Pajak Properti


Perspektif Pajak Sebagai Sarana Pendukung Pembangunan

Ketika mendengar kata pajak, biasanya setiap orang dewasa akan cenderung posesif dan menghindar seakan pajak merupakan momok bagi semua orang. Tapi tahukah Anda bahwa kelancaran dan keberhasilan pembangunan suatu negara sangat tergantung dari pajak? Pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pajak merupakan suatu kewajiban sekaligus bentuk pengabdian dan peran aktif warga negara dalam rangka ikut melaksanakan pembangunan nasional.

Percayakah Anda bahwa ternyata sejarah pajak sudah dimulai sejak zaman Fir’aun? dan bahkan sebenarnya masalah perpajakan sudah ada sejak lama dalam sejarah hidup umat manusia. Nah, konon kabarnya pajak tercipta disebabkan karena adanya kebutuhan manusia untuk hidup berkelompok karena ketergantungan satu sama lain. Cara hidup berkelompok atau berorganisasi seperti ini yang kemudian menciptakan negara. Dengan terbentuknya negara maka kemudian dibutuhkan adanya resources untuk membiayai pengeluaran bersama, sehingga diperlukan suatu cara untuk memobilisasi sumber daya yang salah satu caranya dari pajak.

Pajak secara umum merupakan iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat dalam hal ini wajib pajak untuk memenuhi pengeluaran rutin negara dan pembiayaan pembangunan tanpa memperoleh balas jasa secara langsung.  Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 1, adalah:

“Kontribusi wajib kepada negara (daerah) yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan lansung dan digunakan untuk keperluan negara (daerah) bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Disamping itu ada juga pungutan lain dengan tujuan sama yaitu yang disebut dengan retribusi. Namun demikian retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Contoh : Retribusi Parkir, Retribusi Galian Pasir dan lain-lain.

Dari beberapa pengertian yang kita pahami ternyata dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat lima unsur pokok dalam defenisi pajak, yaitu iuran/pungutan, dipungut harus berdasarkan Undang-Undang, dapat dipaksakan, tidak menerima kontra prestasi secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.

Perlu anda ketahui bahwa pajak ternyata memiliki beberapa fungsi yang tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara (fungsi bugeter) yang digunakan untuk membiayai pembangunan tetapi dapat pula berfungsi lain seperti:

  1. Fungsi Alokasi dimana pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan keuangan negara yang kemudian digunakan untuk dialokasikan bagi pengeluaran rutin.
  2. Fungsi regulasi adalah fungsi pajak yang digunakan sebagai alat untuk mengatur atau mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Kalau melihat dari pihak yang menanggung beban pada dasarnya pajak dapat dikenakan secara langsung maupun tidak langsung. dengan pengertian sebagai berikut. Pajak Langsung merupakan pajak yang dibebankan kepada wajib pajak setelah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang dikenakan secara periodik dalam jangka waktu tertentu. Contohnya adalah pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penerangan jalan, pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Sedangkan Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak hanya pada saat tertentu saja atau ketika terjadi suatu peristiwa kena pajak, seperti misalnya pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan lain-lain.

Ditinjau dari siapa pemungut pajaknya, maka pajak dapat dibedakan menjadi pajak negara atau pajak pusat dan pajak daerah. Disebut dengan pajak pusat, bila pajak yang dipungut dilakukan oleh pemerintah pusat. Contoh pajak pusat adalah PPh, PPN, PPn dan Bea Materai. Sedangkan pajak daerah, adalah apabila pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah daerah.  Contoh pajak daerah adalah Pajak tontonan, pajak reklame, PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), PBB, Iuran kebersihan, Retribusi terminal, Retribusi parkir, Retribusi galian pasir dan lain-lain.

Disamping itu kalau kita melihat jenis pajak menurut sifat-sifatnya maka kita juga dapat membedakan pajak menjadi berjenis subjektif dan objektif. Pajak dikatakan berjenis subjektif, bila pajak yang dikenakan memperhatikan kondisi keadaan wajib pajak. Dalam hal ini penentuan besarnya pajak harus memiliki alasan objektif yang berhubungan dengan kemampuan membayar wajib pajak. Contoh jenis pajak ini adalah PPh. Sedangkan pajak berjenis objektif, apabila pajak yang dikenakan didasarkan pada objek yang dimilikinya  tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh jenis pajak ini adalah PPN, PBB, PPn-BM.

Bagian-bagian pajak yang perlu anda ketahui sebelum mengenal pajak lebih jauh adalah:

  1. Subjek Pajak atau Wajib Pajak, adalah orang atau badan usaha yang menurut undang-undang wajib membayar pajak kepada negara. Dalam hal ini setiap wajib pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  2. Objek Pajak, adalah segala sesuatu yang menurut Undang-Undang dijadikan dasar atau sasaran pemungutan pajak. Contoh objek pajak adalah kendaraan, tanah dan atau bangunan.
  3. Tarif Pajak, adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak pada umumnya berupa persentase (%).

Jenis tarif pajak yang kita kenal sendiri pada umumnya dibedakan menjadi tarif proporsional, progresif dan regresif. Tarif Proporsional merupakan tarif pajak yang memiliki persentase tetap/sama untuk setiap jenis objek pajak. Contoh pajak yang menggunakan tarif proporsional  adalah PPN. Kemudian tarif progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika objek pajak bertambah. Contoh pajak yang menggunakan tarif progresif adalah PPh. Sedangkan terakhir tarif regresif merupakan tarif pajak yang persentasenya semakin rendah jika objek pajak bertambah.

Pajak Properti

Property

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan properti? Secara umum properti dapat didefinisikan dengan segala sesuatu benda yang dapat kita miliki.  Properti sendiri dapat dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu real property, personal property, businesses property dan financial interests. Menurut Standar Penilaian Indonesia (SPI) properti didefinisikan sebagai konsep hukum yang meliputi seluruh kepentingan, hak dan keuntungan dari suatu kepemilikan. Terhadap pengertian tersebut maka kita dapat membedakan antara penguasaan fisik atas tanah dan atau bangunan yang dalam hal ini disebut dengan real estat serta kepemilikan secara hukum atau penguasaan yuridis yang disebut real property.

Bagi anda yang berkecimpung di dunia bisnis pasti tidak akan lepas dari masalah perpajakan. Demikian pula dalam setiap melakukan transaksi jual beli properti tentunya akan mengandung kewajiban pembayaran pajak. Pajak-pajak tersebut akan dikenakan kepada pembeli maupun penjual properti.

Mengapa penguasaan fisik dan penguasaan secara yuridis atas tanah dan atau bangunan perlu dipajaki? Hal ini tidak terlepas dari fungsi pajak properti sebagai salah satu bagian sumber penerimaan negara (fungsi bugeter) yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan fungsi regulasi dimana pajak properti digunakan sebagai alat untuk mengatur perkembangan pasar propeti.

Seperti kegiatan membeli properti baik yang dilakukan secara perorangan maupun melalui developer atau pengembang properti, akan mengandung konsekuensi kewajiban yaitu adanya aspek pajak-pajak yang akan dikenakan pemerintah kepada Anda. Meskipun demikian biasanya pajak properti telah dimasukkan ke dalam harga jual jika anda membeli properti melalui developer/pengembang properti. Besarnya pajak sangat tergantung jenis, nilai, luas dan lokasi properti yang akan ditransaksikan.

Di bawah ini adalah merupakan jenis-jenis pajak properti yang dibebankan baik kepada pembeli maupun penjual properti yang akan dibahas dalam buku ini meliputi antara lain:

  1. PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

PBB merupakan pajak kebendaan yang melekat pada objeknya yang dipungut setiap tahun dan dikenakan kepada semua wajib pajak (pemilik properti). Pada awalnya pajak ini merupakan pajak yang proses administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat namun demikian seluruh penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu. Dalam perkembangan selanjutnya dengan diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD maka mulai tahun 2014 seluruh proses pengelolaan pajak ini akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

  1. BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).

Bea ini dikenakan terhadap semua transaksi properti, baik properti baru maupun lama yang dibeli dari developer atau perorangan. Pajak ini pun status pada awalnya sama dengan PBB yaitu merupakan pajak yang proses administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat namun demikian seluruh penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu, sedangkan dengan diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD maka mulai tahun 2011 seluruh proses pengelolaan pajak ini akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

  1. PPh (Pajak Penghasilan).

Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan kepada penjual perorangan atau badan.

  1. PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Pajak ini hanya dikenakan satu kali pada saat membeli properti baru, baik dari developer maupun perorangan. Jika membeli properti dari developer, untuk pembayaran dan pelaporan biasanya dilakukan melalui developer. Tapi jika membeli dari peroarangan, pembayaran dilakukan sendiri setelah transaksi. Disamping itu pajak ini juga dikenakan terhadap pembangunan rumah yang dilakukan secara sendiri oleh orang pribadi atau badan.

  1. PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)

PPnBM hanya dikenakan untuk properti yang dibeli dari developer dan memenuhi kriteria sebagai barang mewah. PPnBM tidak berlaku untuk transaksi antar perorangan.

Apabila properti tersebut ditransaksikan maka pajak nomor 2-3 akan berjalan. Untuk itu anda perlu memahami skema berikut sebelum melihat detail jenis-jenis pajak tersebut lebih mendalam. Pembahasan mengenai ke 5 jenis pajak properti tersebut secara lebih mendetail akan anda temui pada bab-bab setelah ini.

Skema alur pajak transaksi properti di atas menjelaskan bahwa apabila terjadi transaksi pengalihan tanah, maka bagi pemilik tanah akan membayar PPh final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan (Pasal 4 ayat (2)) sebesar 5% dan pembeli baik perorangan atau developer akan membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% pula. Apabila kemudian pihak developer mengembangkan tanah tersebut menjadi:

  1. Kavling siap bangun dan menjualnya ke konsumen A, maka konsumen A akan membayar BPHTB sebesar 5% dan PPN sebesar 10%,
  2. Apartemen/town house dengan kriteria tertentu dan menjualnya ke konsumen B, maka konsumen B akan membayar BPHTB sebesar 5%, PPN sebesar 10% dan PPnBM 20%,
  3. Perumahan dan menjualnya ke konsumen C, maka konsumen C akan membayar BPHTB sebesar 5%, PPN sebesar 10% dan PPnBM 20%(bila memenuhi kriteria yang dipersyaratkan).

Apabila kemudian  konsumen A membangun bangunan dan masuk kriteria yang dipersyaratkan di atas kavling yang telah dibelinya dari developer tersebut secara sendiri maka wajib membayar PPN Kegiatan Membangun Sendiri sebesar 4%. Apabila kemudian konsumen B menyewakan apartemen/town house yang telah dibelinya dari developer ke konsumen D, maka konsumen B wajib membayar PPh final Pasal 4 ayat (2) sebesar 10%. Sedangkan bila B kemudian tidak menyewakannya tapi menjualknya ke konsumen E maka konsumen E akan membayar BPHTB sebesar 5% dan konsumen B akan membayar PPh sebesar 5%.

Namun demikian apabila kemudian pihak developer mengembangkan tanah tersebut menjadi perumahan dan masuk pada kriteria tertentu yang dipersyaratkan, serta kemudian menjualnya pada konsumen C, maka konsumen C akan membayar BPHTB sebesar 5%, PPN sebesar 10% dan PPnBM 20%.

164 Responses to Pajak Properti

  1. sutris says:

    contoh-contoh pajak

  2. Deny says:

    “4. PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

    Pajak ini hanya dikenakan satu kali pada saat membeli properti baru, baik dari developer maupun perorangan. Jika membeli properti dari developer, untuk pembayaran dan pelaporan biasanya dilakukan melalui developer. Tapi jika membeli dari peroarangan, pembayaran dilakukan sendiri setelah transaksi. Disamping itu pajak ini juga dikenakan terhadap pembangunan rumah yang dilakukan secara sendiri oleh orang pribadi atau badan.”

    Dari pernyataan di atas, berarti dalam kegiatan pengembang perumahan oleh pribadi, si penjual diminta untuk menyetorkan 10% PPN dari pembeli + pajak pembangunan rumah yang dilakukan sendiri (pembangunan rumah dilakukan tanpa memungut pajak terhadap kontraktor)

    Mohon pencerahan

  3. Kezia says:

    Saya boleh minta saran telp 021 28548108
    Saya perlu nasihat untuk bayar ppn atau tidak jika jual properti

  4. Bagaimana mau taat pajak kalau hasil pajak dikorupsi, bukan nya buat pembangunan malah buat kepentingan pribadi.

  5. mrifqi says:

    Boleh dilanjutkan penulisan pajak kontra zakat, walaupun saat ini zakat sudah dimasukkan sebagai komponen pengurang namun sejatinya apakah masih relevan dengan penggunaan hasil zakat tersebut?

  6. adi says:

    Sore pak edy…saya betul betul awam urusan pajak PPN. langsung saja. kemarin 17-12-2013 saya diberikan SSP pajak untuk pembelian rumah melalui developver +- 4 tahun lalu. dan tagihan pajak tsn mencapai Rp16 juta lebih. Saya terkejut demikian juga 40KK perumahan lainnya. kami semua terkejut karena kenapa baru setelah 4 tahun PPn ini dimintakan pada kami. Sepengetahuan kami harga rumah yg kami beli itu sdh include. (kira-kira begitu) dan seharusnya gitu kan pak Edy. nah ini gimana pak …apa kami harus bayar..trus uangnya dari mana? Kami sepakat menyalahkan developer kenapa baru hari ini..tidak 4 thn yg lalu. saat serah terima rumah pada notaris pun tidak ada yg menyinggung PPN. mohon penjelasannya. terimakasih. Adi di bali.

    • eddiwahyudi says:

      PPN itu memang benar semestinya sdh include dalam harga jual dan biasanya sdh diinfo dari awal. Dan yang membayar seharusnya adalah pihak pengembang karena dia adalah PKP (pengusaha kena pajak) nya. Jadi bapak perlu teliti dahulu tagihan pajak apa yg dimaksud. Sebaiknya atas SSP tersebut konfirmasikan dulu dengan Kantor Pelayanan Pajak setempat menurut SSP tersebut. Waspada terhadap penipuan…

  7. rewinda fahrunisa says:

    apa sih contoh dan pengertian semua pajak

  8. Rahmat says:

    yup, kita harus mendukung pajak, namun juga harus mendukung untuk mengadili para koruptor karena banyak uang hasil pajak di makan oleh mereka, seharusnya digunakan untuk pembangunan angsa sehingga bangsa ita bisa lebih makmur

  9. Roy says:

    Pak Eddi, Saya ada e-mail pertanggal 13 Maret 2014. Saya ada masalah dengan developer mengenai pajak ppnBM yang mana saya membeli tanah kavling tapi dibebankan pajak ppnBM senilai bangunan. Bagaimana ya Pak? Saya bingung karena pajak yang dibebankan kepada saya kurang lebih senilai 50% dari yang saya bayarkan kepada developer. Terus terang saya kaget. Tolong dibantu Pak.

  10. niko says:

    pak edy, apakah hasil penilaian individual yang kita hitung dan mendapat nilai property , apakah nilai individual langsung kita hitung berdasarkan tarif yang telah di tetapkan setiap masing -masing daerah.

    • eddiwahyudi says:

      Betul pak. Proses penilaian itu utk menentukan besarnya NJOP. Sedangkan utk menghitung ketetapan PBB P2 nya langsung menggunakan formula: tarif x (NJOP-NJOPTKP)..

  11. adhito says:

    mau nanya pak, saya membeli rumah dari developer seharga 199 jt, di perjanjian disebutkan semua biaaya sudah include di harga jual, kecuali PPN nanti dibayar pas akad kredit, yang mau saya tanyakan berapa kira2 saya harus menyiapkan dana untuk membayar PPN tersebut pak.
    atas jawabannya saya ucapkan terima kasih

  12. saya mau nanya pak, saya sudah membeli perumahan seharga 199jt, sesuai perjanjian, harga sudah termasuk semua biaya di notaris, kecuali pembayaran PPN. nah yang saya tanyakan berapa kira2 dana yang harus saya siapkan untuk membayar ppn tersebut.
    terima kasih

  13. saihul says:

    mau nanya pak, say pegawai tidak tetap di kantor pemerintahan, dengan rekeningnya jasa, awal dulu sy dan teman2 hanya dikenakan pajak PPHnya saja tapi sekarang bendaharawannya bilang klo untuk semua jenis rekening jasa pembayaran di atas 1 juta dikenakan PPH dan PPN jg pak,? mohon kejelasannya. sebelumnya saya ucapkan terimakasih.

  14. himura says:

    Pak saya mau tanya apakah perusahaan real estate boleh menjual tanah kavlingan? jika boleh apabila syarat apa saja yg harus dipenuhi dalam penjualan kavling tersebut? dan berapa pajak terutang jika nasabah membangun sendiri bangunan di tanah kavlingan tersebut? apakah tidak masalah jika IMB tanah tersebut adalah IMB induk (bukan IMB masing2 tanah kavlingan yang dibangun)? mohon bantuannya terimakasih.

    • eddiwahyudi says:

      Menurut UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pasal 146 ayat 1 disebutkan bahwa badan hukum yang membangun Lisiba dilarang menjual tanah kaveling matang tanpa ada bangunan rumah, dan mensyaratkan untuk dapat menjual tanah kaveling sekurang-kurangnya pihak pengembang harus telah membangun 25% dari rencana pembangunan perumahan di Lisiba. Larangan tersebut dikecualikan dalam hal pembangunan perumahan untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) dengan kaveling tanah matang berukuran kecil (luas < 200 m2).

      Pajak yang terhutang untuk kegiatan membangun sendiri adalah PPN Kegiatan Membangun Sendiri (PPN KMS). Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 Pasal 3, perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas kegiatan membangun sendiri adalah: 2% x jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau dibayarkan untuk membangun bangunan…

      • Andi says:

        Selamat malam Pak Edi, salam kenal. Saya punya case yg hampir mirip dengan kasus di atas. 3 tahun yg lalu saya mencari kavling, dan ada developer yg menjual, maka saya beli dengan cara kredit ke bank, maka dibuatlah PPJB. Dari developer saya suddah terima surat serah terima kavling, sudah bikin IMB atas nama saya, membayar pajak KMS, membangun rumah dengan pinjaman bank. Singkatnya saya beli kavling dari developer karena mereka menyediakan, dan membangun rumah sendiri. Di dalam PPJB disebutkan saya akan membayar BPHTB. Insya Allah mau AJB tetapi saya kaget kok didalam perincian BPHTB ada perhitungan luas tanah dan bangunan. Saya bersikeras bahwa saya hanya membeli kavling, bukan rumah kenapa saya harus membayar pajak pembelian rumah ? Rumah ini saya yg membangun, sudah bayar pajak, masak harus membayar pajak pembelian rumah ? dimana ada ‘transaksi’ pembelian rumah dalam kasus ini ? Apakah bisa orang tidak membeli ‘barang’ tetapi harus membayar pajak ?

        Thanks atas attentionnya.

      • Dibuktikan sj pak dg dokunen yg dimiliki waktu transaksi awalnya. Kadang problem tsb bs terjadi krn ketika cek fisik sdh ada bangunannya..

  15. dori says:

    pak eddy. saya mo menanyakan pak, apakah setiap perusahaan yang menyewa tempat (perkantoran/rumah) dapat memotong langsung pph kepada pihak yg menyewakan pak?
    pihak yg menyewakan berkeinginan untuk menerima nominal transaksi yg akan d sepakati dan akan membayarkan pph tsb sendiri.
    mohon pencerahannya pak u. case seperti itu.
    terima kasih

  16. R-A-F-I says:

    Di mana bisa mendapatkan info kategori properti yg tergolong Barang Mewah ?

  17. R-A-F-I says:

    Jika membeli property, bukti bayar pajak apa saja yang harus kami minta ke pihak developer maupun notaris ? Kami beli dg harga jual termasuk PPn tp tidak termasuk BPHTB, PPh, PPN BM, BBN dan AJB. Kami telah membayara BPHTB, BBN and AJB melalui Notaris. Mohon informasinya. Terima kasih.

  18. R-A-F-I says:

    Selamat siang pak Eddy, mau tanya lagi, maklum saya awam sekali masalah pajak. Untuk pembayaran PPn pembelian rumah dari Developer, SSP pembayaran PPn tersebut atas nama Developer (penjual) atau nama pembeli ? Apakah pembeli berhak meminta copy pembayaran SSP atas PPn dan bukti lapor ke kantor Pajak ? Terima kasih pak

  19. Franzhip says:

    Pak Eddy saya berencana membeli apartemen dengan harga termsuk ppn dengan cara mencicil dengan pembayaran bertahap, pertanyaan saya adalah bisakah saya saja yg membayarkan ppn 10 % tsb langsung ke kantor pajak dan saya bayarkan pada saat selesainya angsuran pembayaran rumah tsb, atau kalau developer yang harus membayarnya atas nama sayakah ppn yg dibayarkan oleh developer tsb dan bolehkah saya minta bukti bayarnya sebagai bukti laporan pajak saya .? Mohon penjelasannya dan atas perhatian bpk kami ucapkan terima kasih dan mohon respons pada kesempatan pertama

    • eddiwahyudi says:

      Biasanya PPN dibayar oleh developer pak, di harga penjualan pd umumnya sudah include PPN. PPN tersebut menjadi Pajak keluaran oleh developernya. Developer melakukan pembayarnya secara gelondongan per bulan. Namum demikian rincian nama-nama konsumen akan tercantum di SPT masa PPN developer….

  20. lydia says:

    Pak Eddy, saya mau tanya. Saya bekerja di developer (Apartment). Kalau ada pembeli yang hendak menjual unitnya ke orang lain, pajak apa saja yg dikenakan? Untuk informasi, harga jual sdh termasuk PPN dan pembeli tsb sdh lunas pembayarannya. Mohon pencerahannya. Terima kasih Pak Eddy.

    • eddiwahyudi says:

      Kalau unit tsb sdh menjadi miliknya dlm arti sertifikat sdh miliknya maka ketika akan diperjual belikan pajaknya adl. BPHTB dan PPh saja…. tq

      • Lia says:

        dear Pak Eddi, kalau angsurannya sudah lunas tetapi belum AJB karena belum pecah sertifikat (karna strata title) lalu si pembeli menjual kembali unitnya ke orang lain (developer tidak mengembalikan angsuran yang sudah diterima ke pembeli 1 melainkan mengalihkannya menjadi atas nama pembeli yang baru), seperti apa perlakuan PPN dan PPh di developernya? terima kasih

  21. ronny says:

    pak eddy sy beli rumah th 2007.ada bukti pembayarannya berupa buk ti transfer. karena saudara penjualnya tdk bikin surat jual beli.. th 2008 sunset policy sy lupa melaporkan. dantdk dimaa sukan ke daftar kekayaan.hingga th2014 baru dilakukan jual beli dan dibayar pajak jual belinya. th 2o14 belum sy laporkan di spt nya dan mendpt teguran dari kantor pajak . bagaimana menyelesaikannya pak dan pajak progressif sdh mulai diterapkan atau hanya wacana aja . tq

  22. nasrul sani says:

    Assalamua’laikum pak edi.sy pingin tau cara perhitungan nilai bangunan .pertama hrs menngisi spop dan lspop.Nah di lspop ada kolom kolom yg hrs di isi..Tentunya ditiap kolom itu ada nilai.

    • eddiwahyudi says:

      Cara perhitungan nilai bangunan menggunakan DBKB. Tentu perlu mengisi data bangunannya terlebih dahulu menggunakan LSPOP. Cara pengisian LSPOP dapat dilihat dari petunjuk pengisiannya,,,,

  23. herman says:

    Pak Eddi, saya rencana nya akan melakukan pembelian rumah. Pihak notaris yg mengurus akad jual beli menyampaikan jika pajak pembelian dan penjualan harus disetorkan paling lambat tgl 18 desember. Menurut notaris jika lewat dari tanggal 18 desember, maka hingga bulan maret tahun depan tidak dimungkinkan terjadi akad jual beli karena pajak tidak dapat lagi disetorkan hingga bulan maret tahun depan. Apakah memang benar bahwa setelah tanggal 18 desember hingga maret tahun depan, tidak dimungkinkan penyetoran pajak pembelian/penjualan rumah? Mohon advise nya. Terima kasih

    • eddiwahyudi says:

      Tidak ada aturan yang membatassi transaksi properti pak. Saya tidak mengerti mengapa ada notaris yang berpendapat demikian… Bank pun semestinya tidak boleh menolak kapan pun WP akan membayar pajak…

  24. AWE says:

    Bantu informasi Pa.
    Itu kemungkinan besar terkait administrasi keuangan pak, padat di akhir tahun. Sedangkan di awal tahun mungkin karena proses penetapan NJOP pada Peraturan Gubernur sebagai dasar pengenaan pajak BPHTB sehingga pembayaran BPHTB membutuhkan waktu di luar batas normal. Namun (di Jakarta), Bapak tetap bisa transaksi dengan memohon Surat Keterangan NJOP kepada instansi ybw sebagai dasar pengenaan pajak BPHTB sebelum Pergub pada tahun berjalan ditetapkan.

  25. satria says:

    Pak eddy, saya mau tanya. apabila orang pribadi membeli tanah untuk dijadikan real estate. atas pembelian tanah tersebut telah dilaporkan sebagai harta pada SPT Tahunan PPh OP. Orang tersebut berencana akan membangun perumahan untuk dijual tetapi penjualannya menggunakan PT. orang pribadi tersebut memiliki saham di PT tetapi nilai sahamnya lebih kecil dari nilai tanah tersebut. OP non PKP sedangkan PT telah PKP.
    1. Apakah diperbolehkan tanah milik orang pribadi tetapi penjualannya menggunakan PT?
    2. Apakah dalam kasus seperti ini ada transaksi inbreng?
    3. Bagaimana perlakuan perpajakan (PPh dan PPN) terhadap tanah milik orang pribadi tetapi penjualan dilakukan menggunakan PT?
    terima kasih

  26. Erwin says:

    Pak Eddy,saya mau tanya, sy ada membeli property dari developer dan saya sdh diberikan oleh notaris formulir SSPD – BPHTB dan sudah saya bayarkan di kantor pajak dan sudah mendapat bukti setoran sehingga semua kewajiban pajak saya sudah saya penuhi sehingga saya mendapat jadwal dari notaris untuk melakukan ajb dan pada tanggal 18 Desember 2014 saya dan Developer SUDAH MELAKUKAN PENANDATANGANAN AJB di hadapan notaris ternyata setelah 1 minggu saya dihubungi notaris memberikan informasi bahwa ada PPH penjual yang kurang bayar yang mau dibebankan kepada saya sebagai pihak pembeli padahal kita sudah melakukan AJB dan setelah ditelusuri kekurangan itu disebabkan oleh kesalahan intern pihak developer karena KELALAIAN karyawannya dalam menghitung PPH penjual dan karyawannya sudah mengakui kesalahannya tetapi tidak mau bertanggung jawab.Yang jadi masalah saya ,Notaris memihak ke pihak developer dan tidak mau melakukan proses balik nama karena masih kurang bayar pajak PPH dan menuntut untuk saya yang bayar kekurangan pajak PPH,saya mohon petunjuk dari pak Eddy untuk cara menyelesaikan masalah ini?
    terima kasih

    • eddiwahyudi says:

      PPh pasal 4 ayat 2 itu pajak yang harus dibayar oleh penjual pak, dalam kasus bapak penjualnya adalah developer karena dia yang memperoleh penghasilan atas penjualan tanah dan atau bangunan tersebut… Pembeli hanya berkewajiban menanggung BPHTB nya saja…

  27. mulyadi says:

    pak eddi saya mau nanya, apakah bangunan gedung kantor dengan status strata tidak di kenakan PPNBM 20% kalau kita jual luas lebih 150 m2

    • eddiwahyudi says:

      Justru kalo dijual dengan luas 150 m2 atau lebih mesti dikenakan PPnBM untuk yang pertama kalinya saja (dg catatan penjualan dilakukan oleh developer yang berstatus PKP)..

  28. Setya says:

    Pak Eddy, bapak saya mau jual rumah. Ketika dapat calon buyer, orang tersebut menawar harga dan meminta bapak saya yang menanggung PPH & BPHTB. Setahu saya, penjual hanya membayar PPH, bukan BPHTB. Apakah hal tersebut dikarenakan rumah yang dimiliki bapak saya belum dibalik nama pada saat pembelian sebelumnya? Terima kasih.

  29. Limmy says:

    Pak Eddi, saya mau tanya , saya beli apartemenn Rp 300 juta (incld PPN) dan angsurannya sudah lunas 4 bulan yg lalu tetapi belum AJB karena belum pecah sertifikat (karna strata title) lalu skrg saya mau menjual unitnya ke orang lain (developer tidak mengembalikan angsuran yang sudah diterima kepada saya melainkan mau mengalihkannya menjadi atas nama dan hak pembeli yang baru), seperti apa perlakuan PPN dan PPh di developernya ataupun saya? kalaupun timbul biaya, biaya2 apa saja ? terima kasih.

    • eddiwahyudi says:

      Krn apt tsb belum dibalik nama, maka pengalihannya tetap dari developer ke pembeli barunya. Pajak2 nya PPN+PPN BM (Jika apt tsb masuk kriteria mewah)+BPHTB+PPh (dibayar penjual)…

  30. yanagi says:

    Pak Eddi, saya mau bertanya bagaimana pelaporan di SPT orang pribadi 1770 S untuk rumah yang dibeli tahun 2014 secara IN HOUSE, cicilan dibayar ke developer. Apakah di lampiran 2 harus dicantumkan sebagai harta, padahal sebagai pembeli masih belum serah terima dan yang dipegang baru PPJB saja. Dan apakah juga harus dicantumkan di kolom kewajiban kepada siapa kita berhutang dalam hal ini developer dan jumlah sisa hutangnya? Ataukah belum perlu dilaporkan sebagai harta dan kewajiban, menunggu sampai serah terima? Terima kasih.

  31. Anthony S says:

    Jika saya memasukkan aset tanah ke aset badan (CV), apakah saat menjual tanah itu akan dikenakan PPn (Pajak Pertambahan Nilai)

  32. Edward says:

    Pak edi. Tolong pencerahan. Kalo kita membeli atau menjual tanah atau bangunan. Karena ada uang lebih. Dan apabila kita butuh uang menjual kembali. Apakah kita dikenakan ppn. Sedangkan setau saya dlm jual beli kita sdh membayar pajak final? Terima kasih

  33. daniel says:

    Dear Pak Eddi, ada satu fenomena bisnis properti di mana pemilik lahan “memotong-motong” lahannya dan menjual langsung kepada pembeli. Karena dalam beberapa peraturan daerah untuk membangun perumahan di bawah 1Ha hanya “disarankan” untuk berbadan hukum sehingga tidak tertutup bahwa perorangan dapat membangun sebuah perumahan. Dalam proses ini tentu tetap ada PPh dan BPHTB, tapi apakah tetap timbul PPN?

  34. nurmayanti says:

    Pak bgmn perhitungan,pembayaran, penyetoran, dan pelaporan ppn pada perusahan developer, trus uu yg menyangkut ppn real estate ato penjualan rumah. Saya gi nyusun skripsi judulx penerapan ppn pada perusahaan developer atas penjualan rumah.
    Sekian trima kasih

  35. tini says:

    pagi pak, kalau perusahaan saya mau menjual gedung (sertifikat atas nama PTdan menjadi aset PT) apakah harus mengeluarkan PPN 10% dan juga ditambah pajak penjual 5%. Dulu waktu beli gedung dari perorangan dan tidak menggunakan PPN. hanya bayar pajak penjual pembeli masing masing 5%. Terima kasih

  36. tini says:

    lanjutan: status perusahaan PKP ya pak…

  37. Baginda says:

    Pak Eddi. Mohon pencerahannya. Saya bersama rekan2 lainnya membeli rumah serta melunasi kewajiban2 dari developer dan diserah terimakan di tahun 2012. Sekarang ini (2015) Developer mendapat tagihan pajak dari kantor Pajak yang belum dibayar atas hasil penjualan rumah tersebut dengan alasan developer berubah dari non PKP menjadi PKP dan menuntut kami sebagai pembeli untuk melunasinya. Developer berpegangan pada surat pemesanan rumah yang kami tanda tangan dan menggunakan klausul “apabila ada kebijakan terkait pajak maka akan dibebankan ke customer”. ada beberapa pertanyaan sebagai berikut
    1. Setelah menandatangani AJB di depan notaris, apakah surat pemesanan rumah masih memiliki kekuatan hukum yang dapat menjadi dasar pihak developer menuntut.
    2. Bagaimana penyelesaiannya jika developer tetap menuntut ke jalur hukum
    3. Apakah boleh menjadi developer dengan status non PKP?

    • 1. Dasar pengalihan adl AJB, 2. Pajak yg ditagih ke dev bukan kewajiban anda, 3. Jika omset setahun masih dibawah 600jt boleh tapi rasanya utk kasus ini harusnya tidak…

  38. Andy Narwanto says:

    Pak Eddi, saya mau tanya. Pada November 2011 saya membeli kavling dari Bank dengan pengikatan Akte Peralihan. Pada saat itu juga telah dibayarkan PPN atas tanah dan SSP Penjual(Bank) yang dititipkan di Notaris pembayarannya. Sedangkan PPJB yang ada antara Bank dan Developer dibuat tahun 2001. Saat ini saya meminta bantuan dari Developer untuk membuatkan IMB. Setelah selesai IMB yang mengagetkan saya adalah IMB keluar atas nama Developer. Apakah benar pak, kalau IMB atas nama Developer padahal saya sudah punya Akte peralihan dari Bank? Luas tanah seluas 600 meter dan IMB bangunan adalah sebesar 520 meter. Atas luas bangunan ini apakah akan dikenakan PPn BM atau pajak PPN KMS? Terima kasih pak.

  39. Robby says:

    wah pajak betul-betul banyak y pak, jika misal menjual unit perumahan berarti biasanya Ppn itu dikenakan ke penjual ya pak oleh developernya?

  40. aristolholy says:

    Sy mau tanya pak, apakah developer perumahan yg bukan pkp tetap harus memungut ppn pada user/pembeli? Bagaimana dengan ppnbm? Sekedar info rumah yg dijual adalah rumah tipe 90 dengan harga rumah 200 juta/unit, terima kasih

  41. Yuliana says:

    Pak Eddi, saya mau tanya. Nama om saya kan dipinjem untuk pembelian tanah. Nah nanti pelaporan SPT Om saya jadi bagaimana yah? Nanti Om saya dikenakan pajak ga yah pak? Terima kasih Pak

  42. Cahyana Sastramijaya says:

    Assalamulaikum Pak Eddi, saya ingin minta pendapat dari bapak atas masalah yg saat ini saya alami, sbb::
    saya membeli 2 unit rumah murah ditahun 2009 dengan cash dicicil selama 6x yg telah dilunasi pada tahun 2010, namun dengan berbagai alasan diantaranya asli BPHTBnya hilang. Setifikat rumah tersebut masih belum saya peroleh hingga saat ini, yg menurut info Notaris yg menanganinya saat ini dalam proses Validasi laporan kehilangan surat bukti setoran BPHTB di BPN.
    Pada hari ini ada info bahwa BPHTB yg ke2 kurang bayar karena terkena BPHTP Progresif.
    Menurut saya seharusnya kurang bayar tersebut menjadi tanggung jawab Developer, karena setahu saya saat di tahun 2010 tidak pernah dengan adanya tarif BPHTP progresif. semoga Pak Eddi dapat memberikan tanggapannya.
    Jazakallah Khoir, Wasalamualaikum.

  43. eve says:

    salam kenal pak Edi, blog bapak sangat informatif sekali, izinkan saya konsultasi ya, pak..
    saya punya lahan kosong bersertifikat hak milik yang mau disewa perusahaan. saya menetapkan harga sewa rp150 juta. pajak apa sajakah yang harus masing2 kami bayar, baik saya dan penyewa lahan tsb? siapa membayar apa? bagaimana cara pembayarannya? lalu siapa yg menerima bukti pembayaran dari pajak2 tsb? terima kasih banyak pak..

  44. sugandi says:

    Pak Eddy… Saya mau tanya pengenaan pajak apa saja jika… Pemilik Tanah membangun tanahnya menjadi kawasan perumahan oleh kontraktor (PKP / tidak PKP atau Sertifikasi Kontruksi / tidak sertifikasi dan di jual langsung ke pembeli oleh pemilik tanahnya sendiri (pemilik tanah perorangan) dibawah 5 ha lahannya? Apakah kena jenis PPN membangun sendiri yg 10%x40%xbiaya yg dikeluarkan membangun (selain tanah) atau bagaimana? terima kasih sebelumnya Pak Eddy…sukses selalu buat Pak Eddy… Barokallahu… Aamiin

  45. diksel says:

    mohon dimuat tulisan tentang kajian ilmiah penerapan tarif progresif pbb p2 setelah didaerahkan! trimakasih

  46. Caroline says:

    Selamat siang pak eddi, sy kurang paham ttg pajak properti tolong dibantu, sy ada pembelian apartemen th 2014, dengan cicilan in house, waktu pembelian cuma ttd surat perjanjian saja, blm ttd ke notaris. Saya juga blm punya npwp saat itu, sumber dana pembelian dari saudara yang bekerja di LN. Karena sebenarnya apartemen tsb atas nama saudara saya, sy hanya kuasa ttd surat perjanjian saja. Skrg saya sudah punya npwp, tapi 1770ss, bagaimana pelaporan pajak nya pak? Sedangkan saudara saya blm kembali dari LN

  47. echi says:

    Pak Eddy, sy bekerja di developer. Persyaratan utk membeli property harus di sertakan npwp. Cust sy sebelumnya membeli property rumah atas nama beliau, dan skrg mau beli apartemen atas nama beliau juga di sertakan npwp beliau jg. Yg sy tanyakan pengaruh atau tidak npwp tersebut dalam transaksi pembelian apartemen nya ? Apakah termasuk Pajak Progresif ? Di kenakan pajak berapa persen pd saat pembelian apartemen tsb ? Mohon informasi nya. Terima kasih

  48. Budi says:

    Pak, tolong tanya… pada tahun 2015 kemarin saya ada beli rumah dari developer dg cara pembayaran inhouse dan rumah belum jadi. Suratnya baru SPJB. Apakah rumah tsb perlu saya masukkan dalam SPT? kalo perlu apakah perlu isi BPHTB? karena saya belum bayar BPHTB nya, dan harganya saya masukkan include PPN atau tdk? kalo include laporkan PPN nya dimana? Terima kasih sebelumnya.

  49. pony says:

    pak eddy mau tanya, dari ilustrasi diatas itu kan developer menjual rumah ke konsumen C. developer dapet penghasilan. kok tidak kena PPh final atas pengalihan bangunan nya? suwun.

  50. Novi says:

    Sore Pak eddy , mau tanya kalo pembuatan SPT Tahunan Pribadi yg usahanya Properti Perorangan. bagaimana yah.. ? Tq

  51. Teny says:

    Salam pak Eddhi

    Mohon petunjuk saya membeli rumah di developer dengan surat PPJB
    Apabila saya mau menjual rumah tersebut sebelum masa serah terima
    Maka pajak yang harus dibayar apakah hanya pph sebesar 5% atau ada pajak lainnya?
    Dan untuk pembeli rumah saya kena bphtb 5% yah
    Namun didalam isi ppjb ada dicantumkan jika terjadi pengalihan hak sblm 2 thn kena biaya 2%..ini artinya apakah kalau saya menjual rumah cuma kena pph 2% ataukah kena. 5% pph dan biaya peralihan 2% lagi

    Sekian terima kasih

  52. Teny says:

    Siang pak Eddhi..mhn petunjuknya
    Saya membeli rumah awal 2015 dari developer yang mana rumah tersebut masih tahap pembangunan dengan cara bayar inhouse yang mana dikasih ppjb..jikalau saya mau menjual rumah tersebut..pph yg dikenakan pada saya apakah 5%? Nominal yang dikenakan apakah harga beli atau harga jual nantinya? Didalam ppjb ada tertulis jikalau mau menjual sblm masa serah terima dikenakan biaya peralihan 2% apakah biaya peralihan ini sama dengan pph 5%?
    Terima kasih

  53. Robert Teny says:

    Sore pak Eddhi
    Mohon petunjuk saya membeli rumah awal 2015 dan serah terima juni 2017
    Jika saya mau menjual sebelum serah terima..biaya atau pajak apa saja yang harus saya bayar?
    Setahu saya hanya kena pph 5% ya atau ada koreksi buat saya..apalagi di dalam PPJB ada klausal kalo mau dialihkan ada kena biaya peralihan 2% sebelum serah terima..apakah pph dan biaya peralihan itu sama? Kalau dijual dasar pengenaan pph nilai pasa saat beli atau harga jual
    Terima kasih

  54. Jamal says:

    Selamat siang Pak Edi,
    Saya baru membuat sertifikat tanah dari girik menjadi HGB dan saya dikenakan BPHTB, yang ingin saya tanyakan apa bila masa HGB berakhir saat memperpanjang apakah saya harus membayar BPHTB lagi.
    Apakah Surat girik tidak dapat ditingkatkan menjadi SHM kalau didepan rumah saya buatkan bangunan untuk tempat usaha

  55. pagi pak Eddy… kalau perusahaannya belum menjadi PKP apakah diharuskan memungut PPN? karena katanya untuk menjd PKP omzet sebesar 4,8 M, sedangkan untuk tahun 2015 lalu aj penghasilan perusahaan belum sampai sebesar itu?

  56. Ricko says:

    Sore pa eddy, mohon pencerahan, kalau pemerintah desa membeli tanah atau bangunan..apakah dikenai pajak bphtb?

  57. Ricko says:

    Sore pak eddy, mohon pencerahan, bila pemerintah desa membeli property apakah dikenai pajak juga.. ??

  58. tasrifin says:

    siang pak Eddy,
    saya mau tanya, status saya sebagai karyawan dengan menerima gaji bulanan 4 jtan periode thn 2013-2014 dan 5jtan pada thn 2015. Pada pertengah 2013 baru memperoleh NPWP dan diakhir tahun yg sama dengan bantuan perusahaan tempat bekerja melakukan KPR rumah senilai 1.5M (uang muka dan angsuran setiap bulan dibayar penuh oleh perusahaan) dan sertifikat atas nama saya.

    Karena ketidaktahuan dan awam, sehingga pada laporan SPT thn 2013 & SPT 2014 belum dilaporkan. Saat ini telah memasuki masa pelaporan SPT 2015, apakah boleh dicantumkan dalam daftar harta. Sementara aset tersebut masih dalam status KPR jangka panjang, sementara kalo ditilik dari penghasilan (gaji) mustahil menutupi angsuran KPR. Pembayaran angsuran selama ini ditransfer perusahaan ke rekening saya yg dipergunakan untuk pembayaran angsuran bank.

    Bagaimana pencatatan yang benar dalam SPT 2015 dan perlukah dilakukan pembetulan pada SPT 2 tahun sebelumnya.

    Sebagai tambahan : pemilik perusahaan memiliki hubungan kerabat dengan istri saya.

    Mohon pencerahannya Pak, Terima kasih

  59. tasrifin says:

    siang pak Eddy,
    saya mau tanya, status saya sebagai karyawan dengan menerima gaji bulanan 4 jtan periode thn 2013-2014 dan 5jtan pada thn 2015. Pada pertengahan 2013 baru memperoleh NPWP dan diakhir tahun yg sama dengan bantuan perusahaan tempat bekerja melakukan KPR rumah senilai 1.5M (uang muka dan angsuran setiap bulan dibayar penuh oleh perusahaan) dan sertifikat atas nama saya.

    Karena ketidaktahuan dan awam, sehingga pada laporan SPT thn 2013 & SPT 2014 belum dilaporkan. Saat ini telah memasuki masa pelaporan SPT 2015, apakah boleh dicantumkan dalam daftar harta. Sementara aset tersebut masih dalam status KPR jangka panjang, sementara kalo ditilik dari penghasilan (gaji) mustahil menutupi angsuran KPR. Pembayaran angsuran selama ini ditransfer perusahaan ke rekening saya yg dipergunakan untuk pembayaran angsuran bank.

    Bagaimana pencatatan yang benar dalam SPT 2015 dan perlukah dilakukan pembetulan pada SPT 2 tahun sebelumnya.

    Sebagai tambahan : pemilik perusahaan memiliki hubungan kerabat dengan istri saya.

    Mohon pencerahannya Pak, Terima kasih

  60. Meliana says:

    Selamat siang pak eddi, sy mau tanya, sy ada pembelian apt tahun 2015 kmrn atas nama saya, dgn cara cash, tapi surat nya blm ajb. Pembelian apt tsb dananya dr saudara yg bekerja di LN. Yg saya tanyakan:
    1. SPT yg saya laporkan 1770ss tahun sebelumnya, apakah saya harus ganti tipe spt setelah beli apt tsb?
    2. Apakah akan jadi masalah dgn sumber dananya pak yg dr penghasilan saudara di LN
    Terima kasih

  61. Pagi pa Eddhi, maaf mau tanya..selain ppn 10% dan pph 5%, apakah pihak developer dipungut pajak pph 23?

    Terimakasih

  62. Iwan says:

    Pagi Pak Eddy. Saya ingin bertanya lebih lanjut mengenai penjelasan atas pertanyaan Budi 11 Januari 2016: Bila tidak perlu lapor pembelian rumah di SPT 2014 karena belum AJB dan bayar BPHTB, tapi kita sudah lunas pembayaran cicilan in-house ke developer, bagaimana menjelaskan adanya penambahan aset rumah di SPT 2015/2016 nanti saat AJB? Soalnya saldo bank sudah berkurang untuk pembayaran cicilan in-house tsb.

  63. Andri says:

    sore pak, mau tanya kalo mertua sudah tidak berpenghasilan sejak tahun 1997 (tidak pernah lapor SPT jg sejak tahun itu), thn 2015 ada menjual aset tanahnya (sudah ada di daftar harta tahun 1996), pake npwp lama yg di aktifkan lagi, sudah bayar pph final 5% atas penjualan tanahnya, apa SPT tahun yg hilang hrs di laporkan lagi ? (tidak ada penhasilan krn sakit sampai skrg), dan hasil penjualan tanah di thn 2015 masuk kedalam daftar harta juga ya (berupa uang tunai) ? Tq sebelumnya

  64. Andri says:

    Sore Pak, mau tanya
    1.kalo mertua sejak thn 1997 sudah tidak lapor SPT, Usaha bangkrut krn sakit, thn 2015 ada penjualan tanah sdah bayar PPh 5% nya, NPWP nya diaktifkan lagi saat bayar PPh, untuk SPT thn 2015 pake yg 1770 dan hasil tunai penjualan di cantumkan di sblh mana ?
    2. dan SPT thn 1998 sampe 2014 yg nihil apa hrs di susulkan (yg bersangkutan sakit dan tanpa penghasilan) ?
    3.kemudian misalkan ada pembelian rumah di thn 2016 atas nama istrinya pake npwp suami, nantinya SPT 2016 suami hrs di cantumkan rumah yg baru dibeli 2016 itu ? (atas nama istri rumahnya),
    4.Andaikata kemudian suami pemilik NPWP yg sakit meninggal, Warisan nya berupa sisa uang tunai penjualan rumah atau termasuk Rumah yg atas nama istri yg dibeli thn 2016 (sdangkan istri ikut npwp suami) ?

    Terima kasih sebelumnya.

    Andri

  65. Repta says:

    Selamat pagi Pak Eddy.. Pak saya mau tanya, untuk perusahaan properti kan sudah dikenakan PPh Final atas unit rumah yang terjual. Lalu kira2 bagaimana ya Pak untuk Pajak Penghasilan Tahunan Badannya/ Mohon pencerahannya Pak…

  66. Juli says:

    Siang Pak Eddy, saya punya apartemen seluas 35.25 m2 dan statusnya bersubsidi pada saat saya beli (tidak kena PPN), dan sekarang unit apartemen tsb ingin saya jual. Status masih KPA dan dokumen saat ini hanya PPJB, karena sertifikat belum keluar dari developer.

    Di dalam perincian Biaya pengalihan timbul
    * Biaya Adm sebesar 1 %
    * PPN Ulang sebesar 10%,
    * PPh pasal 4(2) atas tanah dan bangunan sebesar 5 %

    Yang ingin saya tanyakan :
    * Apakah perincian biaya di atas benar dibebankan seperti itu ?
    * Apakah PPN Ulang sebesar 10% dibebankan kembali kepada saya ? padahal saya beli kan bersubsidi, tidak dikenakan PPN. Dalam hal ini saya keberatan dengan PPN Ulang yang dibebankan dalam biaya pengalihan, dan apakah bisa di ajukan keberatan PPN tsb kepada pihak developer ?

    Demikian pertanyaan saya, sukses selalu buat Bapak Eddhi . Terima kasih sebelumnya.

  67. Riziep says:

    Pak , saya mau tanyaa.. misalkan di ajb saya tertera transaksi 200juta tetapi saya beli rumahnya 400juta dengan penjaman KPR 350juta… di spt tahunan yg saya lapor rumah tu sesuai harga di ajb 200juta ato sesuai yg saya beli 400juta?… terima kasih

  68. Riziep says:

    Pak sya mau tanya, jika saya membeli rumah sebesar 400juta dan di ajb 200juta dan pinjaman KPR 350juta… pada saat pelaporan spt tahunan saya mau lapor rumah tu sesuai di ajb 200juta ato sesuai saya beli 400juta?… terima kasih

  69. Hera says:

    Pak saya mau tanya klu SPT tahunan untuk Developer Rumah SS (harga +_ 70Jt,) dia sudah dikenakan pajak final Pasal 4 ayat 2 sebesar 1%. Apakah pd akhir tahun msih dikenakan PPH 21? atas keuntungan kegiatanya selama 1 Thn sebagai developer. Thanks ya pak

  70. Daud says:

    pak saya mau tanya bisakah nilai AJB berubah pada saat selesai transaksi di notaris dikarenakan bagian pajak tidak menyetujui angka di AJB tersebut. Apabila bisa berubah, apakah angka tertera di AJB tersebut juga harus diubah? Dikarenakan saya terkena permasalahan tsb. Saya sudah transaksi membeli rumah A dinotaris dengan angka 500jt tetapi bagian notaris saya bilang SPTPD-BPHTB ditolak karena pajak mengetahui rumah tsb di harga 800jt apakah itu mungkin? transaksi tsb sudah dilaksanakan bulan Januari dan muncul kembali sekarang yaitu bulan 5 dan terkena denda…bisa tolong pecerahanya. Terima kasih pak

  71. moch faluzi says:

    p wahyudi berarti pajak tidak dari Islam melainkan dari jaman Firaun.. yg saya tahu pajak tidak di pungutkan sembarangan sifatnya hanya temporal

  72. Pak Eddhi, langsung saja saya mau menanyakan apakah benar perhitungan PPN di bawah ini :

    misal: Harga Jual Rumah Rp.100.000.000
    PPN 10.000.000
    BPHTB 2.000.000
    NOTARIS 5.000.000
    BIAYA KPR 10.000.000
    ——————-
    HARGA YG HRS DIBYR KONSUMEN Rp. 127.000.000

    apakah DPP PPN dari uang yg di bayarkan konsumen yaitu Rp.127.000.000, atau apakah tetap Rp.100.000.000 dari harga jual rumah di atas?

    mhn pencerahannya

    terima kasih

    ,

  73. Sore pak,

    ada data sbr:

    HARGA JUAL RUMAH Rp. 100.000.000
    PPN 10.000.000
    BPHTB 2.000.000
    NOTARIS 5.000.000
    BIAYA KPR 10.000.000
    ——————–
    BY.YG HRS DIBAYAR KONSUMEN RP. 127.000.000

    Pertanyaannya ;

    1. apakah DPP utk PPN Rp. 127.000.000 ( uang yg diterima dari konsumen)
    2. apakah DPP utk PPN Rp. 100.000.000 ( harga jual rumah )

    mhn pencerahannya

    terima kasih

  74. Maaf Pak saya mau tanya, apakah setoran modal berupa tanah dan bangungan (inbreng) terhutang PPN? Mohon penjelasannya, terimakasih.

  75. julehak says:

    Pak Eddi, saya adalah warga negara Indonesia yang saat ini bekerja di LN. Pada tahun 2012 saya membeli properti di Indonesia dengan menggunakan NPWP dan KPR (dengan jumlah pinjaman diatas NJOP properti) bank atas nama saudara sepupu saya yang bertempat di Indonesia. Tiap bulan saya mentransfer cicilan bank ke sepupu saya. Akan tetapi properti tersebut sampai saat ini tidak terdaftar didalam SPT sepupu saya.

    Pertanyaan saya:
    1. Apabila saat ini sepupu saya memperbaiki SPT dan melaporkan properti tersebut; apakah dia butuh melaporkan penambahan penghasilan–meskipun total NJOP properti tersebut tercover total dari pinjaman bank?
    2. Apakah sepupu saya butuh melaporkan extra penghasilan tiap bulan untuk cicilan bank–meskipun saya yang membayar cicilan tersebut dengan pendapatan hasil kerja di LN?

    Terima kasih banyak untuk sebelumnya.

  76. Luciana kurniawan says:

    Pak Eddhi, apakah properti yang masih ppjb perlu dilaporkan di spt? Sy membeli properti di th 2012 dan masih ppjb. Karena properti msh atas nama developer, sy tidak mskin dlm laporan spt maret2016. Apa dlm hal ini sy hrs ikut tax amnesti? Mohon bantuan pencerahan bpk. Terima kasi

  77. Juestin says:

    Pa eddi, sy membeli apartemen dari developer,kmudian developer pailit dan skrg mjd tanggung jawab kurator,saat mau ajb krn ada kenaikan njop yg tinggi,maka kurator memaksa spy pph dibayar pembeli krn mrk tidak mau bayar, solusi bgini gmana?jd ajp sy tdk bisa terlaksana,minta nasihatnya, tks

  78. iselin solheim says:

    pak eddhi,

    saya mau transaksi jual beli tanah dengan proses PPJB – AJB, apakah benar PPh final dan PPn dibayarkan saat PPJB?

  79. naura says:

    Pak Edy, saya beli tanah kavling dari developer( kuasa jual ) sudah bayar lunas di hadapan notaris, saya di janjikan 1 bulan balik nama sertifikat selesai, setelah 1 bulan saya cek ke notaris ternya belum bisa balik nama karena pph belum di bayarkn, pertnyaan saya kenapa notaris berani membuatkan ajb sementara pph belum di bayar? sebagai pembeli saya merasa di rugikan, jadi langkah apa yang harus saya tempuh?

  80. naura says:

    Pak eddhi,saya beli tanah kavling dari developer ( kuasa jual ) sudah di bayar lunas di hadapan notaris setelah ajb, saya di janjikan sertifikat selesai balik nama 1 bulan, setelah 1 bulan saya cek ternyata belum bisa di balik nama karena pph belum di bayarkan, yang saya tanyakan kenapa notaris membuatkan ajb padahal pph belum di bayarkan?, saya sebagai pihak pembeli merasa di rugikan, jadi langkah apa yang harus saya ambil? mohon pencerahanya

  81. Ale says:

    Siang Pak Eddy, saya mau tanya jika saya mau jual rumah, setahu saya hanya bayar pph penjual 5%. Pada saat spt tahunan dilaporkan, apakah saya diharuskan bayar pph lagi atas keuntunganpenghasilan yang diperoleh dari selisih jual rumah tersebut? Thx.

  82. Handy says:

    Salam Kenal Pak Eddhi

    Yang saya tanyakan tgl 8 sept 16 ada perubahan di pph & bphtb property,
    1. Apakah langsung berlaku di seluruh Indonesia ?
    2. Apakah berlaku untuk Primary & Secondary atau hanya Primary ?

    Krn jika ada perubahan berarti lbh baik dilakukan AJB setelah tgl 8 sept 16

    Trims

  83. Hardiman says:

    Pak Eddhi…..sy (pribadi) berencana utk jual beli tanah. Mungkin Nilainya bisa melewati 4,8 milyar dan dari beberapa transaksi. Apakah pajak pph dan bphtb final sdh cukup atau ada pajak lain yg hrs saya bayar? Kl memang ada apakah bs tlng dikasih info pasal2 aturan tsb?Tq

  84. dadi says:

    Selamat pagi Pak Eddhi,
    Saya ada pertanyaan tentang PPH jual rumah.
    5 bulan yang lalu saya jual rumah harga 700 juta. Dalam AJB dicantumkan 450 juta karena NJOPnya 400an juta. Jadi PPH yang sudah dibayarkan 22,5 juta.
    Kalau dihitung dari dari harga jual 700 juta, PPH seharusnya 35 juta. Jadi ada selisih 12,5 juta.
    Apakah selisih atau kekurangan yg 12,5 juta itu harus saya bayarkan ?
    Kalau harus saya bayar, bagaimana caranya pak ?
    Demikian Pak Eddhi, saya ucapkan terimakasih.

    • Ya seharusnya dibayarkan. Bayar dg sspd seperti ketika membayar BPHTB sebelumnya..

      • rama says:

        slamat pagi pak eddhi, mhn sarannya. th 2011 saya membeli KSB dengan hrg 145 juta include PPN, sarpras, AJB & BBN, exclude BPHTB. pihak developer tidak membuatkan AJB hingga saat ini dengan alasan kavling hrs dibangun dulu. September 2016 saya mulai membangun, ternyata developer meminta selisih pembayaran PPN dan PPH, apakah ini dibenarkan.
        1. Langkah hukum apa yang harus saya tempuh utk penyelesaian ini
        2. PPN yg sdh dipungut dari saya th. 2011 belum disetor ke ktr pajak, sehingga saya dikenakan perhitungan PPN tahun 2016, bagaimana ini.
        mksi atas saran & masukan bpk.

      • Yg membangun siapa ? Kalo anda sendiri mk yg terhutang adl ppn kms

  85. Faid says:

    Selamat malam pak Edi,

    Saya dari tahun 2012 berhenti bekerja dari salah satu perusahaan multinational. Pada waktu bekerja setiap bulannya total gaji saja sekitar 12 jtan.

    Ketika bekerja maka perusahaan langsung memotong pph final dan kita hanya diminta sebatas lapor ke kantor pajak. Setelah tidak bekerja maka saya usaha kecil2an dengan penghasilan sekitar 4-5 jtan setiap bulannya. Dari tahun 2012 sampai saat ini saya tidak pernah mengisi SPT karena ketidakpahaman saya soal pajak.

    Bulan kemarin saya beli tanah yg bisa dibangun rumah sebanyak 7 unit. Saya sedang mencoba untuk membangun dan menjualnya. Pertanyaan saya adalah.

    1. Kealphaan saya tidak membuat SPT dari tahun 2012 itu apakah saya bisa buat dengan mengisinya nihil dan melakukan pembetulan asset karena sebelum 2012 tidak mengisi kolom asset dimana asset ini didapat ketika masih bekerja.

    2. Jika mengisi nihil apakah nanti akan bermasalah jika saya jual rumah yg dibangun karena ada ada lonjakan asset.

    3. Apakah saya harus memungut Ppn kepada pembeli padahal saya bermain secara perorangan dan bukan PKP.

    Terima kasih atas pencerahannya pak Edi

  86. santo says:

    Dear Pak Eddhi, saya punya rumah dengan surat kavling an saya sendiri yang merupakan warisan dari ortu saya. di surat kavling tercantum nama saya, tapi di PBB masih tercantum nama Ibu saya. Yang mau saya tanyakan, apakah rumah saya tsb harus dilaporkan di tax amnesty>
    Terima kasih atas perhatian Bpk.

  87. dean says:

    siang pak edy,mhon pncerahannya.sya menjual lahan kosong seluas 2294m2,dngan harga jual 81.900.000.dan sya di mnta PPH oleh pembeli sbesar 5%.setau saya PPH sekrang 2,5%apa saya hrus membayar PPH ke pembeli sebesar 5%Mohon penjelasannya.Thks

  88. Martin I. A, says:

    Selamat malam Bpk Eddhi,
    Blog yang sangat membantu pemahaman akan pajak tanah dan bangunan.
    Orangtua saya memiliki tanah kurang lebih 1 ha, yang akan saya bangun komplek pergudangan untuk tujuan disewakan.
    Apakah saya harus membuat badan usaha/ PT untuk usaha sewa tersebut, apakah konsekuensi pajaknya? Karena saya membaca kegiatan sewa-menyewa, dengan pemilik tanah merupakan badan usaha akan dikenakan PPN 10 persen dan PPH 10 Persen. Apakah Benar seperti itu?
    Berbeda bila saya biarkan atas nama perorangan yang hanya dikenai pajak PPH 10 Persen.
    Mohon pencerahan. Terima kasih.

    Regards,

    Martin I. A

    • Sebaiknya membuat badan usaha agar perpajakan nya lebih jelas

      • Diana says:

        Bagaimana jika suatu perusahaan devoloper kerja sama dengan pemilik tanah untuk membangun perumahan..dimana dalam hal ini perusahaan deveoper yg membiayai pembangunan rumahnya sedangkan pemilik tanah kontribusi menyediakan tanah?Apakah rumah yang dibangun akan dijual atas nama PT atau atas nama perorangan? Dan aspek perpajakan apa saja yang terjadj dalam hubungan kerja sama tersebut..Mohon petunjuknya.
        Thanks

      • Akan dijual atas nama perorangan, dan perpajakan ada yg perorangan dan badan jg

      • Diana says:

        Bagaimana jika suatu perusahaan devoloper kerja sama dengan pemilik tanah untuk membangun perumahan..dimana dalam hal ini perusahaan deveoper yg membiayai pembangunan rumahnya sedangkan pemilik tanah kontribusi menyediakan tanah?Apakah rumah yang dibangun akan dijual atas nama PT atau atas nama perorangan? Dan aspek perpajakan apa saja yang terjadj dalam hubungan kerja sama tersebut..Mohon petunjuknya.
        Trima kasih.

  89. Diana says:

    Selamat pagi Pak Eddhi
    Bagaimana perlakuan perpajakan apabila OP memiliki tanah, sedangkan pembangunan dibiayai oleh WP Badan dengan mengikat kerja sama bagi hasil?Apabila rumah yang dibangun dijual beban perpajakannya terletak pada OP atau WP Badan nya? Kondisinya tanah adalah SHM milik OP.

    Regards,
    Indra

  90. Selamat pagi Pak Eddhi
    Bagaimana perlakuan perpajakan apabila OP memiliki tanah, sedangkan pembangunan dibiayai oleh WP Badan dengan mengikat kerja sama bagi hasil?Apabila rumah yang dibangun dijual beban perpajakannya terletak pada OP atau WP Badan nya? Kondisinya tanah adalah SHM milik OP.

    Regards,
    Indra

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s