Pajak Properti


Perspektif Pajak Sebagai Sarana Pendukung Pembangunan

Ketika mendengar kata pajak, biasanya setiap orang dewasa akan cenderung posesif dan menghindar seakan pajak merupakan momok bagi semua orang. Tapi tahukah Anda bahwa kelancaran dan keberhasilan pembangunan suatu negara sangat tergantung dari pajak? Pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pajak merupakan suatu kewajiban sekaligus bentuk pengabdian dan peran aktif warga negara dalam rangka ikut melaksanakan pembangunan nasional.

Percayakah Anda bahwa ternyata sejarah pajak sudah dimulai sejak zaman Fir’aun? dan bahkan sebenarnya masalah perpajakan sudah ada sejak lama dalam sejarah hidup umat manusia. Nah, konon kabarnya pajak tercipta disebabkan karena adanya kebutuhan manusia untuk hidup berkelompok karena ketergantungan satu sama lain. Cara hidup berkelompok atau berorganisasi seperti ini yang kemudian menciptakan negara. Dengan terbentuknya negara maka kemudian dibutuhkan adanya resources untuk membiayai pengeluaran bersama, sehingga diperlukan suatu cara untuk memobilisasi sumber daya yang salah satu caranya dari pajak.

Pajak secara umum merupakan iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat dalam hal ini wajib pajak untuk memenuhi pengeluaran rutin negara dan pembiayaan pembangunan tanpa memperoleh balas jasa secara langsung.  Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 1, adalah:

“Kontribusi wajib kepada negara (daerah) yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan lansung dan digunakan untuk keperluan negara (daerah) bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Disamping itu ada juga pungutan lain dengan tujuan sama yaitu yang disebut dengan retribusi. Namun demikian retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Contoh : Retribusi Parkir, Retribusi Galian Pasir dan lain-lain.

Dari beberapa pengertian yang kita pahami ternyata dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat lima unsur pokok dalam defenisi pajak, yaitu iuran/pungutan, dipungut harus berdasarkan Undang-Undang, dapat dipaksakan, tidak menerima kontra prestasi secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.

Perlu anda ketahui bahwa pajak ternyata memiliki beberapa fungsi yang tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara (fungsi bugeter) yang digunakan untuk membiayai pembangunan tetapi dapat pula berfungsi lain seperti:

  1. Fungsi Alokasi dimana pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan keuangan negara yang kemudian digunakan untuk dialokasikan bagi pengeluaran rutin.
  2. Fungsi regulasi adalah fungsi pajak yang digunakan sebagai alat untuk mengatur atau mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Kalau melihat dari pihak yang menanggung beban pada dasarnya pajak dapat dikenakan secara langsung maupun tidak langsung. dengan pengertian sebagai berikut. Pajak Langsung merupakan pajak yang dibebankan kepada wajib pajak setelah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang dikenakan secara periodik dalam jangka waktu tertentu. Contohnya adalah pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penerangan jalan, pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Sedangkan Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak hanya pada saat tertentu saja atau ketika terjadi suatu peristiwa kena pajak, seperti misalnya pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan lain-lain.

Ditinjau dari siapa pemungut pajaknya, maka pajak dapat dibedakan menjadi pajak negara atau pajak pusat dan pajak daerah. Disebut dengan pajak pusat, bila pajak yang dipungut dilakukan oleh pemerintah pusat. Contoh pajak pusat adalah PPh, PPN, PPn dan Bea Materai. Sedangkan pajak daerah, adalah apabila pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah daerah.  Contoh pajak daerah adalah Pajak tontonan, pajak reklame, PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), PBB, Iuran kebersihan, Retribusi terminal, Retribusi parkir, Retribusi galian pasir dan lain-lain.

Disamping itu kalau kita melihat jenis pajak menurut sifat-sifatnya maka kita juga dapat membedakan pajak menjadi berjenis subjektif dan objektif. Pajak dikatakan berjenis subjektif, bila pajak yang dikenakan memperhatikan kondisi keadaan wajib pajak. Dalam hal ini penentuan besarnya pajak harus memiliki alasan objektif yang berhubungan dengan kemampuan membayar wajib pajak. Contoh jenis pajak ini adalah PPh. Sedangkan pajak berjenis objektif, apabila pajak yang dikenakan didasarkan pada objek yang dimilikinya  tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh jenis pajak ini adalah PPN, PBB, PPn-BM.

Bagian-bagian pajak yang perlu anda ketahui sebelum mengenal pajak lebih jauh adalah:

  1. Subjek Pajak atau Wajib Pajak, adalah orang atau badan usaha yang menurut undang-undang wajib membayar pajak kepada negara. Dalam hal ini setiap wajib pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  2. Objek Pajak, adalah segala sesuatu yang menurut Undang-Undang dijadikan dasar atau sasaran pemungutan pajak. Contoh objek pajak adalah kendaraan, tanah dan atau bangunan.
  3. Tarif Pajak, adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak pada umumnya berupa persentase (%).

Jenis tarif pajak yang kita kenal sendiri pada umumnya dibedakan menjadi tarif proporsional, progresif dan regresif. Tarif Proporsional merupakan tarif pajak yang memiliki persentase tetap/sama untuk setiap jenis objek pajak. Contoh pajak yang menggunakan tarif proporsional  adalah PPN. Kemudian tarif progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika objek pajak bertambah. Contoh pajak yang menggunakan tarif progresif adalah PPh. Sedangkan terakhir tarif regresif merupakan tarif pajak yang persentasenya semakin rendah jika objek pajak bertambah.

Pajak Properti

Property

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan properti? Secara umum properti dapat didefinisikan dengan segala sesuatu benda yang dapat kita miliki.  Properti sendiri dapat dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu real property, personal property, businesses property dan financial interests. Menurut Standar Penilaian Indonesia (SPI) properti didefinisikan sebagai konsep hukum yang meliputi seluruh kepentingan, hak dan keuntungan dari suatu kepemilikan. Terhadap pengertian tersebut maka kita dapat membedakan antara penguasaan fisik atas tanah dan atau bangunan yang dalam hal ini disebut dengan real estat serta kepemilikan secara hukum atau penguasaan yuridis yang disebut real property.

Bagi anda yang berkecimpung di dunia bisnis pasti tidak akan lepas dari masalah perpajakan. Demikian pula dalam setiap melakukan transaksi jual beli properti tentunya akan mengandung kewajiban pembayaran pajak. Pajak-pajak tersebut akan dikenakan kepada pembeli maupun penjual properti.

Mengapa penguasaan fisik dan penguasaan secara yuridis atas tanah dan atau bangunan perlu dipajaki? Hal ini tidak terlepas dari fungsi pajak properti sebagai salah satu bagian sumber penerimaan negara (fungsi bugeter) yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan fungsi regulasi dimana pajak properti digunakan sebagai alat untuk mengatur perkembangan pasar propeti.

Seperti kegiatan membeli properti baik yang dilakukan secara perorangan maupun melalui developer atau pengembang properti, akan mengandung konsekuensi kewajiban yaitu adanya aspek pajak-pajak yang akan dikenakan pemerintah kepada Anda. Meskipun demikian biasanya pajak properti telah dimasukkan ke dalam harga jual jika anda membeli properti melalui developer/pengembang properti. Besarnya pajak sangat tergantung jenis, nilai, luas dan lokasi properti yang akan ditransaksikan.

Di bawah ini adalah merupakan jenis-jenis pajak properti yang dibebankan baik kepada pembeli maupun penjual properti yang akan dibahas dalam buku ini meliputi antara lain:

  1. PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

PBB merupakan pajak kebendaan yang melekat pada objeknya yang dipungut setiap tahun dan dikenakan kepada semua wajib pajak (pemilik properti). Pada awalnya pajak ini merupakan pajak yang proses administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat namun demikian seluruh penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu. Dalam perkembangan selanjutnya dengan diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD maka mulai tahun 2014 seluruh proses pengelolaan pajak ini akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

  1. BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).

Bea ini dikenakan terhadap semua transaksi properti, baik properti baru maupun lama yang dibeli dari developer atau perorangan. Pajak ini pun status pada awalnya sama dengan PBB yaitu merupakan pajak yang proses administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat namun demikian seluruh penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu, sedangkan dengan diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD maka mulai tahun 2011 seluruh proses pengelolaan pajak ini akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

  1. PPh (Pajak Penghasilan).

Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan kepada penjual perorangan atau badan.

  1. PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Pajak ini hanya dikenakan satu kali pada saat membeli properti baru, baik dari developer maupun perorangan. Jika membeli properti dari developer, untuk pembayaran dan pelaporan biasanya dilakukan melalui developer. Tapi jika membeli dari peroarangan, pembayaran dilakukan sendiri setelah transaksi. Disamping itu pajak ini juga dikenakan terhadap pembangunan rumah yang dilakukan secara sendiri oleh orang pribadi atau badan.

  1. PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)

PPnBM hanya dikenakan untuk properti yang dibeli dari developer dan memenuhi kriteria sebagai barang mewah. PPnBM tidak berlaku untuk transaksi antar perorangan.

Apabila properti tersebut ditransaksikan maka pajak nomor 2-3 akan berjalan. Untuk itu anda perlu memahami skema berikut sebelum melihat detail jenis-jenis pajak tersebut lebih mendalam. Pembahasan mengenai ke 5 jenis pajak properti tersebut secara lebih mendetail akan anda temui pada bab-bab setelah ini.

Skema alur pajak transaksi properti di atas menjelaskan bahwa apabila terjadi transaksi pengalihan tanah, maka bagi pemilik tanah akan membayar PPh final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan (Pasal 4 ayat (2)) sebesar 5% dan pembeli baik perorangan atau developer akan membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% pula. Apabila kemudian pihak developer mengembangkan tanah tersebut menjadi:

  1. Kavling siap bangun dan menjualnya ke konsumen A, maka konsumen A akan membayar BPHTB sebesar 5% dan PPN sebesar 10%,
  2. Apartemen/town house dengan kriteria tertentu dan menjualnya ke konsumen B, maka konsumen B akan membayar BPHTB sebesar 5%, PPN sebesar 10% dan PPnBM 20%,
  3. Perumahan dan menjualnya ke konsumen C, maka konsumen C akan membayar BPHTB sebesar 5%, PPN sebesar 10% dan PPnBM 20%(bila memenuhi kriteria yang dipersyaratkan).

Apabila kemudian  konsumen A membangun bangunan dan masuk kriteria yang dipersyaratkan di atas kavling yang telah dibelinya dari developer tersebut secara sendiri maka wajib membayar PPN Kegiatan Membangun Sendiri sebesar 4%. Apabila kemudian konsumen B menyewakan apartemen/town house yang telah dibelinya dari developer ke konsumen D, maka konsumen B wajib membayar PPh final Pasal 4 ayat (2) sebesar 10%. Sedangkan bila B kemudian tidak menyewakannya tapi menjualknya ke konsumen E maka konsumen E akan membayar BPHTB sebesar 5% dan konsumen B akan membayar PPh sebesar 5%.

Namun demikian apabila kemudian pihak developer mengembangkan tanah tersebut menjadi perumahan dan masuk pada kriteria tertentu yang dipersyaratkan, serta kemudian menjualnya pada konsumen C, maka konsumen C akan membayar BPHTB sebesar 5%, PPN sebesar 10% dan PPnBM 20%.

About these ads

42 responses to “Pajak Properti

  1. contoh-contoh pajak

  2. “4. PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

    Pajak ini hanya dikenakan satu kali pada saat membeli properti baru, baik dari developer maupun perorangan. Jika membeli properti dari developer, untuk pembayaran dan pelaporan biasanya dilakukan melalui developer. Tapi jika membeli dari peroarangan, pembayaran dilakukan sendiri setelah transaksi. Disamping itu pajak ini juga dikenakan terhadap pembangunan rumah yang dilakukan secara sendiri oleh orang pribadi atau badan.”

    Dari pernyataan di atas, berarti dalam kegiatan pengembang perumahan oleh pribadi, si penjual diminta untuk menyetorkan 10% PPN dari pembeli + pajak pembangunan rumah yang dilakukan sendiri (pembangunan rumah dilakukan tanpa memungut pajak terhadap kontraktor)

    Mohon pencerahan

  3. Saya boleh minta saran telp 021 28548108
    Saya perlu nasihat untuk bayar ppn atau tidak jika jual properti

  4. Bagaimana mau taat pajak kalau hasil pajak dikorupsi, bukan nya buat pembangunan malah buat kepentingan pribadi.

  5. Boleh dilanjutkan penulisan pajak kontra zakat, walaupun saat ini zakat sudah dimasukkan sebagai komponen pengurang namun sejatinya apakah masih relevan dengan penggunaan hasil zakat tersebut?

  6. Sore pak edy…saya betul betul awam urusan pajak PPN. langsung saja. kemarin 17-12-2013 saya diberikan SSP pajak untuk pembelian rumah melalui developver +- 4 tahun lalu. dan tagihan pajak tsn mencapai Rp16 juta lebih. Saya terkejut demikian juga 40KK perumahan lainnya. kami semua terkejut karena kenapa baru setelah 4 tahun PPn ini dimintakan pada kami. Sepengetahuan kami harga rumah yg kami beli itu sdh include. (kira-kira begitu) dan seharusnya gitu kan pak Edy. nah ini gimana pak …apa kami harus bayar..trus uangnya dari mana? Kami sepakat menyalahkan developer kenapa baru hari ini..tidak 4 thn yg lalu. saat serah terima rumah pada notaris pun tidak ada yg menyinggung PPN. mohon penjelasannya. terimakasih. Adi di bali.

    • PPN itu memang benar semestinya sdh include dalam harga jual dan biasanya sdh diinfo dari awal. Dan yang membayar seharusnya adalah pihak pengembang karena dia adalah PKP (pengusaha kena pajak) nya. Jadi bapak perlu teliti dahulu tagihan pajak apa yg dimaksud. Sebaiknya atas SSP tersebut konfirmasikan dulu dengan Kantor Pelayanan Pajak setempat menurut SSP tersebut. Waspada terhadap penipuan…

  7. rewinda fahrunisa

    apa sih contoh dan pengertian semua pajak

  8. yup, kita harus mendukung pajak, namun juga harus mendukung untuk mengadili para koruptor karena banyak uang hasil pajak di makan oleh mereka, seharusnya digunakan untuk pembangunan angsa sehingga bangsa ita bisa lebih makmur

  9. Pak Eddi, Saya ada e-mail pertanggal 13 Maret 2014. Saya ada masalah dengan developer mengenai pajak ppnBM yang mana saya membeli tanah kavling tapi dibebankan pajak ppnBM senilai bangunan. Bagaimana ya Pak? Saya bingung karena pajak yang dibebankan kepada saya kurang lebih senilai 50% dari yang saya bayarkan kepada developer. Terus terang saya kaget. Tolong dibantu Pak.

  10. pak edy, apakah hasil penilaian individual yang kita hitung dan mendapat nilai property , apakah nilai individual langsung kita hitung berdasarkan tarif yang telah di tetapkan setiap masing -masing daerah.

    • Betul pak. Proses penilaian itu utk menentukan besarnya NJOP. Sedangkan utk menghitung ketetapan PBB P2 nya langsung menggunakan formula: tarif x (NJOP-NJOPTKP)..

  11. mau nanya pak, saya membeli rumah dari developer seharga 199 jt, di perjanjian disebutkan semua biaaya sudah include di harga jual, kecuali PPN nanti dibayar pas akad kredit, yang mau saya tanyakan berapa kira2 saya harus menyiapkan dana untuk membayar PPN tersebut pak.
    atas jawabannya saya ucapkan terima kasih

  12. saya mau nanya pak, saya sudah membeli perumahan seharga 199jt, sesuai perjanjian, harga sudah termasuk semua biaya di notaris, kecuali pembayaran PPN. nah yang saya tanyakan berapa kira2 dana yang harus saya siapkan untuk membayar ppn tersebut.
    terima kasih

  13. mau nanya pak, say pegawai tidak tetap di kantor pemerintahan, dengan rekeningnya jasa, awal dulu sy dan teman2 hanya dikenakan pajak PPHnya saja tapi sekarang bendaharawannya bilang klo untuk semua jenis rekening jasa pembayaran di atas 1 juta dikenakan PPH dan PPN jg pak,? mohon kejelasannya. sebelumnya saya ucapkan terimakasih.

  14. Pak saya mau tanya apakah perusahaan real estate boleh menjual tanah kavlingan? jika boleh apabila syarat apa saja yg harus dipenuhi dalam penjualan kavling tersebut? dan berapa pajak terutang jika nasabah membangun sendiri bangunan di tanah kavlingan tersebut? apakah tidak masalah jika IMB tanah tersebut adalah IMB induk (bukan IMB masing2 tanah kavlingan yang dibangun)? mohon bantuannya terimakasih.

    • Menurut UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pasal 146 ayat 1 disebutkan bahwa badan hukum yang membangun Lisiba dilarang menjual tanah kaveling matang tanpa ada bangunan rumah, dan mensyaratkan untuk dapat menjual tanah kaveling sekurang-kurangnya pihak pengembang harus telah membangun 25% dari rencana pembangunan perumahan di Lisiba. Larangan tersebut dikecualikan dalam hal pembangunan perumahan untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) dengan kaveling tanah matang berukuran kecil (luas < 200 m2).

      Pajak yang terhutang untuk kegiatan membangun sendiri adalah PPN Kegiatan Membangun Sendiri (PPN KMS). Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 Pasal 3, perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas kegiatan membangun sendiri adalah: 2% x jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau dibayarkan untuk membangun bangunan…

  15. pak eddy. saya mo menanyakan pak, apakah setiap perusahaan yang menyewa tempat (perkantoran/rumah) dapat memotong langsung pph kepada pihak yg menyewakan pak?
    pihak yg menyewakan berkeinginan untuk menerima nominal transaksi yg akan d sepakati dan akan membayarkan pph tsb sendiri.
    mohon pencerahannya pak u. case seperti itu.
    terima kasih

  16. Di mana bisa mendapatkan info kategori properti yg tergolong Barang Mewah ?

  17. Jika membeli property, bukti bayar pajak apa saja yang harus kami minta ke pihak developer maupun notaris ? Kami beli dg harga jual termasuk PPn tp tidak termasuk BPHTB, PPh, PPN BM, BBN dan AJB. Kami telah membayara BPHTB, BBN and AJB melalui Notaris. Mohon informasinya. Terima kasih.

  18. Selamat siang pak Eddy, mau tanya lagi, maklum saya awam sekali masalah pajak. Untuk pembayaran PPn pembelian rumah dari Developer, SSP pembayaran PPn tersebut atas nama Developer (penjual) atau nama pembeli ? Apakah pembeli berhak meminta copy pembayaran SSP atas PPn dan bukti lapor ke kantor Pajak ? Terima kasih pak

  19. Pak Eddy saya berencana membeli apartemen dengan harga termsuk ppn dengan cara mencicil dengan pembayaran bertahap, pertanyaan saya adalah bisakah saya saja yg membayarkan ppn 10 % tsb langsung ke kantor pajak dan saya bayarkan pada saat selesainya angsuran pembayaran rumah tsb, atau kalau developer yang harus membayarnya atas nama sayakah ppn yg dibayarkan oleh developer tsb dan bolehkah saya minta bukti bayarnya sebagai bukti laporan pajak saya .? Mohon penjelasannya dan atas perhatian bpk kami ucapkan terima kasih dan mohon respons pada kesempatan pertama

    • Biasanya PPN dibayar oleh developer pak, di harga penjualan pd umumnya sudah include PPN. PPN tersebut menjadi Pajak keluaran oleh developernya. Developer melakukan pembayarnya secara gelondongan per bulan. Namum demikian rincian nama-nama konsumen akan tercantum di SPT masa PPN developer….

  20. Pak Eddy, saya mau tanya. Saya bekerja di developer (Apartment). Kalau ada pembeli yang hendak menjual unitnya ke orang lain, pajak apa saja yg dikenakan? Untuk informasi, harga jual sdh termasuk PPN dan pembeli tsb sdh lunas pembayarannya. Mohon pencerahannya. Terima kasih Pak Eddy.

    • Kalau unit tsb sdh menjadi miliknya dlm arti sertifikat sdh miliknya maka ketika akan diperjual belikan pajaknya adl. BPHTB dan PPh saja…. tq

      • dear Pak Eddi, kalau angsurannya sudah lunas tetapi belum AJB karena belum pecah sertifikat (karna strata title) lalu si pembeli menjual kembali unitnya ke orang lain (developer tidak mengembalikan angsuran yang sudah diterima ke pembeli 1 melainkan mengalihkannya menjadi atas nama pembeli yang baru), seperti apa perlakuan PPN dan PPh di developernya? terima kasih

  21. pak eddy sy beli rumah th 2007.ada bukti pembayarannya berupa buk ti transfer. karena saudara penjualnya tdk bikin surat jual beli.. th 2008 sunset policy sy lupa melaporkan. dantdk dimaa sukan ke daftar kekayaan.hingga th2014 baru dilakukan jual beli dan dibayar pajak jual belinya. th 2o14 belum sy laporkan di spt nya dan mendpt teguran dari kantor pajak . bagaimana menyelesaikannya pak dan pajak progressif sdh mulai diterapkan atau hanya wacana aja . tq

  22. Assalamua’laikum pak edi.sy pingin tau cara perhitungan nilai bangunan .pertama hrs menngisi spop dan lspop.Nah di lspop ada kolom kolom yg hrs di isi..Tentunya ditiap kolom itu ada nilai.

    • Cara perhitungan nilai bangunan menggunakan DBKB. Tentu perlu mengisi data bangunannya terlebih dahulu menggunakan LSPOP. Cara pengisian LSPOP dapat dilihat dari petunjuk pengisiannya,,,,

  23. Pak Eddi, saya rencana nya akan melakukan pembelian rumah. Pihak notaris yg mengurus akad jual beli menyampaikan jika pajak pembelian dan penjualan harus disetorkan paling lambat tgl 18 desember. Menurut notaris jika lewat dari tanggal 18 desember, maka hingga bulan maret tahun depan tidak dimungkinkan terjadi akad jual beli karena pajak tidak dapat lagi disetorkan hingga bulan maret tahun depan. Apakah memang benar bahwa setelah tanggal 18 desember hingga maret tahun depan, tidak dimungkinkan penyetoran pajak pembelian/penjualan rumah? Mohon advise nya. Terima kasih

    • Tidak ada aturan yang membatassi transaksi properti pak. Saya tidak mengerti mengapa ada notaris yang berpendapat demikian… Bank pun semestinya tidak boleh menolak kapan pun WP akan membayar pajak…

  24. Bantu informasi Pa.
    Itu kemungkinan besar terkait administrasi keuangan pak, padat di akhir tahun. Sedangkan di awal tahun mungkin karena proses penetapan NJOP pada Peraturan Gubernur sebagai dasar pengenaan pajak BPHTB sehingga pembayaran BPHTB membutuhkan waktu di luar batas normal. Namun (di Jakarta), Bapak tetap bisa transaksi dengan memohon Surat Keterangan NJOP kepada instansi ybw sebagai dasar pengenaan pajak BPHTB sebelum Pergub pada tahun berjalan ditetapkan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s