Devolusi BPHTB Menjadi Pajak Daerah: Sebuah Catatan Pembelajaran

Selama ini BPHTB menurut UU 20 Tahun 2000, 80% penerimaannya langsung diberikan kepada daerah. Sedangkan sisanya dibagi rata ke seluruh pemerintah kabupaten/kota. Di tahun 2010, seluruh kabupaten/kota masing-masing menerima bagi hasil dari BPHTB sebesar Rp. 3,4 miliar.

Dengan mulai berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 di tahun 2011, maka penerimaan pajak melalui bagi hasil dari BPHTB tidak ada lagi. Otomatis pemerintah kabupaten/kota hanya mengandalkan penerimaan BPHTB dari transaksi murni yang terjadi di wilayahnya.

Selengkapnya dapat dibaca di Berita Pajak Edisi No.05/XLIV/Juli-Agustus 2011…

Advertisements

About Eddhi Wahyudi H

Location: Jakarta, Indonesia Employer: Directorate Generale of Tax, Ministry of Finance Republic of Indonesia. Interest: Indonesian Property Tax System, Financial Management, Strategic Management
This entry was posted in Pajak Properti and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s