Smile is an electricity

Pagi ini aku kudapatkan kata-kata penyemangat dari salah seorang teman & saudara yang cukup dapat membangkitkan semangat dihari ini. Mudah-mudahan anda yang membacanya juga mengalami hal yang sama dengan yang saya rasakan.

“Smile is the Electricity & life is a Battery. Whenever You Smile, Battery gets Charged & a Beautiful Day is activated“…”Murahnya seutas senyum, sungguh tak berarti dibanding kebahagiaan yang tumbuh karenanya”…

“So Keep Smiling.”

Selamat beraktifitas sahabatku…. Semoga apa yang kita lakukan membawa berkah bagi semua. Amin…

Advertisements

About Eddhi Wahyudi H

Location: Jakarta, Indonesia Employer: Directorate Generale of Tax, Ministry of Finance Republic of Indonesia. Interest: Indonesian Property Tax System, Financial Management, Strategic Management
This entry was posted in Religi. Bookmark the permalink.

2 Responses to Smile is an electricity

  1. ibrahim cholil says:

    sy sedang mengurus balik nama SHM,dan pastinya berkaitan dgn PPh maupun BPHTB.ada hal yg tdk sy mengerti.kenapa ada estimasi dari dispenda untuk BPHTB?dan hasil estimasinya menurut sy sangat tidak fair.nominalnya melampaui harga pasar,sehingga BPHTB yg nihil jd kena pinalti.(sy mengurus di dispenda soreang kabupaten Bandung).mohon penjelasan apakah hal tersebut sesuai dgn prosedur dr undang2 yg berlaku?klo iya berarti masyarakat sangat dirugikan dgn ada nya estimasi tsb.karana toh NJOP sdh di tetapkan pemerintah bahkan thn 2012 naik hampir 100%.kenapa pula dispenda msh membuat estimasi yg 4x lipat lbh besar dr NJOP?

    • eddiwahyudi says:

      Menurut UU No.28/2009 pasal 87 ayat 1 dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). Menurut pasal yg sama ayat 2 huruf a, NPOP untuk jual beli adalah harga transaksi. Ayat 3 jika harga transaksi tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP maka DPP yg digunakan adalah NJOP PBB.

      BPHTB lebih bersifat self asessment, apa yg di declare oleh WP itu yang menjadi DPP nya kecuali jika dibawah NJOP maka digunakan NJOP. Jadi tidak benar jika ada parameter lain yg membatasi diluar harga transaksi yg terjadi dan NJOP.

      Nah mekanismenya sebenarnya begini, jika suatu saat nanti dikemudian hari ditemukan data lain dimana harga transaksi yg anda declare itu ternyata lebih kecil maka Pemda dapat menerbitkan SKPDKB sebesar kekurangan bayarnya ditambah denda.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s