tanah yg kronologisnya spt ini : A pemilik tanah seluas 2000m (alm) suaminya pun almarhum, A memiliki 3 anak, ank yg pertama N (lmarhum) meninggalkn 7 ank ank ke 2 AN ( masih hidup)ank ke3 R (alm) meninggalkn 1 org anak, dari anak ke 3 yg 1 org ank tsb membuat surat tanh dg bunyi APHB pada notaris seluas 395m dengan dipersetujuan oleh semua ahli waris yg lain. Namun dlm perhitungan notaris utk pengabsahan surat tsb pemohon dikenakan biaya BPHTB diatas 60jt dari perhitungan NOP yg bernilai 335000/m, setahu saya hibah waris hya kena beban BPHTB itu diatas 300jt dr nilai NOP ,mohon penjelasannya pa! Mana yg benar. Sebelumnya sy hqturkn trimakasih mudh2n blog ini sgt membantu.

  105. yuyun says:

    pak Edy, mohon informasinya sewaktu saya mengurus peningkatan hak dari HGB ke Hak milik ( tanah dan bangunan atas nama ibu saya di Jakarta Timur ) saya telah melakukan pembayaran BPHTB. apabila sekarang saya akan mengurus akta hibah dan balik nama dari ibu saya kepada saya apakah saya harus membayar BPHTB lagi?

  106. yuyun says:

    pak eddy, saya telah membayar bphtb pada saat mengurus peningkatan dari HGB ke Hakmilik tanah dan bangunan atas nama ibu saya di jakarta timur. apabila saya akan mengurus akta hibah dan balik nama dari ibu saya kepada saya apakah saya harus membayar bphtb lagi, mohon informasinya,
    terima kasih

  107. mohon info bagaimana cara mengurus bphtb untuk rumah menang lelang

  108. Toni says:

    Pak Eddhi, rencana pembebasan BPHTB di jkt, apa sudah di sah kan perdanya? klo sudah per kapan? dan syaratnya apa benar hanya utk kepemilikan pertama di jkt? bgmn klo sdh punya rumah di tangerang?

    Terima Kasih

  109. hami says:

    selamat siang pak, saya mau bertanya.
    apakah ada perbedaan perhitungan BPHTB untuk tanah yang sudah bersetifikat dan yang belum bersetiikat?? mohon bantuannya

  110. inara says:

    Siang pak.. saya mau tanya.. saya beli rumah tahun 2013 akte jual beli tahun 2013 tahun 2016 mau balik nama kata notarisnya bphtb yang di bayar mengikut njop 2016 apakah benar itu

  111. siwi says:

    Pak Eddi Ysh,

    mohon info kalau pembayaran BPHTB rumah KPR di setorkan kepada Bank Pemberi KPR atau kepada developer ya ?

    terimakasih

  112. Hana says:

    Selamat malam pak Edi.. saya mau tanya

    Saya membeli tanah tahun 2014 dengan harga 70juta dengan nilai NJOP juga 70juta. Karna tanah yg saya beli masih sertifikat tanah keseluruhan (saya hanya membeli setengahnya) Lalu saya baru memecah dan membalik nama kan sertifikat bulan Juli tahun 2016 ini (masih dalam proses) dengan bantuan pihak ke 3. Uang sudah saya serahkan sekitar 8juta, tetapi orang tersebut mengatakan bahwa ada pajak yang harus saya bayar yaitu BPHTB sekitar 8juta jd saya harus menambah 8 juta.

    Mohon dibantu perhitungan BPHTB tanah saya pak, apa kah benar memang 8juta dengan harga perolehan tanah sebesar 70juta dengan luas 100m2. Terimakasih bantuannya

  113. hery says:

    Mau tanya pak,
    Lelang rumah limit 200juta, dan anggap kita yang menang dgn harga limit (200juta)
    Pertanyaan :
    apakah Bea lelang 2% dari harga limit (200juta)
    Apakah kita harus membayar BPHTB sebesar 5% x (200juta -60juta)
    Saat akan melakukan balik nama, biaya apa saja yg muncul selain biaya jasa notaris??

    Trima kasih pak…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s